Masyarakat Miskin Jangan Sakit Apalagi Meninggal di Jayapura

Melihat Lebih Dalam Permasalahan Pemalangan TPU Buper Waena yang Berlarut-larut

Ada sedikit aneh dengan pemalangan di TPU Buper Waena. Lokasi yang diklaim milik Pemkot Jayapura ternyata belum bisa dibuka. Banyak asumsi yang muncul, mulai dari unsur politis hingga ada backupan dari aparat keamanan. Sejumlah tokoh angkat bicara.

Laporan: Mustakim Ali – Jayapura

Tak tegas dan berlarut-latur nampaknya menjadi dua kalimat yang bisa   dicerminkan kepada Pemerintahan Kota Jayapura saat ini. Itu berkaitan dengan adanya pemalangan di TPU Buper Waena. Banyak pihak yang menyoroti keseriusan pemerintah Kota Jayapura dalam menangani masalah ini. Warga menganggap Pemkot  tak tegas dan lambat tuntaskan persoalan sosial terkait pemalangan TPU tersebut.

Dipalang sejak 21 Desember 2024 hingga 6 Februari  2025 menunjukkan jika pemerintah tak memiliki taji untuk menegakkan aturan. Jika benar lokasi tersebut adalah milik pemerintah kota maka mengapa tidak langsung dieksekusi, dibuka palangnya sekalipun harus dilakukan secara paksa. Mirisnya, dampak dari  semua, masyarakat lagi yang terbebani.

“Kami harus mencari lokasi yang lebih jauh dan lebih mahal. Agak miris melihat kondisi ini sebab terlalu lama, berlarut-larut,” kata Zamroni, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jayapura, Selasa (4/2).

Mirisnya lagi, dampak dari tidak tegasnya Pemerintah Kota  semua beban biaya pemakaman ditanggung oleh keluarga duka. Masalah akan semakin kompleks mengingat beberapa hari ke depan umat muslim bakal melakukan ziarah kubur seperti tradisi tahunan jelang memasuki bulan Ramadan. Berbagai pihak sudah menyuarakan namun belum ada langkah konkrit.

“Sebelumnya kan kita dengar sama-sama bahwa palang akan dibuka oleh Pemkot tapi masih menunggu Kapolresta. Pembukaan dilakukan bersama-sama dengan beberapa pihak terkait. Tapi sekarang Kapolres sudah ada namun belum juga dibuka. Ada apa ini,”  sindir, Gunawan, salah satu pegiat sosial di Kota Jayapura. Iapun mengaitkan dengan kondisi pelayanan kesehatan yang menurutnya cukup sinkron.

Jika di rumah sakit pasien kini  kesulitan karena tak lagi ada pelayanan BPJS lalu kalau sakit dan meninggal  untuk pemakamannya juga sulit.

“Jadi kalimatnya orang miskin jangan sampai sakit apalagi meninggal di kota ini. Kasihan, akan semakin sulit jadinya. Sakit sudah tidak dapat BPJS, lalu   meninggal juga sulit untuk dimakamkan. Jadi orang miskin jangan sampai sakit apalagi meninggal di Jayapura,” tambah Gunawan.

Ketua MUI Papua, KH Syaiful Islam Al Payage menjelaskan bahwa perlu ada ketegasan dari pemerintah Kota Jayapura dan juga pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Jayapura untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Saya minta Pemkot segera menyelesaikan persoalan ini, karena sangat menggangu kepentingan publik. Kalau ada hal-hal yang tidak benar, negara harus hadir dan kepolisian juga harus tegas, tegakan aturan, luruskan yang bengkok, sehingga kepastian hukum itu ada dan dilaksanakan khususnya dalam masalah TPU ini,” ujar KH Syaiful Islam Al Payage saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (3/1).

Dirinya juga berharap, selain ketegasan perlu ada keseriusan dalam menyelesaikan persoalan tersebut, jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang ada, apalagi mengorbankan kepentingan publik.

“Jika tanah itu sudah dibeli oleh pemerintah, seharusnya tidak ada yang bisa palang dan pemerintah harus tegas, apa fungsinya Satpol PP, Polresta, Polda dan khususnya pihak kemana dan tidak perlu ada pembiaran, yang menurut saya itu sangat memalukan,” ungkapnya.

“Pertanyaan saya, apakah tidak ada cara lain untuk menyelesaikan persoalan ini, karena menghambat kepentingan publik dan seharusnya jadi penanganan prioritas,” lanjutnya.

Bagi KH Syaiful Islam Al Payage situasi ini tentu sangat disayangkan, mengingat sebentar lagi masuk bulan ramadhan, bagian masyarakat melakukan ziarah kubur sementara TPU masih dipalang. Ziarah kubur ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia sebelum memasuki bulan puasa, ziarah kubur ini dilakukan untuk mendoakan keluarga maupun kerabat yang telah meninggal dunia.

“Begitu banyak tujuan dari tradisi ini, salah satu diantaranya untuk mengingatkan diri bahwa semua manusia akan mengalami kematian,” ungkapnya.

