F. Mondouw menjelaskan, dalam kegiatan pelatihan ini nanti pihaknya akan mendatangkan 2 nara sumber dari Dewan Kesenian Adat Tanah Papua dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua.
Para pegawai tersebut menempel sejumlah kertas berukuran besar yang di dalamnya tertulis, “Kabag SDM pilih kasih memberikan pekerjaan kepada pendatang baru (guru-guru) di SDM, dan mengabaikan kami yang sudah lama bekerja di bagian SDM sebagai anak asli daerah Amungme Kamoro”.
Kepala Bidang SMA SMK Kota Jayapura, Nurjaya menjelaskan, program yang dilakukan pihaknya terutama yang berkaitan dengan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di jenjang SMA SMK di Kota Jayapura.
Meski demikian di tahun 2024 ini terhitung mulai Januari-Juli 2024 ini, pihaknya telah menerima 10 laporan masyarakat. Laporan inipun sudah ditelaah dan dianalisis hingga tindaklanjut ke pusat Komisi Yudisial RI di Jakarta. Kemudian Laporan konsultasi dan audiensi penanganan laporan masyarakat sudah ada 30 laporan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Merauke Salvianus Laiyan mengakuihal tersebut. Salvianus Laiyan mengaku banyaknya guru yang ditarik masuk ke dalam jabatan struktural dikarenakan pihaknya mengami kekurangan tenaga struktural untuk mengisi sejumlah jabatan di OPD pasca terbentuknya Provinsi Papua Selatan.
Pj Walikota Jayapura Christian Sohilait dalam sambutannya mengatakan, suatu daerah akan berkembang pesat dan maju apabila SDM atau sumber daya manusianya berkualitas. Karena itu dia mendorong anak-anak di Kota Jayapura supaya tetap termotivasi untuk belajar agar menjadi pribadi yang berkualitas dari sisi sumber daya manusianya.
“Memang kita harus terus berbenah dalam meningkatkan kemampuan para ASN, untuk menyaingi kemampuan birokrasi para ASN di kementerian atau lembaga di Indonesia. Sehingga kami melakukan terobosan, salah satunya magang para ASN khusus OAP menjadi sangat penting dilakukan,” jelasnya.
Meskipun di satu sisi keterlibatan para pendamping di masing-masing kampung dapat memberikan Nilai plus bagi operator kampung untuk belajar bagaimana melakukan perencanaan dan juga pelaporan hingga penyerapan dana sesuai dengan perencanaannya.
"Dapat kami sampaikan bahwa APBD, didasarkan pada prinsip-prinsip : ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, berkeadilan, kepatutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua khususnya Orang Asli Papua," jelas Hegemur.
Pasalnya, di tahun 2024 ini, kuota BBM untuk Biosolar dan Pertalite telah mengalami peningkatan. Lambert menjelaskan bahwa tahun 2024 ini kuota BBM subsidi untuk Kabupaten Merauke mengalami penambahan.
