Namun ada juga perusahaan yang memang sama sekali tidak bisa membayar THR bagi karyawannya dan karyawan juga masih enggan untuk menyampaikan atau melaporkan hal tersebut kepada pemerintah. Karena itu bisa saja mengancamnya statusnya sebagai karyawan. Karena itu kalau benar-benar dilihat masih banyak perusahaan yang tidak membayar THR bagi karyawannya.
Karena itu, sebagai penggantinya PJ Walikota Jayapura itu, telah mengambil kebijakan agar TPP bagi setiap aparatur sipil negara di Kota Jayapura itu dibayarkan secara utuh khusus untuk bulan Maret tahun ini.
Surat edaran ini tentang imbauan terkait surat edaran pencegahan dan pengendalian gratifikasi di hari raya, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
THR yang diberikan ini merupakan bentuk perhatian dari pimpinan kepada anggotanya serta kesejahteraan dari Primer Koperasi Kartika Jaya kepada anggota Kodim 17017/Merauke dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445H.
”Rata-rata selisih quick count Poltracking hanya 0,10 persen dari hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Direktur Utama Intra Publik Mauli Fikr dalam keterangan tertulisnya.
Frans Pekey mengatakan, Pemkot Jayapura melalui Dinas Tenaga Kerja sudah mengeluarkan edaran terkait dengan kewajiban perusahaan untuk memberikan THR bagi para pekerja atau tenaga kerjanya.
“Kalau belum dibayarkan harus melapor, sehingga kami pihak pemerintah mendatangi perusahaan tersebut untuk menanyakan alasan atau kendala tidak memberikan THR kepada karyawannya,” ujarnya.
Ovi Sales Executive Astra Daihatsu menjelaskan, menyambut bulan Ramadan, Daihatsu bagi- bagi THR untuk para sahabat setia pemilik kendaraan Daihatsu, melalui program promo Daihatsu Tebar Hemat Ramadan (THR).
Dalam aturan yang diteken Jokowi pada 13 Maret 2024 ini, sejumlah aparatur negara yang akan menerima THR dan gaji ke-13 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), calon PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.