Hal ini dipicu karena beberapa faktor, diantaranya minimnya pasokan makanan bergizi bagi Ibu hamil, dalam 1.000 hari pertama kehidupan, kemudian rendahnya kesadaran pola hidup yang sehat, pola asuh yang tidak berjalan baik, serta fasilitas kesehatan yang terbatas.
Sekda Indra mengatakan, percepatan penurunan dan penanganan stunting di Kabupaten Keerom berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. "Jadi di Provinsi Papua dari 9 kabupaten, Keerom termasuk salah satu kabupaten yang sangat konsen dalam pencegahan dan penurunan angka stunting nasional," ungkapnya.
Komandan Kodim 1707/Merauke Letkol Inf Bayu Kriswandito, melalui Danramil 1707-04/Kimaam Kapten Inf Nurmadi menyampaikan bahwa kegiatan pemberian makanan tambahan bergizi kepada anak dan balita yang tercatat stunting di Kampung Deka bertujuan agar anak dan balita tersebut memiliki gizi yang cukup baik sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.
"Tingkatkan kolaborasi dan sinkronisasi terhadap delapan aksi program penanganan stunting di Kabupaten Biak Numfor," kata Wakil Bupati Biak Numfor Calvin Mansnembra pada rapat evaluasi penanganan stunting, Kamis.
"Hari ini adalah kegiatan tindak lanjut dari evaluasi, audit kasus stunting untuk Kota Jayapura. Mengenai kasus yang kita dapat di Distrik Jayapura Selatan, Kelurahan Ardipura dan Argapura, itu tentang capim ibu hamil, ibu menyusui dan balita," ungkap Kepala Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kota Jayapura, Aisah Bustaman, Rabu (20/12).
Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr Frans Pekey, belajar seluruh masyarakat di Kota Jayapura terutama ibu-ibu supaya peduli terhadap kasus stunting. Terutama dimulai dari rumah dengan memberikan makanan yang teratur dan bergizi kepada anak-anak.
Selanjutnya terkait dengan pendidikan anti korupsi juga ada hubungannya dengan keberadaan generasi milenial. Dalam konteks pemilu nanti, mereka akan menjadi pemilih pemula.
Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Jayapura, membuat pemerintah daerah harus fokus dalam penanganan dan pencegahan kasus tersebut. Pemerintah Kabupaten Jayapura telah melakukan berbagai upaya dalam menurunkan prevelensi angka stunting sesuai dengan target pemerintah pusat, dimana tahun 2024 angka stunting hanya di bawah 14 persen.
Berbagai cara dilakukan, oleh sejumlah dinas/isntansi terkait yang melibatkan sejumlah stakeholder. Sebab, penanganan stunting ini tidak bisa hanya ditangani oleh satu lembaga/instansi tertentu, tapi harus dikerjasakan secara kolaborasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga/isntansi.
“Rencana kami akan turun lagi ke kabupaten/kota di Januari 2024 untuk mengevaluasi program penanganan stunting di 9 kabupaten/kota yang telah kami kunjungi. Kami akan lihat capaian program percepatan penanganan stunting PKK di daerah,” ucap Linda usai Natal bersama di Sarmi Kamis (30/11).
