Kegiatan yang melibatkan personel gabungan dari DLHK, Polsek Jayapura Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perhubungan Kota Jayapura itu menyasar kendaraan roda empat guna memastikan kepatuhan masyarakat terhadap ket
Penyerahan diterima langsung Plt Kabid Aset, Ruben Maay. Laurens menjelaskan, kendaraan tersebut telah digunakan sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Distrik, kemudian saat dipercaya menjadi Sekretaris Satpol PP sekaligus Pelaksana Tugas (
Dalam operasi tersebut, petugas menemukan sembilan unit truk yang diduga melakukan pelanggaran administrasi kendaraan dengan menggunakan lebih dari satu pelat nomor, bahkan beberapa di antaranya tidak memasang pelat nomor sama sekali. Kepal
Dalam patroli yang melibatkan aparat gabungan dari Satpol PP, TNI, Polri dan unsur terkait lainnya itu, sejumlah remaja kedapatan berkumpul di area Jembatan Merah hingga pesisir sekitar lokasi sambil membawa dan mengonsumsi miras. Abisai Ro
Meski demikian, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dikecualikan dari kebijakan WFH atau tetap menerapkan Work From Office (WFO). Di antaranya pejabat pimpinan tinggi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), S
Menurutnya, proses tersebut menjadi kewenangan atasan langsung dan instansi terkait guna memastikan penegakan disiplin ASN berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, Satpol PP bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OP
Dalam sidak tersebut, petugas mendapati sejumlah warga masih melakukan aktivitas pendulangan meskipun sebelumnya telah dilakukan penertiban dan imbauan.
Rustan Saru mengaku sangat menyayangkan hal tersebut, terlebih ka
Berdasarkan data instansi pengampu, saat ini Satpol PP Papua memiliki 25 personel yang telah bersertifikat sebagai pelatih. Secara kompetensi, personel tersebut dinilai siap mendukung penanganan kebakaran, khususnya pada
Kepala Bidang Trantib Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke Raimond Rumlus mengungkapkan, penertiban ini dilakukan karena sejumlah bangunan kios permanen yang ada di sepanjang pinggir jalan Prajurit tersebut
Menurutnya, pengawasan ekstra sangat diperlukan guna mencegah terjadinya perilaku menyimpang yang dapat merugikan pelajar itu sendiri. “Pelajar seharusnya berada di sekolah saat jam belajar, bukan berkeliaran di luar tan
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.Kp menyatakan terkait dengan maraknya peredaran miras di Kota Wamena yang kian meresahkan maka pemerintah harus mengambil langkah untuk melakukan penertiban baik itu minuman
Kegiatan yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua dan Satpol PP Kabupaten Sarmi ini diikuti oleh aparat kampung, tokoh masyarakat, dan perwakilan Linmas dari berbagai distrik di Kabupaten Sarmi.
Plt Kepala Dinas DLH Kabupaten Jayawijaya Idawati Waromi Murib mengaku jika pasar merupakan pusat perekonomian di Jayawijaya dan beberapa waktu lalu dilihat kurang bersih sehingga dari DLH bersama -sama melakukan pembesi
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 50 meriam spiritus berhasil diamankan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, aparat kelurahan, dan pihak keamanan.
Pejabat yang melakukan serah terima jabatan adalah: Pejabat Lama Kepala Distrik Waropen Bawah: Samuel Lukas Paprindey, S.Sos., M.Si. Pejabat Baru Kepala Distrik Waropen Bawah: Alfonsius D Wenggi, S.IP. Kepala Satpol PP y
Namun pekerjaan tersebut ada yang halal dan ada juga yang tidak halal. ‘’Untuk rumah-rumah kost maupun hotel, banyak yang diindikasikan disalahgunakan. Mohon maaf disitu banyak yang menggunakan aplikasi Michat untuk baga
Kasi Linmas Satpol PP Kabupaten Sarmi, Bernad Insyaf, menjelaskan bahwa dalam beberapa kali kegiatan penertiban, pihaknya masih menemukan banyak ternak yang dilepas bebas di area publik.
