“Setelah ini kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya mendapat laporan dari aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal, dengan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” kata Prabowo.
Puan memastikan, DPR akan berada di barisan pendukung pemerintah. Mengingat, Presiden Prabowo mengungkap laporan bahwa masih terdapat 1.063 tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 300 triliun.
Sebab, kata Petrus segala hal yang berkaitan dengan tambang baik ilegal maupun legal tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mimika.
Plt Kepala Dinas ESDM, Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua, Beni Pekei menyampaikan, belasan tambang rakyat itu beroperasi di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen dan Kabupaten
Pasalnya, wilayah itu hingga kini masih ternyata masih menjadi lahan basah bagi sebagian oknum pengusaha untuk memanfaatkan sumber daya mineral yang ada. Hal ini pun menjadi sorotan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupate
Sebagaimana pengaturan aktivitas pertambangan secara menyeluruh diatur dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari UU Nomor 4 Tahun 2009. Kehadiran UU Nomor 3 Tahun 2020 ini mengubah secara
Karena itu masyarakatnya dengan tegas menolak keberadaan tambang tersebut di lakukan di kawasan Cycloop. Aksi demonstrasi pun telah dilakukan masyarakat setempat dan mahasiswa Kantor Bupati Jayapura. Dengan tujuan Pemeri
Bupati Jayapura Yunus Wonda mengatakan, dirinya bersama Wakil Bupati Jayapura belum mengetahui terkait pembangunan tambang nikel tersebut. "Isu memang banyak, tetapi pastinya kami tidak tau persis lokasinya ada dimana, k
Sekretaris Distrik Senggi, Alex Negei mengatakan bahwa kehadiran anggota MRP yang didampingi oleh Ketua Dewan Adat Keerom, Laurens Borotian memberikan angin segar bagi Distrik Senggi khususnya Kampung Walay dan Molof.
Diakuinya, Pemerintah harus memperhitungkan dan mempertimbangkan semua dampak yang akan ditimbulkan, apakah berada dilingkungan masyarakat upaya seperti apa yang harus dilakukan.
