Sementara itu ditanya mengenai adanya pejabat eselon II di Pemkot Jayapura yang diisukan telah mendaftar di beberapa partai politik di Kota Jayapura, menurut Sekda Robby Awi, untuk laporan resminya belum pernah diterima oleh Pemerintah Kota Jayapura. Baik PJ Walikota Jayapura maupun PJ Sekda Kota Jayapura selaku pembina aparatur sipil negara di lingkungan Jayapura belum menerima laporan.
  Dia mengatakan berdasarkan laporan dari pihak Satpol PP Kota Jayapura, minggu ini akan menertibkan keberadaan para PKL yang berjualan tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura.
 Bagi peserta yang ingin mendaftar dapat mengambil berkas pendaftaran di Kantor Sekretariat PDIP di Jalan Enggros, Pantai Hamadi. Tepatnya dekat persimpangan jalan menuju Pantai Hamadi. Pendaftaran akan dilayani mulai pagi jam 09.00 WIT-15.00 WIT. "Pendaftaran gratis tanpa pungut biaya," ujarnya.
  Karena itu, SMA Negeri 7 ini secara resmi mulai beroperasi dengan statusnya yang baru mulai tahun ajaran baru 2024 ini. Karena itu dia berharap dengan hadirnya SMA Negeri 7 Kota Jayapura ini, menambah jumlah SMA Negeri di Kota Jayapura, khususnya di wilayah Distrik Heram.
  Karena itu, sebagai penggantinya PJ Walikota Jayapura itu, telah mengambil kebijakan agar TPP bagi setiap aparatur sipil negara di Kota Jayapura itu dibayarkan secara utuh khusus untuk bulan Maret tahun ini.
  Menurut Nerlince, bahwa MRP Papua  telah membentuk tim kerja, Dia menjelaskan dengan adanya tim kerja ini setiap aspirasi yang masuk di lembaga ini akan ditindak lanjuti oleh MRP dan dikerjakan oleh tim kerja.
Dia pun mempertanyakan kevalidan dari surat usulan Pj Wali Kota Jayapura versi kedua tersebut. Pasalnya di dalam surat tersebut tertera tanda tangan mereka selaku pimpinan di DPRD Kota Jayapura.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengaku, Kota Jayapura saat ini sudah padat jumlah penduduknya. "Kalau bisa yang mudik, nanti ketika arus baliknya bisa datang sendiri, kecuali kalau memang dalam kondisi terpaksa harus ikut keluarga,"ucap Frans Pekey.
  Dari hasil rapat pleno DPRD Kota Jayapura, pada Rabu (27/3) lalu, diputuskan Pj Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mendapatkan 4 rekomendasi dari 4 fraksi, Debora Salossa dapat rekomendasi dari 3 fraksi dan Ricky D. Ambrauw  di urutan tiga dengan hanya mendapatkan satu dukungan fraksi.
Ia menjelaskan bahwa dari kejadian kekerasan terhadap warga sipil pada bulan Februari lalu itu langsung direspon lewat pernyataan dan kebijakan yang diambil mabes TNI termasuk Pangdam XVII Cenderawasih. TNI menyatakan akan menindak tegas.
