Kepala BPMP Provinsi Papua, Junus Simangunsong mengatakan bahwa, pihaknya menyalurkan bantuan perlengkapan seragam sekolah kepada peserta didik khususnya anak -anak pengungsi Nduga yang ada di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Agustinus Sugiarto ditemui media ini saat mengikuti pelantikan anggota DPR Kabupaten Merauke periode 2024-2029 mengatakan bahwa Kepsek SD YPK Toray tersebut tidak diganti karena sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, pihak Yayasan Kristen dan orang tua siswa.
Adapun hasil karya siswa SMK tersebut seperti, jasa sablon, printing dan beberapa hasil karya lainya. Sehingga ini harus memiliki wadah sehingga apa yang sudah dihasilkan itu tentunya bisa memberikan manfaat bagi siswa dan sekolah itu sendiri.
Selain itu untuk mengantisipasi persoalan-persoalan semacam itu sebenarnya pihaknya juga sudah membentuk tim percepatan penanganan tindakan kekerasan di sekolah-sekolah. Bahkan tim ini, di-SK-kan oleh Walikota Jayapura, di mana di dalamnya berkolaborasi antara pihak kepolisian Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana kota Jayapura.
Kehadiran puluhan anak-anak ini tidak didampingi langsung oleh orang tua kandung mereka tetapi ada satu atau dua orang pendamping yang merupakan pengurus dari komunitas Papua Hei Jayapura. Mereka terlihat ikut antre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yagn diselenggarakan Cenderawasih Pos, akhir pekan kemarin.
Kondisi ini memang sangat miris, apalagi masalah itu ada di wilayah pusat pemerintahan Kota maupun Provinsi Papua. Seperti yang disampaikan oleh koordinator Komunitas Papua Hei di Jayapura, Lidya Yohana, di sekitar wilayah Kodam lama ada sekitar 40- 50 anak yang mereka bina. Dimana saat ini mereka tidak mengenyam pendidikan dengan baik. Bahkan ada yang sudah usia sekolah, tetapi tidak bersekolah.
Sofian Korwa, Kepala Kelurahan Samofa, menegaskan bahwa langkah-langkah strategis telah mulai diambil oleh pihak kelurahan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu inisiatif yang sedang dilakukan adalah membuka sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan lokasi UMKM "Sa Mau Faa".
Menurut Joni, jumlah siswa dari 786 sekolah YPK yang terdata hingga saat ini kurang lebih 84.000 orang dan tengah menempuh pendidikan, serta kurang lebih 6.000 guru. “Sekolah YPK rata-rata siswanya hampir 80-85 persen merupakan orang asli Papua, karena memang tujuan kami memberikan kesempatan bagi generasi muda Papua untuk mendapatkan pendidikan layak,” ujarnya.
Memang benar tidak memungut biaya sepeserpun untuk pendaftaran masuk sekolah setiap tahun ajaran baru. Bahkan sama sekali tidak memungut uang SPP setiap bulannya, termasuk uang komite maupun uang gedung atau uang pembangunan sekolah.
Selain faktor guru yang jarang berada di tempat dan fasililtas yang belum memadai di wilayah tersebut, faktor lainnya adalah kurangnya pendampingan dari orang tua ketika anak tersebut berada di rumah.
