Penyidik lanjutnya akan segera melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk pemilik atau pihak yang mengelola lokasi tambang ilegal tersebut. Dalam proses penyelidikan akan didalami aspek komersial dari aktivi
Usai hampir seharian mengikuti proses pencarian, Walikota Abisai menegaskan bahwa setelah korban berhasil dievakuasi, Pemerintah Kota Jayapura bersama pihak kepolisian akan segera menutup lokasi tambang tersebut.
Keluarga dan masyarakat sempat melakukan pencarian namun belum berhasil kemudian kejadian ini dilaporkan ke kantor Pencarian dan Pertolongan Jayapura. Tak lama setelah mendapat laporan tersebut kata Anton Tim Rescuer Kan
Insiden penembakan terjadi di wilayah areal KM 50 PT Freeport Indonesia. Dari serangan ini dikatakan ada 3 korban dimana salah satunya warga sipil juga tewas saat akan dievakuasi. Sedangkan satu lagi seorang personel TNI
Sementara empat WNA asal Tiongkok berinisial CL (46), WCD (60), CHT (40), dan CD (41).
Kuasa hukum para tersangka, Anthon Raharusun, menjelaskan bahwa permohonan praperadilan diajukan untuk menguji keabsahan tindakan upa
Presiden menjelaskan, meski pemerintahannya baru berjalan satu tahun, aparat penegak hukum telah berhasil menyita sekitar 4 juta hektare lahan berupa perkebunan dan tambang ilegal. Selain itu, pemerintah juga mencabut iz
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan kepada Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda dan Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung, di Auditorium BPK RI Perwakilan Papua, Kamis (15/1).
Plt. Kepala Dinas ESDM Penanaman Modal PTSP Papua, Dr.Karsudi, SP,MSi mengatakan, ke depan pemerintah daerah akan memberikan perhatian serius terhadap praktik pertambangan tanpa izin yang marak terjadi di sejumlah wilaya
Ia menjelaskan bahwa agenda akhir pekan kemarin tidak hanya reboisasi melainkan juga melaksanakan praktek menguji sample air atau Total Suspend Solid (TSS) atau total padatan tersuspensi dan Total Dissolved Solids (TDS)
Kompol Agus menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen penuh memberantas aktivitas tambang ilegal di Tanah Papua. Menurutnya, upaya itu tidak dapat berjalan sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi kuat antara aparat penegak
