Pasalnya ruangan yang saat ini digunakan sebagai ruang kantor kepala sekolah sekaligus ruang guru adalah ruang belajar siswa yang dialih fungsikan sebagai ruang kepala sekolah dan ruang guru.
Manager Marketing Astra Motor Papua, Elang Samodra menjelaskan, untuk DP Honda BeAT Street dari Rp 3,7 juta menjadi Rp 3.3 jutaan. Kemudian untuk New Honda BeAT dari Rp 3, 6 juta menjadi Rp 3,2 juta.
Evaluasi tidak hanya dilakukan pada penyelenggaraan, tetapi juga pada aturan yang menaungi, yaitu permendikbudristek. Rencana tersebut diwacanakan untuk menindaklanjuti laporan-laporan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB. Diakui, pelaksanaan PPDB 2023 masih banyak kekurangan.
Sikap dari para bupati terkait dengan PPDB itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sutan Riska Tuanku Kerajaan di sela Rakernas Apkasi di Kabupaten Tangerang kemarin (20/7). Dia adalah Bupati Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barata. "(Polemik) aturan zonasi kami bahas di forum (Rakernas) ini," katanya.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan, selama ini sosialisasi masa transisi belajar menyenangkan dari TK PAUD ke jenjang SD sudah dilakukan ke beberapa sekolah oleh Bunda PAUD Kota Jayapura. Namun kali ini sosialisasi itu dilakukan serempak ke semua sekolah melalui Kepala Sekolah dan guru untuk jenjang TK PAUD dan SD.
Awal tahun ajaran baru, merupakan momen yang sangat penting bagi siswa-siswi atau peserta didik baru untuk mengenalkan lingkungan sekolah, atau tempatnya belajar. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa tempat ia akan belajar ini menjadi tempat yang nyaman dan representative untuk tumbuh kembang, baik secara intelektualitas maupun perkembangan emosionalnya.
Mengingat di Distrik Heram, jumlah siswa yang tamat dari jenjang SMP dan siap lanjut ke SMA dari tahun ke tahun sangat banyak. Di wilayah itu juga hanya ada satu SMA Negeri, sehingga ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menampung siswa dari wilayah tersebut.
Slogan sekolah gratis yang selalu didengungkan pemerintah, seperti jauh panggang dari api. Mirisnya lagi pungutan ini justru berlaku di sekolah-sekolah negeri, yang nota bene semua fasilitas pendukung kegiatan belajar dalam sekolah dibelanjakan oleh negara.
Hal itu diungkapkan Asisten II Sekretariat Daerah ( Setda ) Biak Numfor, Loth Yensenem saat ditemui wartawan di Biak, Sabtu,(15/7) terkait keluhan para orangtua siswa di Kabupaten Biak Numfor atas besaran nilai iuran komite sekolah yang dipungut pihak sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke Stephanus Kapasiang, S.Pd, saat dihubungi media ini membenarkan jika proses belajar mengajar untuk SMA dan SMK yang tadinya 5 hari kerja menjadi 6 kerja sama dengan SD dan SMP.
