Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Jeni O. Usmani mengatakan, terdapat perbedaan teknis antara wilayah kota dan pedalaman. Di wilayah kota, makanan akan disiapkan di dapur umum dan diantar ke sekolah. Sementara di pedalaman, penyajian makanan dikelola pihak sekolah dengan menunjuk pihak ketiga.
“ Kami Melakukan validasi jumlah penerima program makan bergizi gratis tahap satu di kabupaten Sarmi. Dimana awalnya penerima hanya terdiri dari siswa saja. namun terjadi perubahan dimana ada guru, penjaga sekolah dan petugas kebersihan sekolah pun menerima makan gratis saat waktu belajar,” jelas Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Sarmi Femmy F. Y. Kreeuw, ST.
Makan menurutnya merupakan kebutuhan dasar manusia, sama halnya dengan pendidikan. "Ini kami sampaikan ketika menjadi narasumber dalam seminar sehari dengan tema buat ko dan sa, apakah penting makan bergizi gratis di Papua yang dilaksanakan oleh Panitia Dies Natalis Asrama Mahasiswa Katolik, Tauboria, Abepura Jayapura ke 49 belum lama ini.
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, menyatakan pemberian makanan bergisi ini merupakan program pemerintah pusat yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan di daerah yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi serta mencerdaskan anak bangsa.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamaruddin, S.Pd., mengungkapkan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 1.907 siswa berasal dari tingkat SMA yang tersebar di 12 SMA Negeri dan 7 SMA Swasta. Dari total peserta SMA, terdapat 944 siswa laki-laki dan 963 siswa perempuan.
Bupati Jayawijaya Athenius Murib mengaku untuk launching bersama makanan bergizi ini akan dilakukan dalam waktu dekat ini untuk sekolah -sekolah yang ada di distrik Wamena Kota terlebih dulu, karena dari laporan yang diterima sudah ada dua dapur yang dibuka untuk menyediakan makanan sebanyak 7000 untuk siswa.
Abisai Rollo kini meminta kepada para Kepala Sekolah untuk menerapkan visi dan misi tersebut dengan baik. "Tidak boleh ada pungutan biaya masuk sekolah kepada siswa lagi. Ini berlaku mulai dari PAUD, TK, SD, SMP dan SMA/SMK,"ujarnya. Menurutnya, biaya pendaftaran saat masuk sekolah ini yang selalu menjadi keluhan masyarakat atau para orang tua selama ini.
“Apakah anak-anak senang makanan di masak disini? Senang. Kalau begitu, tugas kalian belajar ya” ucap Lenis Kogoya dan anak-anak SD YPK Sion berbalasan. Ia berharap, sekolah ini urus menjadi contoh untuk sekolah lain yang akan ditunjuk menjadi dapur umum sehingga gizi anak-anak terkawal dengan baik.
Sekda Hanna mengakui bahwa permasalahan pemalangan sekolah tersebut menuntut pembayaran, yang mana tanah tersebut sudah dilakukan proses pembayaran dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura memiliki sertifikatnya.
Menurut Lenis bahwa isu-isu terkait dengan aksi demo penolakan program MBG di tanah Papua ini merupakan bagian dari gangguan keamanan negara, termasuk kaitannya dengan kedaulatan negara, pihaknya pun melaksanakan rapat selama dua kali mengenai persoalan tersebut.