Fransiskus Kamijay mengakui bahwa saat ini agen Miras berizin tersebut bertambah dari 1 sebelumnya menjadi 2 agen. Kendati agennya bertambah, namun lanjut Fransiskus Kamijai, pemerintah daerah melalui kepemimpinan bupati
Menurutnya, Satpol PP tidak bisa bekerja sendiri dalam menertibkan hewan ternak yang kerap berkeliaran, khususnya pada sore hingga malam hari. Selain membahayakan pengguna jalan, hewan ternak yang dibiarkan bebas juga me
Kasatpol PP Kota Jayapura, Dionisius Deda menjelaskan bahwa lewat Instruksi walikota pihaknya akan melakukan pengawasan sekaligus penerbitan di lapangan. "Dalam Instruksi ini, diberlakukan dari 1-7 Agustus," ujar Dionisi
Kasatpol PP Kota Jayapura, Dionisius Deda menjelaskan bahwa pihaknya telah mengikuti pertemuan dengan KPU, Bawaslu dan sejumlah pihak terkait lainnya terkait beberapa hal termasuk menyikapi masa tenang jelang PSU Pilgub
Pemusnahan ratusan botol dan kaleng Miras berlabel berbagi merek tersebut berdasarkan putusan tindak pidana ringan (Tipiring) yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Merauke terhadap pemilik Toko 33 tersebut.
Kepala Kampung Nawaripi, Norbertus Ditubun, mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberantas minuman keras lokal d
Rustan Saru dalam kesempatannya menjelaskan, disiplin imi masih menjadi PR besar bagi ASN Pemkot Jayapura. "Dari laporan pimpinan OPD tadi bisa kita lihat ternyata masih banyak ASN yang tidak disiplin," ujar Rustan Saru
‘’Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan mendapatkan alokasi 196 orang,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi P
‘’Minggu depan kita akan mulai melakukan penertiban untuk tempat-tempat yang dicurigai dan dijadikan tempat yang melanggar norma sosial masyarakat,’’ kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
"Sekarang kita sudah bisa lihat 80 Satpol Baliem ini telah melalui beberapa tahapan perencanaan, kesiapan dan pelatihan semua bisa dilakukan dengan baik dan semuanya masih lengkap ini menjunjukan semua mampu menjalankan
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Merauke Fransiskus Kamijay, S.STP, MAP saat ditemui media ini di ruang kerjanya mengakui jika sejumlah kawasan pantai di Kabupaten Merauke telah ditetapka
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Jayawijaya Nickolas Itlay, S.STP, M.Si menyatakan Satpol PP dan Polisi Baliem yang baru saja di bentuk oleh pemerintah daerah memiliki tugas dan peran yang sama,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto mengaku ada laporan yang diterima terkait kawasan Kantor Otonom menjadi lokasi miras di luar aktivitas jam kantor.
Kasatpol PP Kabupaten Sarmi, Obet Pongrate, menuturkan bahwa pihaknya bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan mengambil langkah konkret untuk menindak para pelanggar Perda tersebut. Penegakan hukum akan dilakuk
Kepala Satpol PP Sarmi, Obet Pongrate, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pelatihan (trial) yang menjadi dasar penting dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran.
Kasatpol PP Sarmi, Obet Pongratte, mengatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah persuasif dengan membagikan tali tambang kepada para peternak sebagai bentuk imbauan agar hewan mereka diikat dan tidak dibiarkan ber
Diakuinya, jika tim sudah siap, pihaknya akan bekerjasama dengan Pangdam, agar setiap anak muda maupun orang tua yang terjaring razia miras maupun narkoba akan dibina disana, selama 6 bulan hingga 1 tahun.
Dikatakan, dihari pertama operasi penegakan itu, ada wkitar empat ekor sapi yang ditangkap. Setiap hewan ternak yang tertangkap akan ditahan sementara dengan masa tenggang tujuh hari setelah diumumkan ke publik. Jika t
Tujuh bulan dipalang, kondisi Kantor Satpol PP terlihat gelap dan kotor. Sebagian pintu di ruangan kantor rusak. Begitu juga dengan aliran listrik yang rusak dan air PDAM yang tidak mengalir. Pemalangan kantor ini dila
Dalam surat edaran tersebut, diatur secara rinci lokasi penangkaran hewan dan larangan melepas ternak secara liar. Jika dilanggar, para peternak terancam sanksi administratif berupa denda hingga sanksi pidana, dengan anc
Menurutnya, setelah Satpol-PP dibentuk, maka pihaknya akan langsung turun lapangan untuk lakukan operasi Miras di Kabupaten Jayapura." Saat ini kami belum rekrut anggota Satpol-PP yang baru, ketika sudah direkrut, Satpo
Kepala satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Sarmi, Obet Pongrate mengatakan,penertiban ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Larangan Penjualan Minuman Keras, baik yang di
Kepala Satpol PP Kabupaten Sarmi, Obet Pongrate, mengatakan penertiban ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penertiban Hewan Ternak. Menurutnya, pemerintah telah melakukan sosial
Plt Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP Provinsi Papua, Supriyadi Sukirno meyampaikan tahun lalu pihaknya sudah melakukan penertiban dengan memberikan surat pernyataan pertama. Term
‘’Ketika izin itu diberikan, masyarakat jangan menganggap bahwa ini tanah saya, saya boleh membangun sesuka hati tapi tidak memperhatikan aspek lingkungan sekitar. Karena kita ini hidup tidak sendiri tapi juga ada o
Menurut Kasat Pol PP Kota Jayapura itu, dari hasil pantauan anggotanya di lapangan, penimbunan di lokasi itu seluas kurang lebih 30 x 40 sampai 50 meter persegi dan yang sudah ditimbun hampir 10 meter persegi lebih.
