JAYAPURA – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah mengumumkan 53 menteri dan 56 wakil menteri di Kabinet Merah Putih, Minggu (20/10) malam. Namun, jumlah kabinet ini disoroti karena dianggap terlalu gemuk. Salah satu yang menyoroti gemuknya kabinet Presiden Prabowo adalah Ahli Hukum Tata Negara, Anthon Raharusun. Ia menilai ini tak lain dari bagi-bagi kekuasaan.
“Ini menjadi kabinet gemuk karena bagian dari bagi-bagi kekuasaan, pertarungan politik itu endingnya adalah bagi bagi kekuasaan,” kata Raharusun saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (21/10).
Kata Anthon, ini menjadi preseden buruk bagi perkembangan demokrasi dan juga perpolitikan di Indonesia. Artinya, politik pada akhirnya menjadi tidak murni. Pertarungan dalam kontestasi Pemilu yang kemudian melahirkan power sharing dalam struktur kabinet saat ini.
“Kita memang berharap dengan kabinet yang besar, namun kabinet yang besar ini memperlihatkan sistem politik yang pada akhirnya dikuasai oleh orang-orang partai,” ujarnya. Menurutnya, jika sudah seperti ini, seakan tak penting lagi orang-orang dengan pendidikan yang cukup tinggi di pemerintahan. Kalah saing dengan orang-orang Parpol.
“Ini juga akan berdampak pada masyarakat, dimana masyarakat tidak bisa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan,” kata Anthon.
Lanjutnya, padahal kesejahteraan dan peningkatan kemakmuran adalah hukum tertinggi dari seluruh kebijakan pemerintah atau negara terhadap rakyatnya.
“Namun kemudian struktur saat ini memperlihatkan negara hanya membagi-bagi kekuasaan dan kemudian menciptakan pemerintahan yang korupsi,” tegasnya.
Menurut Anthon, kabinet yang gemuk tidak menjamin kemajuan bagi kesejahteraan masyarakat. Harusnya strukturnya disederhanakan, dan yang terpenting fungsi penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
“Kita berharap Kabinet Prabowo berdampak kepada seluruh elemen masyarakat di seluruh Indonesia termasuk Papua,” ucapnya.
Raharusun menilai jumlah menteri yang besar justru memboros keuangan negara, belum lagi nanti para menterinya jadi tersangka korupsi.
“Yang perlu diingat adalah masyarakat kita masih hidup dibawah garis kemiskinan, dan ini harus dilihat dari seluruh kebijakan pemerintah. Jangan sampai ada daerah-daerah lain yang merasa dianaktirikan lalu kemudian muncul gerakan-gerakan sosial politik di daerah yang menganggu stabilitas bangsa,” tandasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
