JAYAPURA-Salah satu tokoh perempuan Papua yang juga sebagai anggota majelis rakyat Papua (MRP), Dorlince Mehue, menyampaikan tanggapannya atas rencana Program kerja presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, yakni transmigrasi penduduk dari luar Papua ke wilayah Papua.
Menurutnya, pihaknya tidak menentang program transmigrasi itu, namun pemerintah pusat perlu melakukan kajian terkait dengan kebermanfaatannya bagi orang asli Papua. Karena dengan mendatangkan penduduk lain dari luar Papua ke wilayah Papua hanya menambah persoalan dan tidak menyelesaikan akar persoalan dan kesenjangan yang terjadi dan dialami oleh orang asli Papua saat ini.
“Okelah program transmigrasi ke Papua dari pemerintah pusat. Saya sudah melakukan perjalanan dari Nabire Papua Tengah kemudian Intan Jaya. Kami lihat banyak sekali angka kemiskinan terjadi di tanah Papua, ini nomor satu di Indonesia, pengangguran juga tinggi sekali” kata Mehue, Senin (28/10).
Dia menyebut sejauh ini bahkan kaum perempuan asli Papua yang masih menjadi korban terutama dari sisi kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan juga ekonomi. Karena itu, bagian-bagian ini yang semestinya terlebih dahulu harus dilihat oleh pemerintah pusat.
“Bapak Presiden yang kami hormati, untuk transmigrasi ini kami tidak tolak tapi kalau bisa memberdayakan transmigrasi lokal”ujarnya.
Dimana transmigrasi lokal ini melibatkan masyarakat adat Papua di 7 wilayah adat yang hidupnya masih berada dalam garis kemiskinan. Sehingga mereka-mereka itulah yang semestinya didata kemudian dikirim ke lintas kabupaten kota yang ada di Papua yang menjadi daerah transmigrasi tersebut.(roy/tri).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA-Salah satu tokoh perempuan Papua yang juga sebagai anggota majelis rakyat Papua (MRP), Dorlince Mehue, menyampaikan tanggapannya atas rencana Program kerja presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, yakni transmigrasi penduduk dari luar Papua ke wilayah Papua.
Menurutnya, pihaknya tidak menentang program transmigrasi itu, namun pemerintah pusat perlu melakukan kajian terkait dengan kebermanfaatannya bagi orang asli Papua. Karena dengan mendatangkan penduduk lain dari luar Papua ke wilayah Papua hanya menambah persoalan dan tidak menyelesaikan akar persoalan dan kesenjangan yang terjadi dan dialami oleh orang asli Papua saat ini.
“Okelah program transmigrasi ke Papua dari pemerintah pusat. Saya sudah melakukan perjalanan dari Nabire Papua Tengah kemudian Intan Jaya. Kami lihat banyak sekali angka kemiskinan terjadi di tanah Papua, ini nomor satu di Indonesia, pengangguran juga tinggi sekali” kata Mehue, Senin (28/10).
Dia menyebut sejauh ini bahkan kaum perempuan asli Papua yang masih menjadi korban terutama dari sisi kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan juga ekonomi. Karena itu, bagian-bagian ini yang semestinya terlebih dahulu harus dilihat oleh pemerintah pusat.
“Bapak Presiden yang kami hormati, untuk transmigrasi ini kami tidak tolak tapi kalau bisa memberdayakan transmigrasi lokal”ujarnya.
Dimana transmigrasi lokal ini melibatkan masyarakat adat Papua di 7 wilayah adat yang hidupnya masih berada dalam garis kemiskinan. Sehingga mereka-mereka itulah yang semestinya didata kemudian dikirim ke lintas kabupaten kota yang ada di Papua yang menjadi daerah transmigrasi tersebut.(roy/tri).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