Fransiskus menjelaskan, sesuai dengan surat edaran bupati nomor 3320 untuk THM dan nomor 3321 untuk outlet minuman keras, selama bulan Ramadan dan Prapaskah THM dan Outlet jam operasional dikurangi. Dalam satu 1 hari, hanya dapat operasional selama 4 jam di malam hari mulai jam 9 malam sampai jam 01.00 dinihari.
“ Sehingga dengan pengetahuan tersebut mampu meminimalisir kerugian yang terjadi dalam musibah Kebakaran, dan peserta juga dituntut untuk selalu Responsif dalam menjalakan tugas tersebut,” ujar Kasatpol PP Sarmi.
Dia mengatakan kegiatan operasi lilin yang akan dilaksanakan Polresta Jayapura Kota tentunya Satpol PP juga akan terlibat di dalamnya, termasuk Dishub Kota Jayapura, melalui Posko gabungan penertiban kota, baik itu lalu lintas dan juga orang.
Padahal, kata Fransiskus Kamijay, pihaknya sudah memberikan surat edaran kepada seluruh THM maupun tempat penjualan minuman keras berizin di Merauke untuk tidak beroperasi atau menutup usaha mereka selama 3 hari dalam rangka menjaga Kamtibmas menjelang pemungutan suara Pilkada di Merauke.
Penertiban itu dipimpin langsung oleh Kasatpol PP Kota Jayapura, Dionisius Deda. Pantauan Cenderawasih Pos, penertiban bangunan lapak dan peralatan jualan para PKL itu tidak mendapatkan perlawanan. Para PKL ini diarahkan masuk ke dalam pasar Otonom untuk melaksanakan aktivitasnya sebagai PKL.
Kepala satuan polisi pamong praja kota Jayapura, Dionisius Deda mengatakan, kondisi itu memang cukup merusak keindahan pemandangan Kota Jayapura, sehingga semestinya itu harusnya dibersihkan. Hanya saja kata dia, hal itu tidak serta merta dilakukan harus menunggu petunjuk dari KPU selaku penyelenggara.
Dia menyebut beberapa edaran itu, pertama mengatur larangan dan pembatasan peredaran minuman keras selama kurun waktu seminggu sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu berlangsung.
Dia mengatakan, penertiban terhadap peredaran minuman keras ini biasa dilakukan seperti yang sudah dilakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Penertiban yang dilakukan itu bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas pada saat pelaksanaan Pilkada serentak.
Terkait hal ini, dirinya mengakui masih banyak PKL yang tidak mau tahu dengan aturan, hingga mereka membuka lapak jualan di jalan-jalan protokol Kota Jayapura. Karena itu, pihaknya juga terus melakukan upaya penertiban sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
"Kalau jam sekolah itu ada dua polisi yang jaga, tetapi di luar lingkungan sekolah, itu yang menjadi kekhawatiran kami. Karena itu, kami minta supaya barangkali bisa anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jayapura juga bisa melakukan patroli rutin," kata Ibu Ida Farida Riantini
Kepala Satpol PP Kota Jayapura, Dionisus Deda, menegaskan, tidak ada kompromi mengenai aktivitas para pedagang kaki lima yang menggelar jualan di luar kawasan Pasar. "Kami akan tindak tidak ada kompromi soal itu," tegasnya.
Kegiatan penertiban ini dipimpin langsung oleh Pj. Walikota Jayapura Christian Sohilait, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, seperti Satpol PP Kota Jayapura, Dinas Perhubungan dan juga Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura. Penertiban juga diback upa sejumlah anggota TNI Polri.