Melihat Lebih Dalam Permasalahan Pemalangan TPU Buper Waena yang Berlarut-larut

Ada sedikit aneh dengan pemalangan di TPU Buper Waena. Lokasi yang diklaim milik Pemkot Jayapura ternyata belum bisa dibuka. Banyak asumsi yang muncul, mulai dari unsur politis hingga ada backupan dari aparat keamanan. Sejumlah tokoh angkat bicara.

Laporan: Mustakim Ali – Jayapura

Tak tegas dan berlarut-latur nampaknya menjadi dua kalimat yang bisa   dicerminkan kepada Pemerintahan Kota Jayapura saat ini. Itu berkaitan dengan adanya pemalangan di TPU Buper Waena. Banyak pihak yang menyoroti keseriusan pemerintah Kota Jayapura dalam menangani masalah ini. Warga menganggap Pemkot  tak tegas dan lambat tuntaskan persoalan sosial terkait pemalangan TPU tersebut.

Dipalang sejak 21 Desember 2024 hingga 6 Februari  2025 menunjukkan jika pemerintah tak memiliki taji untuk menegakkan aturan. Jika benar lokasi tersebut adalah milik pemerintah kota maka mengapa tidak langsung dieksekusi, dibuka palangnya sekalipun harus dilakukan secara paksa. Mirisnya, dampak dari  semua, masyarakat lagi yang terbebani.

“Kami harus mencari lokasi yang lebih jauh dan lebih mahal. Agak miris melihat kondisi ini sebab terlalu lama, berlarut-larut,” kata Zamroni, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jayapura, Selasa (4/2).

Mirisnya lagi, dampak dari tidak tegasnya Pemerintah Kota  semua beban biaya pemakaman ditanggung oleh keluarga duka. Masalah akan semakin kompleks mengingat beberapa hari ke depan umat muslim bakal melakukan ziarah kubur seperti tradisi tahunan jelang memasuki bulan Ramadan. Berbagai pihak sudah menyuarakan namun belum ada langkah konkrit.

“Sebelumnya kan kita dengar sama-sama bahwa palang akan dibuka oleh Pemkot tapi masih menunggu Kapolresta. Pembukaan dilakukan bersama-sama dengan beberapa pihak terkait. Tapi sekarang Kapolres sudah ada namun belum juga dibuka. Ada apa ini,”  sindir, Gunawan, salah satu pegiat sosial di Kota Jayapura. Iapun mengaitkan dengan kondisi pelayanan kesehatan yang menurutnya cukup sinkron.

Jika di rumah sakit pasien kini  kesulitan karena tak lagi ada pelayanan BPJS lalu kalau sakit dan meninggal  untuk pemakamannya juga sulit.

“Jadi kalimatnya orang miskin jangan sampai sakit apalagi meninggal di kota ini. Kasihan, akan semakin sulit jadinya. Sakit sudah tidak dapat BPJS, lalu   meninggal juga sulit untuk dimakamkan. Jadi orang miskin jangan sampai sakit apalagi meninggal di Jayapura,” tambah Gunawan.

Ketua MUI Papua, KH Syaiful Islam Al Payage menjelaskan bahwa perlu ada ketegasan dari pemerintah Kota Jayapura dan juga pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Jayapura untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Saya minta Pemkot segera menyelesaikan persoalan ini, karena sangat menggangu kepentingan publik. Kalau ada hal-hal yang tidak benar, negara harus hadir dan kepolisian juga harus tegas, tegakan aturan, luruskan yang bengkok, sehingga kepastian hukum itu ada dan dilaksanakan khususnya dalam masalah TPU ini,” ujar KH Syaiful Islam Al Payage saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (3/1).

Dirinya juga berharap, selain ketegasan perlu ada keseriusan dalam menyelesaikan persoalan tersebut, jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang ada, apalagi mengorbankan kepentingan publik.

“Jika tanah itu sudah dibeli oleh pemerintah, seharusnya tidak ada yang bisa palang dan pemerintah harus tegas, apa fungsinya Satpol PP, Polresta, Polda dan khususnya pihak kemana dan tidak perlu ada pembiaran, yang menurut saya itu sangat memalukan,” ungkapnya.

“Pertanyaan saya, apakah tidak ada cara lain untuk menyelesaikan persoalan ini, karena menghambat kepentingan publik dan seharusnya jadi penanganan prioritas,” lanjutnya.

Bagi KH Syaiful Islam Al Payage situasi ini tentu sangat disayangkan, mengingat sebentar lagi masuk bulan ramadhan, bagian masyarakat melakukan ziarah kubur sementara TPU masih dipalang. Ziarah kubur ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia sebelum memasuki bulan puasa, ziarah kubur ini dilakukan untuk mendoakan keluarga maupun kerabat yang telah meninggal dunia.

“Begitu banyak tujuan dari tradisi ini, salah satu diantaranya untuk mengingatkan diri bahwa semua manusia akan mengalami kematian,” ungkapnya.