Asisten II Setda Kabupaten Merauke Sunarjo bersama dengan pejabat pengelola informasi Provinsi dan Keminfo RI saat membuka Bimtek penyusuna Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi Kabupaten Merauke, Kamis (17/10). ( FOTO Sulo/Cepos )
MERAUKE- Asisten II Setda Kabupaten Merauke Sunarjo, S.So menegaskan bahwa informasi publik merupakan hak asasi bagi seorang , diberitahu untuk hal-hal yang perlu diberi tahu. Namun tidak diberi tahu hal-hal yang tidak boleh disebarkan apabila informasi tersebut memancing, mengiring opini dan pendapat pada tataran konflik sosial.
“Apalagi menjelek-jelekan pribadi bagi organisasinya. Ini sangat tabu bagi setiap ASN. “tegas mantan Wakil Bupati Merauke ini pada saat membuka bimbingan tehnis penyusunan daftar informasi publik pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Merauke, Kamis (17/10).
Sunarjo menjelaskan, bahwa 2-3 hari lalu, pada saat peresmian Palapa Ring, Bupati Merauke telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo. Dengan adanya Palapa Ring ini diharapkan informasi secara cepat, tepat, mudah dan akurat . Menurutnya, jika informasi tol ini dipergunakan secara benar maka pembangunan di daerah ini akan berjalan dengan cepat. Namun sebaliknya, jika informasi tersebut tidak dikelola dengan baik dan dipergunakan salah seperti menyebarkan fitnah, menyerang pribadi orang atau menyebarkan hoax maka yang nantinya akan berhadapan dengan aparat hukum.
Kaitannya dengan Bimtek tersebut, Sunarjo berharap akan memberikan hasil memuaskan dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di setiap OPD masing-masing. ‘’Jangan sampai kegiatan seperti terkesan hanya sekadar proyek dan penting selesai tapi inflementasinya tidak ada. Kalau lihat dari judulnya, maka kegiatan ini sangat bagus bagi kita semua degan menghadirkan narasumber yang tahu kepada kita yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau kita semua sudah tahu, maka jangan pura-pura menjadi tidak tahu. lebih parah lagi kalau kita bermasa bodoh. Karena setiap anggaran yang kita keluarkan harus memberikan dampak bagi pembangunan daerah ini,’’ katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Merauke Yohanes Samkakai mengungkapkan kegiatan yang berlangsung sehari ini diikuti 65 peserta yakni sekretaris dari setiap OPD, badan dan dinas serta sekretaris 20 distrik dan sekertaris 11 kelurahan. (ulo/tri)
Asisten II Setda Kabupaten Merauke Sunarjo bersama dengan pejabat pengelola informasi Provinsi dan Keminfo RI saat membuka Bimtek penyusuna Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi Kabupaten Merauke, Kamis (17/10). ( FOTO Sulo/Cepos )
MERAUKE- Asisten II Setda Kabupaten Merauke Sunarjo, S.So menegaskan bahwa informasi publik merupakan hak asasi bagi seorang , diberitahu untuk hal-hal yang perlu diberi tahu. Namun tidak diberi tahu hal-hal yang tidak boleh disebarkan apabila informasi tersebut memancing, mengiring opini dan pendapat pada tataran konflik sosial.
“Apalagi menjelek-jelekan pribadi bagi organisasinya. Ini sangat tabu bagi setiap ASN. “tegas mantan Wakil Bupati Merauke ini pada saat membuka bimbingan tehnis penyusunan daftar informasi publik pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Merauke, Kamis (17/10).
Sunarjo menjelaskan, bahwa 2-3 hari lalu, pada saat peresmian Palapa Ring, Bupati Merauke telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo. Dengan adanya Palapa Ring ini diharapkan informasi secara cepat, tepat, mudah dan akurat . Menurutnya, jika informasi tol ini dipergunakan secara benar maka pembangunan di daerah ini akan berjalan dengan cepat. Namun sebaliknya, jika informasi tersebut tidak dikelola dengan baik dan dipergunakan salah seperti menyebarkan fitnah, menyerang pribadi orang atau menyebarkan hoax maka yang nantinya akan berhadapan dengan aparat hukum.
Kaitannya dengan Bimtek tersebut, Sunarjo berharap akan memberikan hasil memuaskan dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di setiap OPD masing-masing. ‘’Jangan sampai kegiatan seperti terkesan hanya sekadar proyek dan penting selesai tapi inflementasinya tidak ada. Kalau lihat dari judulnya, maka kegiatan ini sangat bagus bagi kita semua degan menghadirkan narasumber yang tahu kepada kita yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau kita semua sudah tahu, maka jangan pura-pura menjadi tidak tahu. lebih parah lagi kalau kita bermasa bodoh. Karena setiap anggaran yang kita keluarkan harus memberikan dampak bagi pembangunan daerah ini,’’ katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Merauke Yohanes Samkakai mengungkapkan kegiatan yang berlangsung sehari ini diikuti 65 peserta yakni sekretaris dari setiap OPD, badan dan dinas serta sekretaris 20 distrik dan sekertaris 11 kelurahan. (ulo/tri)