Pembongkaran lapak-lapak yang ada di depan SMP dan SMA Kristen Merauke itu, lanjut Jeno Masriat, selain karena melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Merauke yakni dilarang membangun di atas sepadan jalan, juga mengganggu pemandangan dari SMA dan SMP Kristen Merauke.
Selain Kantor Walikota Jayapura yang diamankan, kantor DPRD Kota Jayapura, Kantor BKPP termasuk SMA Negeri 2 Kota Jayapura tempat pelaksanaan tes CAT bagi ratusan tenaga honorer kategori 2 itu, juga dijaga ketat.
Plh. Sekda Kota Jayapura, Evert Meraudje mengapresiasi hal itu. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi pegawai maupun ASN yang beralasan tidak mengikuti apel wajib maupun apel gabungan.
Di mana pemasangan baliho calon kepala daerah itu diduga dilakukan oleh tim sukses masing-masing pasangan calon kepala daerah, baik untuk pemilihan kepala daerah tingkat Kota Jayapura maupun di tingkat provinsi dalam hal ini calon gubernur.
Selain itu, hal ini juga untuk menjaga netralitas dan lain-lain, sehingga Pj Walikota memerintahkan kepada Satuan Polisi polisi Pamong Praja menertibkan baliho yang berisi gambar PJ Walikota Jayapura dengan Sekretaris Daerah Kota Jayapura yang sudah pernah tugas,"kata
Menurutnya, masalah penataan pasar ini memang tidak dapat diselesaikan hanya melalui imbauan, ataupun tindakan berupa penertiban yang sifatnya tidak masif. Akan tetapi langkah konkrit yang perlu dilakukan pemerintah mesti menyiapkan petugas keamanan di setiap pasar tradisional yang ada di Kota Jayapura.
‘’Kami melakukan penertiban dan penegakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 tentang Ketentraman, ketertiban umum dan pelrindungan masyarakat. Dimana target operasi dan laporan dari masyarakat yang meresahkan terhadap keberadaan tempat judi tersebut,’’ kata Kasatpol Fransiskus Kamijai.
Berkali-kali miras dilarang beredar tapi masih saja ditemukan ada masyarakat yang mendapatkan miras dengan begitu mudah. Ada yang ditangkap, diproses tapi tetap saja miras dapat mudah ditemui, dan terus ada.
Untuk wilayah Entrop maupun Hamadi banyak lapak jualan yang berdiri di atas trotoar. "Coba lihat yang di hamadi, itu lucu sekali karena jelas - jelas di atas trotoar," sindirnya.
Dia mengatakan, khusus untuk Peraturan daerah tentang minuman keras pihaknya selalu melakukan pengawasan di tempat-tempat atau toko yang melakukan penjualan minuman keras yang dapatkan izin dari pemerintah.
Bahkan aparat gabungan TNI POlri hingga satpol PP kota Jayapura Adapun kendaraan yang menjadi target sweeping kali ini adalah, kendaraan yang terparkir di pinggir-pinggir jalan utama kota Jayapura.
Petang itu, yang berlalu lalang hanyalah kendaraan. Orang orang datang dan pergi, ada juga yang duduk mengobrol sembari menghadapkan pandangan ke laut. Sedang sampah, berserakan di mana mana. Bahkan bekas botol bir terpampang di tempat duduk kuris panjang.
Dengan diangkutnya lapak kontainer itu, membuat suasana di lokais tersebut jadi bersih dan tenang. Karena selama ini pengunjung yang datang dan membeli dari lapak –lapak tersebut membuang sampah mereka dengan sembarang. Apalagi, sejumlah botol minuman keras juga dibuang begitu saja di dalam kompleks atau area Patung Hati Kudus Yesus tersebut.
Kepala Bidang Ketertiban Umum (Trantibum) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke Jeremias Masriat ditemui media ini mengungkapkan bahwa penertiban lapak remang-remang tersebut karena adanya laporan dari masyarakat setempat yang merasa terganggu dengan aktivitas masyarakat yang ada di sekitaran bandara Mopah Merauke setiap malam.
Dalam kegiatan yang dinamakan Ranperda Trantibum dan Linmas (Rancangan Peraturan Daerah Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Satuan Perlindungan Masyarakat), Dinas Satpol PP Kabupaten Mimika membahas hal tersebut.
Urip mengaku sejak beberapa tahun belakangan pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada PKL, bahkan memasang papan pengumuman di depan kantor gubernur terkait larangan berjualan di lokasi tersebut.
