Kondisi itu dirasakan sekolah berikut ini yakni SMAN 7 Jayapura di Distrik Heram dan SMA 45 Jayapura di Distrik Japsel. Kedua sekolah tersebut masih membuka pendaftaran bagi perserta didik baru yang mau dan ingin melanjutkan sekolah di jenjang SMA.
Kegiatan penyuluhan diisi dengan workhop kelas inovasi, edukasi bahaya narkoba, membuat pojok impian, penandatanganan komitmen dan diakhiri dengan pawai membagikan stiker anti Narkoba.
Albertus Fiharsono mengungkapkan bahwa dalam draf peraturan gubernur Papua Selatan terkait pengelolaan pendidikan di Papua Selatan, salah satu pasal dimasukan untuk anak-anak yang masuk ke KPGN Khas Papua Merauke tersebut dengan ikatan dinas. Artinya, pembiayaan ditanggung oleh pemerintah daerah asal dan lulusannya nanti seluruhnya kembali ke daerah masing-masing untuk membangun pendidikan di daerahnya.
Tiap tahunnya penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk sekolah negeri selalu menjadi rebutan orang tua maupun para siswa. Salah satu sekolah negeri yang menjadi rebutan di Kota Jayapura adalah SMAN 4 Jayapura. Sekolah yang berlokasi di, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan ini selalu menjadi primadona bagi siswa SMP yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang menegah atas.
Menurut Eka, jumlah peserta didik baru yang melakukan pendaftaran di website resmi Sekolah SMAN 3 Jayapura berjumlah 210 siswa, kemudian yang mengikuti tes hanya 168 siswa. Ia menjelaskan pada tanggal, 10 Juni pihaknya menyelenggarakan tes CBT untuk siswa baru. Sementara tanggal 12 Juni sudah dilakukan pengumuman hasil tes dan 14-15 Juni dilakukan tes wawancara terhadap peserta yang dinyatakan lulus tes CBT.
Pemerintah Kota Jayapura diminta mengevaluasi menyeluruh terkait persoalan pendidikan di Jayapura terlebih momentum pendaftaran siswa baru. Pasalnya hampir setiap tahun ada saja masalah yang timbul. Mulai dari mahalnya biaya pendaftaran hingga zonasi yang hingga kini masih amburadul.
Adapun yang menjadi dasar permasalahan PPDB ini, karena perbandingan sekolah, antara jumlah sekolah SMA negeri dengan SMP di Japsel tidak berimbang. "Bayangkan SMP di Japsel ini banyak, kemudian SMA Negeri cuma satu, pastinya tidak imbang, apalagi masyarakat lebih mendominasi ingin sekolah negeri," kata Anton.
Untuk itu, dia meminta kepala sekolah di Kota Jayapura supaya menjadikan hal ini sebagai catatan penting agar dapat melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas di sekolah masing-masing. Inovasi yang dilakukan ini dapat mempengaruhi kualitas lembaga pendidikan, sehingga terjadi pemerataan terhadap mutu dan kualitas pendidikan itu.
Namun karena Ignasius Babaga bahwa untuk mengembalikan pengelolaan SMA-SMK ke provinsi tersebut maka yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 dan 107 tahun 2022. Karena itu, lanjut Ignasius Babaga, pihaknya menyuarakan agar dilakukan revisi terhadap kedua peraturan pemerintah tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya Natalis Mumpu, Amd,Sos menyatakan perang yang terjadi tak hanya melibatkan 2 suku saja tapi ada beberapa suku bahkan dari luar Jayawijaya, sehingga berimbas bagi siswa sekolah yang saat ini masuk pada tahun ajaran baru dari SD ke SMP, SMP Ke SMA/SMK, SMA,/SMK ke Perguruan tinggi .
