Pj Walikota dalam keterangannya menjelaskan, PKS ini dalam rangka memaksimalkan kinerja truk sampah atau sejumlah armada yang ada. Karena dengan PKS ini mobil-mobil pengangkut sampah tidak lagi mengkhawatirkan soal BBM operasional.
Ya, masalah antrian BBM Subsidi jenis solar ini sebenarnya bukan hal baru. Masalah ini kemudian mendapat sorotan keras dari anggota DPRP, Albert Merauje. Dia menyebut fenomena antrian BBM di kota Jayapura itu seperti benang kusut yang sulit terurai dan pastinya ada hal yang kurang beres berkaitan dengan distribusi BBM subsidi di kota Jayapura itu.
PJ Wali Kota Jayapura telah mengeluarkan surat instruksi Walikota untuk mengatur dan membatasi antrian pengisian BBM subsidi di kota Jayapura. Tidak sampai disitu, Pemkot Jayapura telah membentuk satgas untuk mengamankan instruksi wali kota Jayapura itu dan langsung melakukan sidak di lapangan untuk memastikan ada tidaknya indikasi permainan BBM subsidi di kota jayapura itu.
Seyogyanya, kondisi ini juga sempat terjadi pada tanggal 1 September 2024 lalu, dimana ada kelangkaan Pertamax karena kapal yang membawa BBM tersebut mengalami keterlambatan disebabkan cuaca buruk selama pelayaran menuju Mimika.
Menyikapi kondisi antrean saat ini, Ramses minta ada solusi nyata dari Pertamina, apakah Pertamina menambah jam operasional atau mencari alternatif lainnya. “Khusus untuk industri, solusinya mungkin dia (Pertamina-red) bisa menggunakan truk (tanki). Sehingga mobil untuk industri bisa mengisi BBM di situ,” kata Ramses.
Kapolsek Muara Tami AKP Sem Hanasbey dalam pres rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Senin (16/12) malam membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, usai diisi bahan bakar, motor tidak mau hidup saat distarter.
Namun yang terlihat di lapangan antrean BBM ini masih terus terjadi seperti ada kelangkaan atau kekurangan stok. Hal ini pun telah menjadi perhatian pemerintah kota Jayapura. Di mana PJ Walikota Jayapura Christian Sohilait, sebelumnya juga menyampaikan keprihatinannya dan berharap kepada aparat kepolisian untuk mengusut masalah itu.
Menurutnya, selain berdampak pada pendistribusian logistik ke konsumen, kelangkaan BBM juga membuat terjadinya inflasi di Kota Jayapura. Ia mencontohkan, biasanya saat pendistribusian logistik mereka membeli Solar dengan harga Rp 700 ribu, dengan harga Rp 6.800 per liter. Namun mereka dipaksa membeli Dexalite seharga Rp 13.800 per liter yang selisihnya 100 persen lebih dengan Solar subsidi.
Terkait dengan antrean BBM jenis solar ini, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina. “Kita sudah koordinasi dan saya sudah sampaikan bahwa saya tidak ingin ada antrean lagi,” tegas Ramses kepada wartawan usai melakukan pemantauan harga di beberapa lokasi di Kota Jayapura.
Meski jam operasional terganggu namun hal ia tetap harus antri karena jika tidak maka tidak bisa bekerja. "Ini rutin saya lakukan. Satu hari antri solar, hari berikutnya baru bisa kerja dan jika hari ini tidak dapat solar berarti kendaraan akan bermalam untuk antrian hari selanjutnya," katanya kepada Cenderawasih Pos
