“Saya pikir Wapres melakukan gagasan yang penting dalam rangka memikirkan dua hal penyelesaian kasus HAM dan bagaimana melakukan upaya bersama untuk mengurangi secara bertahap konflik kekerasan bersenjata di tanah Papua,” ucap Frits kepada Cenderawasih Pos, Senin (9/10).
Juru bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan sejumlah agenda dalam kunjungan kerja di Papua di antaranya berdialog dengan kepala daerah, aktivis HAM, pengusaha lokal hingga tokoh olahraga di Papua pada tiga hari pertama kunjungannya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, kebijakan itu terkait pengaturan jam kerja dan pelayanan di kompleks Kantor Gubernur Papua.
Untuk memberikan pengamanan terhadap kunjungan Wapres tersebut Dedi Hardono memrintahkan seluruh jajarannya agar segera melakukan langkah preventif, dan antisipatif.
Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, menyebutkan bahwa kunjungan kerja Wapres Ma’ruf Amin merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.
"Kita baru melakukan komunikasi lisan, Pak Wakil Presiden akan berkunjung ke Keerom. Rencananya pada Oktober 2023 ini," ungkap Bupati Gusbager kepada awak media di Arso, Kamis (5/10) lalu.
Terkait dengan rencana kunjungan Wapres tersebut, Jeri mengaku telah dilakukan beberapa kali pertemuan dalam rangka memastikan hal hal apa yang perlu dipersiapkan dan dilakukan
Komandan Korem 174/ATW Brigjen TNI Agus Widodo sebagai penanggungjawab keamanan kunjungan kerja orang nomor dua di Indonesia tersebut mengatakan bahwa pada prinsipnya, TNI dan Polri susah siap untuk memberikan pengamanan kepada Wapres selama berada di Papua Selatan.
Anggota Badan Percepatan Pembangungan otonomi khusus Papua (BP3OKP) Pdt Albert Yokhu mengatakan Wapres akan mengunjungi beberapa wilayah, mulai dari Wamena Papua Pegunungan, untuk peletakan baru pertama pembangunan kantor pemerintahan tingkat provinsi Papua Pegunungan, termasuk akan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM dan lain sebagainya.
“Momen ini harus dimaksimalkan untuk mendorong program strategis yang dimiliki Pemprov Papua. Perlu melakukan pendekatan yang membuka peluang untuk menopang pembangunan,” kata Jansen Monim, anggota Komisi IV DPR Papua belum lama ini di kantor DPR.
