JAYAPURA – Kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ternyata memberikan ancaman bagi semua daerah, termasuk Kota Jayapura yang saat ini pertumbuhan ekonominya mulai melemah.
Asisten II Pemkot Jayapura, Widhi Hartanti menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura sedikit mengalami penurunan. Hal ini juga ada kaitannya dengan kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
“Saat kita turun lapangan beberapa waktu lalu, terjadi penurunan daya beli masyarakat di pasar yang membuat kondisi pasar jadi sepi, baik itu pasar modern maupun pasar tradisional,” ujar Widhi saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di kantor walikota, Jumat (9/5).
“Lemahnya pertumbuhan ekonomi ini terjadi sejak bulan Februari lalu hingga saat ini,” lanjutnya.
Efisiensi anggaran ini bisa menjadi ancaman pertumbuhan ekonomi jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan terencana.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025, yang mencapai 4,87%, dianggap berkaitan dengan efisiensi anggaran.
Pemangkasan anggaran, terutama transfer ke daerah, dapat membatasi ruang fiskal untuk program infrastruktur dan sosial, yang berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi.
“Kita tau bersama bahwa Pemkot Jayapura mendapatkan potongan APBD sebanyak 47 Miliar, hal ini tentu ada dampaknya bagi daerah,” ungkapnya.
JAYAPURA – Kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ternyata memberikan ancaman bagi semua daerah, termasuk Kota Jayapura yang saat ini pertumbuhan ekonominya mulai melemah.
Asisten II Pemkot Jayapura, Widhi Hartanti menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura sedikit mengalami penurunan. Hal ini juga ada kaitannya dengan kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
“Saat kita turun lapangan beberapa waktu lalu, terjadi penurunan daya beli masyarakat di pasar yang membuat kondisi pasar jadi sepi, baik itu pasar modern maupun pasar tradisional,” ujar Widhi saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di kantor walikota, Jumat (9/5).
“Lemahnya pertumbuhan ekonomi ini terjadi sejak bulan Februari lalu hingga saat ini,” lanjutnya.
Efisiensi anggaran ini bisa menjadi ancaman pertumbuhan ekonomi jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan terencana.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025, yang mencapai 4,87%, dianggap berkaitan dengan efisiensi anggaran.
Pemangkasan anggaran, terutama transfer ke daerah, dapat membatasi ruang fiskal untuk program infrastruktur dan sosial, yang berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi.
“Kita tau bersama bahwa Pemkot Jayapura mendapatkan potongan APBD sebanyak 47 Miliar, hal ini tentu ada dampaknya bagi daerah,” ungkapnya.
