Thursday, February 6, 2025
32.7 C
Jayapura

Imbas MBG, DAK Dinas PUPR Papua Selatan Terpangkas 

MERAUKE – Program makan bergizi gratis (MBG) kepada anak sekolah di Indonesia telah berdampak pada pemangkasan anggaran pembangunan tahun 2025. Pasalnya, anggaran yang telah dialokasikan untuk membiayai sejumlah program pembangunan tahun ini terpaksa harus ditunda karena anggarannya diarahkan untuk MBG.

  Kepala  Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan Ramses Kambuaya ditemui media ini di ruang kerjanya mengaku bahwa anggaran untuk pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun ini habis dipangkas.   

‘’Untuk rencana pembangunan sejumlah ruas jalan tahun  2025 ini yang berjumlah Rp 50 miliar dari DAK seluruhnya habis terpotong. Termasuk untuk DAK yang ada di Bagian Sumber Daya Air,’’ kata Ramses Kambuaya.

Baca Juga :  Pemkab Asmat Masih Percayakan Bank Papua sebagai Kasda

Dengan adanya pemotongan  yang bersumber dari DAK itu, otomatis anggaran yang akan diterima jelas Ramses Kambuaya, tersisa dari Dana Alokasi Umum (DAU). Itupun, lanjutnya, untuk perjalanan dinas akan dikurangi.

‘’Rencana siang ini kita akan bicarakan dengan kepala-kepala bidang  terkait  dengan pemotongan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.  Karena yang akan kita terima yonggal dari DAU dan Otsus. Mudah-mudahan dana yang bersumber dari Otsus tidak terpotong,’’ harapnya.

Dengan potongan DAK tersebut, jelas  Ramses Kambuaya, sejumlah program fisik yang direncanakan akan dikerjakan tahun ini terpaksa harus ditunda karena anggarannya tidak teralokasi dengan pemangkasan anggaran itu.  ‘’Rencana untuk jalan, kita akan bangun di pusat pemerintah Provinsi Papua Selatan, tapi  dengan pemangkasan anggaran ini kita tunda,’’ terangnya.

Baca Juga :  Pawai akan Libatkan Masyarakat dan Seluruh Stakeholder

Sebagai DOB provinsi baru, tambah Ramses Kambuaya, seharusnya pemangkasan atau pemotongan anggaran itu tidak dikenakan kepada provinsi baru. Tetapi ternyata juga kena imbas pemangkasan anggaran.  ‘’Mudah-mudahan anggaran untuk pembangunan 3 kantor utama yakni gubernur, DPR dan MRP  tidak ikut dipangkas,’’ harapnya. (ulo/wen)   

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

MERAUKE – Program makan bergizi gratis (MBG) kepada anak sekolah di Indonesia telah berdampak pada pemangkasan anggaran pembangunan tahun 2025. Pasalnya, anggaran yang telah dialokasikan untuk membiayai sejumlah program pembangunan tahun ini terpaksa harus ditunda karena anggarannya diarahkan untuk MBG.

  Kepala  Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan Ramses Kambuaya ditemui media ini di ruang kerjanya mengaku bahwa anggaran untuk pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun ini habis dipangkas.   

‘’Untuk rencana pembangunan sejumlah ruas jalan tahun  2025 ini yang berjumlah Rp 50 miliar dari DAK seluruhnya habis terpotong. Termasuk untuk DAK yang ada di Bagian Sumber Daya Air,’’ kata Ramses Kambuaya.

Baca Juga :  Hanya Pagu Disorda dan Dinas PUPR yang Bertambah

Dengan adanya pemotongan  yang bersumber dari DAK itu, otomatis anggaran yang akan diterima jelas Ramses Kambuaya, tersisa dari Dana Alokasi Umum (DAU). Itupun, lanjutnya, untuk perjalanan dinas akan dikurangi.

‘’Rencana siang ini kita akan bicarakan dengan kepala-kepala bidang  terkait  dengan pemotongan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.  Karena yang akan kita terima yonggal dari DAU dan Otsus. Mudah-mudahan dana yang bersumber dari Otsus tidak terpotong,’’ harapnya.

Dengan potongan DAK tersebut, jelas  Ramses Kambuaya, sejumlah program fisik yang direncanakan akan dikerjakan tahun ini terpaksa harus ditunda karena anggarannya tidak teralokasi dengan pemangkasan anggaran itu.  ‘’Rencana untuk jalan, kita akan bangun di pusat pemerintah Provinsi Papua Selatan, tapi  dengan pemangkasan anggaran ini kita tunda,’’ terangnya.

Baca Juga :  Camping dengan Pacar di Pantai, Seorang Gadis Diperkosa OTK

Sebagai DOB provinsi baru, tambah Ramses Kambuaya, seharusnya pemangkasan atau pemotongan anggaran itu tidak dikenakan kepada provinsi baru. Tetapi ternyata juga kena imbas pemangkasan anggaran.  ‘’Mudah-mudahan anggaran untuk pembangunan 3 kantor utama yakni gubernur, DPR dan MRP  tidak ikut dipangkas,’’ harapnya. (ulo/wen)   

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/