JAYAPURA-Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Muhammad Musa’ad, meminta pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tidak cepat berpuas diri. Sebaliknya, opini WTP yang diraih hendaknya bukan merupakan tujuan akhir, melainkan merupakan sarana menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
Hal ini disampaikan Musa’ad kala menyerahkan penghargaan untuk pemerintah daerah yang telah meraih Opini WTP 2018. Penyerahaan penghargaan ini dilakukan di Favehotel Jayapura, Rabu (23/10) kemarin.
Sejumlah pemerintah daerah tersebut yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Yalimo yang meraih penghargaan atas pencapaian yang diraih di tahun anggaran 2018 lalu.
“Bagi pemerintah daerah yang belum memperoleh opini WTP diharapkan terus melakukan upaya perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah,” ujar Muhammad Musa’ad dalam sambutannya.
Seperti diketahui, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD lingkup Provinsi Papua tahun 2018, terdapat 11 LKPD yang memperoleh opini WTP, 11 LKPD memperoleh opini WDP, serta 8 LKPD memperoleh opini TMP (Tidak Menyatakan Pendapat).
Menurutnya, Opini WTP menggambarkan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik.
“Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, serta memotivasi pemerintah daerah yang belum meraih opini WTP agar terpacu untuk meningkatkan akuntabilitasnya,” katanya. (gr/wen)
