Ia menjelaskan bahwa dari kejadian kekerasan terhadap warga sipil pada bulan Februari lalu itu langsung direspon lewat pernyataan dan kebijakan yang diambil mabes TNI termasuk Pangdam XVII Cenderawasih. TNI menyatakan akan menindak tegas.
Untuk posisi walikota dikatakan perlu diproteksi dan diberikan penghargaan bagi pemilik negeri bahwa sosok yang menjabat nanti harusnya asli Port Numbay. Sedangkan untuk wakilnya lebih fleksibel.
 Ia menyampaikan bahwa Pemilu 2024 memang menghasilkan catatan tak mengenakkan yang sama seperti Pemilu 2019 lalu, namun sedikit berbeda, dimana tahun 2019 persoalan yang muncul adalah tepat dihari pencoblosan yang sempat molor sedangkan di tahun 2024 ini proses pencoblosannya berjalan lancar namun perhitungannya di distrik yang bermasalah.
Pj. Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, sejumlah organisasi perangkat daerah di Kota Jayapura sudah memiliki kinerja yang cukup baik sejauh ini. Karena itu dia berharap agar kinerja-kinerja baik yang sudah diperoleh sejauh ini, harus tetap dipertahankan.
  Kapolres menyebut bahwa wilayah Entrop, Abepura dan wilayah perumahan di Angkasa dan Dok VIII maupun Dok IX serta Koya menjadi atensi. Yang dikhawatirkan adalah pembobolan rumah atau kebakaran.
   Frans Pekey dalam sambutannya mengapresiasi peran PKK kota Jayapura sebagai salah satu mitra strategis pemerintah terutama melalui berbagai kegiatannya, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan juga dalam kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat.
  Pj Walikota Jayapura, Frans Pekey, mengatakan, ada sejumlah persoalan dasar yang menjadi perhatian pemerintah kota Jayapura yang dibahas dalam rapat pimpinan tersebut. Diantaranya mengenai masalah bencana alam di Kota Jayapura, kebakaran, lampu jalan, masalah kebersihan dan sejumlah persoalan dasar lainnya.
“Saya pikir untuk pemberian parcel sudah ada larangan, itu sudah dari beberapa tahun yang lalu, sudah tidak ada lagi parcel. Tidak boleh lagi ada. Dari swasta ke pejabat, ataupun dari bawahan untuk atasan. Itu sudah tidak ada lagi. Dan itu sekitar sudah 5 atau 6 tahun lalu kita sudah dilarang," kata Frans Pekey, Kamis (4/4).
Karena itu, dia berharap TPP yang dibayarkan untuk khusus di Maret ini dapat memberikan semangat dan motivasi lagi bagi seluruh aparatur sipil negara di Pemerintah Kota Jayapura untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai ASN sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang ASN.
  "Itu penting pemerintah kota jangkaui karena semuanya telah memberikan kontribusi dalam membangun kota Jayapura di tanah Port Numbai. Karena itu pertemuan ini sebagai upaya untuk terus menjaga silaturahmi, persaudaraan, kebersamaan sebagai masyarakat dengan pemerintah, dengan usnur pemuda tetapi juga dengan senior dengan yunior" tandasnya.
