MERAUKE– Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Romanus Kande Kahol, S.STP, M.Si, menyebut bakal ada satuan Pendidikan di Kabupaten Merauke yang akan ditutup pihaknya. Hal ini disampaikan Romanuis Kande Kahol saat melakukan rapat dengan Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Selatan Yoseph Yanawo Yolmen, di Kantor BP3OKP Papua Selatan, Jumat (12/9).
‘’Saat ini di Dinas Pendidikan, kami telah melakukan evaluasi terhadap penyelengaraan satuan pendiidikan. Akan ada beberapa satuan Pendidikan akan kita lakukan penutupan,’’ kata Romanus Kande Kahol tanpa menyebut nama-nama sekolah yang akan ditutup tersebut.
Namun Romanus Kahol memastikan akan ada permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRK terkait dengan rencana penutupan satuan pendidikan itu.
‘’Kebetulan ada anggota DPR, dan pasti akan ada permintaan RDP ke DPR terkait dengan rencana penutupan sejumlah sekolah ini. Karena ada kewenangan-kewenangan yang kemudian sudah diatur.
Namun saat ini, ada salah presepsi tentang kewenangan. Yayasan menempatkan posisi tidak bisa diatur dan ini kemudian ketika kita akan lakukan evaluasi pasti akan ada laporan ke DPR tentang permintaan RDP tentang kewenangan pada dinas Pendidikan,’’ jelasnya.
Romanus Kande Kahol juga menyinggung soal Pendidikan gratis. Dimana diawal tugasnya sebagai kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke salah satu yang akan diintervensi terkait Pendidikan gratis.
MERAUKE– Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Romanus Kande Kahol, S.STP, M.Si, menyebut bakal ada satuan Pendidikan di Kabupaten Merauke yang akan ditutup pihaknya. Hal ini disampaikan Romanuis Kande Kahol saat melakukan rapat dengan Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Selatan Yoseph Yanawo Yolmen, di Kantor BP3OKP Papua Selatan, Jumat (12/9).
‘’Saat ini di Dinas Pendidikan, kami telah melakukan evaluasi terhadap penyelengaraan satuan pendiidikan. Akan ada beberapa satuan Pendidikan akan kita lakukan penutupan,’’ kata Romanus Kande Kahol tanpa menyebut nama-nama sekolah yang akan ditutup tersebut.
Namun Romanus Kahol memastikan akan ada permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRK terkait dengan rencana penutupan satuan pendidikan itu.
‘’Kebetulan ada anggota DPR, dan pasti akan ada permintaan RDP ke DPR terkait dengan rencana penutupan sejumlah sekolah ini. Karena ada kewenangan-kewenangan yang kemudian sudah diatur.
Namun saat ini, ada salah presepsi tentang kewenangan. Yayasan menempatkan posisi tidak bisa diatur dan ini kemudian ketika kita akan lakukan evaluasi pasti akan ada laporan ke DPR tentang permintaan RDP tentang kewenangan pada dinas Pendidikan,’’ jelasnya.
Romanus Kande Kahol juga menyinggung soal Pendidikan gratis. Dimana diawal tugasnya sebagai kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke salah satu yang akan diintervensi terkait Pendidikan gratis.
