Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan pengarahan pada Rapat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Ribka menjelaskan, rapat
Ribka juga menekankan apa yang dilakukan Pemprov Papua Pegunungan ini perlu diapresiasi, sebab sejak awal tahun ini sempat tersendat -sendat untuk mendapatkan transfer anggaran dari pemerintah pusat karena ada beberapa p
Wakil Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, M.Si, menyatakan semua program yang diturunkan pemerintah pusat ke daerah maupun dari daerah ke kementrian pusat itu diawasi langsung oleh badan eksek
Dalam kunjungan kerjanya di Papua dan Papua Selatan, putra sulung Jokowi mendapatkan sejumlah masukan. Mulai dari pendidikan, kesehatan hingga program strategis nasional.
Atas beragam masukan itu, Wakil Menteri Dalam Neg
Wamedagri Ribka Haluk mengatakan kehadirannya di Merauke dan memimpin rapat dengan tujuan hanya untuk memastikan dukungan dana PSU Kabupaten Boven Digoel oleh pemerintahan kepada penyelenggara.
Wamendagri Ribka Haluk tiba di Bandar Udara Mopah, Merauke, pada pukul 08.20 WIT. Setibanya di Merauke, Ia langsung melakukan peninjauan ke lokasi KIPP di Solor, yang merupakan pusat pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB
Wakil Mentri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MSi menyatakan sesuai dengan amanat undang -undang nomor 14.15.16 dan 21 tentang pembentukan DOB yang dimekarkan dari Provinsi Papua induk dimana ada Provinsi Papua Pegun
Ribka menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan Pemda. Baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Pada pertemuan itu, dibahas mengenai penguatan integrasi data pertanahan melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP). Program tersebut mencakup Kebijakan Satu Peta atau One Map Pol
