"Kami sudah memerintahkan agar hasil itu harus dikembalikan sebab yang layak dilantik menjadi anggota PPD di Kabupaten Tolikara yang memiliki nilai tinggi, oleh karena itulah kami akan melantik PPD yang nilainya tinggi dan PPD yang dilantik KPU Tolikara digugurkan karena memang ada yang salah
“Saya harap kegiatan pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana ini dimanfaatkan oleh Para Peserta untuk saling tukar pikiran, Pendapat, Pengalaman, menyamakan persepsi dan langka-langka yang ditempuh dalam mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan kebutuhan actual dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kampung dan Distrik melaksanakan fungsi Pemerintahan di Daerah”. Ujar Kepala BPBD Feri Kogoya.
Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga pembakaran ini berkaitan dengan laporan Ketua Devisi SDM kabupaten Tolikara nomor 182/PP.04.2-SD/9504/2024 tanggal 18 mei 2024, perihal kronologis pengumuman sepihak hasil hasil seleksi wawancara calong anggota PPD se Kabupaten Tolikara.
Iberani Ricky Weya, seorang intelektual dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kabupaten Tolikara, menyatakan kebakaran tersebut dipicu oleh aksi massa dari 46 distrik yang terlibat dalam Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Tolikara.
Dalam pidato kenegaraan, Pj Bupati Marthen Kogoya menyampaikan poin penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo dan bapak Wakil Presiden Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin. Itu dimulai dengan penyampaian ucapan terimakasih kepada rakyat Indonesia atas segala dukungan selama 10 tahun memimpin.
Pj Bupati juga mengajak semua pihak, baik jajaran pegawai Pemda, aparat TNI/Polri dan para tokoh masyarakat serta tokoh agam untuk bersama-sama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di Tolikara. Dengan begitu, diharapkan semua pelayanan pemerintahan, pembagunan, pelayanan kemasyarakatan berjalan dengan baik dan aman serta lancar..
Aksi pembakaran kantor KPU itu sesuai dengan aspirasi yang disampaikan pada poin kelima yakni KPU RI harus bertangungjawab apabila ada masalah yang terjadi terhadap kantor KPU Papua Pegunungan. Dan tepat dua hari kemudian massa melakukan pembakaran.
Dalam aksi tersebut, massa menuntut 5 hal yang perlu direalisasikan oleh KPU Papua Pegunungan, dan harus dilakukan dalam waktu singkat sebab mereka ingin mendirikan tenda dan bermalam di depan kantor KPU untuk menunggu hasil dari tuntutan mereka kepada KPU RI.
Menurut Pj Bupati Marthen Kogoya, lahirnya Program Sarasehans dilatarbelakangi oleh pengalaman masa kecilnya yang tidak makan pagi atau sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Hal yang sama juga dialami sebagian besar anak-anak di daerah Pegunungan Papua. Akibatnya, ketika tiba di sekolah, anak-anak kelihatan lelah, kurang bersemangat dan tidak fokus belajar.
Menurut Penjabat Bupati Tolikara Marthen KogoyaSH,M.AP, data merupakan entitas yang sangat penting, baik di kalangan masyarakat maupun pemerintahan. Di sisi lain, hambatan kerap dihadapi dalam pelayanan, akibat ketidaksesuaian data antar instansi. Di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini kita tidak boleh tertinggal, untuk turut memanfaatkan dan mengembangkan segala sumber daya yang ada.
