JAYAPURA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Papua menyebut efisiensi anggaran berdampak pada okupansi hotel di Jayapura.
Ketua DPD PHRI Provinsi Papua, Abdul Radjab mengatakan, akibat efisiensi okupansi menurun hingga 80 persen. Sebab banyak kegiatan pemerintah tidak lagi dilakukan di hotel. Di sisi lain, Pemprov Papua minta hotel bisa berinovasi di tengah efisiensi anggaran.
Menyikapi hal tersebut, PHRI Papua berharap pemerintah daerah bisa memberikan solusi yang tepat dan saling menguntungkan, sehingga usaha industri perhotelan tetap eksis.
Menjaga eksisnya perhotelan di Jayapura, PHRI Kota Jayapura telah mengadakan pertemuan untuk membahas dampak kebijakan efisiensi terhadap industri perhotelan dan mencari solusi strategis agar sektor ini dapat bertahan di tengah kondisi yang sulit.
“Permintaan Pemprov Papua agar perhotelan bisa berinovasi harus dibarengi dengan upaya Pemprov bisa mendatangkan tamu atau wisatawan ke Jayapura, dengan begitu mereka bisa menginap di hotel tanpa harus mengandalkan kegiatan pemerintah daerah,”ujarnya.
Dikatakan, industri perhotelan di Kota Jayapura menghadapi tantangan berat akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Sejak pemangkasan perjalanan dinas dan pembatasan penggunaan fasilitas hotel, tingkat hunian hotel di Jayapura anjlok hingga 80%.
Menurut data PHRI Kota Jayapura, kebijakan efisiensi ini telah menyebabkan tingkat hunian hotel menurun drastis.
Dari okupansi rata-rata 50-70% sebelum kebijakan diterapkan, kini sebagian besar hotel hanya mampu mencapai 10-20% tingkat hunian.
Abdul Radjab mengatakan, kebijakan efisiensi ini telah berdampak langsung pada arus kas perusahaan. Dengan pemasukan yang anjlok, sementara biaya tetap seperti listrik, air, dan sewa gedung tetap berjalan.
“Banyak hotel yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka,” pungkasnya. (dil/fia).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
