Menurutnya, baik dan buruknya pengelolaan dana kampung di masing-masing kampung tidak terlepas dari peran aparatur Pemerintah kampungnya, terutama kepala kampung. Termasuk masyarakat di kampung yang mendukung setiap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kampung itu.
Salah satu yang menyedot perhatian orang nomor satu di Kota Jayapura itu, mengenai kehadiran gedung serbaguna milik pemerintah kampung yang cukup megah dengan dilengkapi dengan fasilitas AC.
  Menanggapi hal itu, Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey, yang juga diisukan sudah siap maju dalam bursa pencalonan Walikota Jayapura 2024 itu mengungkapkan, pengunduran diri itu memang harus dilakukan oleh ASN, namun bukan berarti harus dilakukan saat ini.
  Sementara itu ditanya mengenai adanya pejabat eselon II di Pemkot Jayapura yang diisukan telah mendaftar di beberapa partai politik di Kota Jayapura, menurut Sekda Robby Awi, untuk laporan resminya belum pernah diterima oleh Pemerintah Kota Jayapura. Baik PJ Walikota Jayapura maupun PJ Sekda Kota Jayapura selaku pembina aparatur sipil negara di lingkungan Jayapura belum menerima laporan.
  Dia mengatakan berdasarkan laporan dari pihak Satpol PP Kota Jayapura, minggu ini akan menertibkan keberadaan para PKL yang berjualan tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura.
 Bagi peserta yang ingin mendaftar dapat mengambil berkas pendaftaran di Kantor Sekretariat PDIP di Jalan Enggros, Pantai Hamadi. Tepatnya dekat persimpangan jalan menuju Pantai Hamadi. Pendaftaran akan dilayani mulai pagi jam 09.00 WIT-15.00 WIT. "Pendaftaran gratis tanpa pungut biaya," ujarnya.
  Karena itu, SMA Negeri 7 ini secara resmi mulai beroperasi dengan statusnya yang baru mulai tahun ajaran baru 2024 ini. Karena itu dia berharap dengan hadirnya SMA Negeri 7 Kota Jayapura ini, menambah jumlah SMA Negeri di Kota Jayapura, khususnya di wilayah Distrik Heram.
  Karena itu, sebagai penggantinya PJ Walikota Jayapura itu, telah mengambil kebijakan agar TPP bagi setiap aparatur sipil negara di Kota Jayapura itu dibayarkan secara utuh khusus untuk bulan Maret tahun ini.
  Menurut Nerlince, bahwa MRP Papua  telah membentuk tim kerja, Dia menjelaskan dengan adanya tim kerja ini setiap aspirasi yang masuk di lembaga ini akan ditindak lanjuti oleh MRP dan dikerjakan oleh tim kerja.
Dia pun mempertanyakan kevalidan dari surat usulan Pj Wali Kota Jayapura versi kedua tersebut. Pasalnya di dalam surat tersebut tertera tanda tangan mereka selaku pimpinan di DPRD Kota Jayapura.