Ketua Komisi A DPR Paniai, Marthen Yeimo juga mengatakan, Pihaknya sudah melihat lansung kondisi rumah sakit dan menggelar rapat bersama pemerintah, aparat keamanan dan tenaga medis untuk kembali membuka pelayanan.
Lanjut dia, berdasarkan informasi dari Disperindagkop Kota Jayapura, pihaknya akan memasang papan informasi dan larangan kepada para pedagang untuk tidak lagi membangun lapak jualan di tempat yang sudah diterbitkan oleh Pemkot Jayapura beberapa waktu yang lalu.
Lanjut dia, berdasarkan informasi dari Disperindagkop Kota Jayapura, pihaknya akan memasang papan informasi dan larangan kepada para pedagang untuk tidak lagi membangun lapak jualan di tempat yang sudah diterbitkan oleh Pemkot Jayapura beberapa waktu yang lalu.
Merespon hal itu, Can (44), salah satu pedagang yang lapaknya dibongkar, merasa kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Pemkot itu. Can mengatakan seharusnya pemerintah terlebih dahulu persiapkan tempat sebelum melakukan penertiban. Namun Can tetap mendukung tindak pemerintah tersebut.
Sebelumnya Pemkot telah berulang kali memberikan surat edaran terkait penertiban PKL di Pasar tersebut, tetapi nyatanya para pedagang masih tetap saja berjualan. Penertiban dilakukan bertujuan agar lebih tertib, pasar tidak semrawut.
Dalam kegiatan ini ada sekitar 150 bangunan liar yang ditertibkan. Terutama para pedagang pinang yang ada di pertigaan atau persimpangan jalan masuk pasar. Di mana keberadaan bangunan-bangunan tersebut menjadi keluhan dan perhatian dari masyarakat Kota Jayapura belakangan ini.
Pemkot memastikan akan turun dengan kekuatan penuh diback upa dari TNI Polri satpol PP dan sejumlah instansi teknis terkait, pada saat penertiban itu dilakukan. Pemerintah juga menegaskan tidak ada lagi kompromi pada saat penertiban itu berlangsung.
Menurutnya, persoalan dasar terkait penataan Kota Jayapura bukan hanya tugas pemerintah, ataupun DPRD, tapi komitment dari semua pihak terutama PKL yang dianggap minim, mempedulikan penataan Kota Jayapura.
Plt Kasat Pol PP Kota Jayapura, Sefnat Kambuaya mengaku pihaknya sudah mulai melakukan penertiban terhadap keberadaan para PKL liar yang ada di sekitar jalan utama Kota Jayapura dan juga tempat-tempat strategis lainnya yang ada di wilayah atau pusat Kota Jayapura. Penertiban ini sudah mulai dilakukan pihaknya sejak 22 sampai 24 April 2024.
Dia mengatakan berdasarkan laporan dari pihak Satpol PP Kota Jayapura, minggu ini akan menertibkan keberadaan para PKL yang berjualan tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura.
Pihaknya berharap masyarakat patuh terhadap aturan pemerintah, terutama terkait dengan penataan PKL, yang mana hanya boleh berjualan di pasar atau tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk berjualan dan melaksanakan kegiatan atau aktivitas ekonominya.
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke Agus Kurniawan ditemui media ini di ruang kerjanya mengungkapkan bahwa THM tersebut disegel sementara karena telah melanggar surat edaran bupati Merauke terkait dengan operasional tempat hiburan malam dan penjualan minuman beralkohol selama Prapaskah dan Ramadan tahun 2024.
Seorang Satpol PP mengatakan gembok dibuka sekira pukul 09:00 WIT. Dimana saat itu sudah tak ada lagi massa. “Dibackup Polisi, kami membika gemboknya sekira pukul 09 : 00 WIT,” ucap Satpol PP tersebut kepada Cenderawasih Pos.
Dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat 2024 dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 yang digelar di Mako Polres Mimika, Mile 32, Jalan Agimuga, Mimika, Papua Tengah, Rabu (3/4/2024), terlihat semua unsur yang dilibatkan turut hadir.
Kambuaya menegaskan, pihaknya tidak akan mentoleransi terhadap oknum-oknum yang masih melakukan pelanggaran terhadap aturan Walikota Jayapura terkait pembatasan peredaran minuman keras selama masa puasa dan menjelang hari raya Idul Fitri.
Instruksi yang dikeluarkan ini ditujukan kepada penjual Miras, tempat hiburan termasuk panti pijat. "Kami dari Satpol PP terus melakukan patroli pas jam-jam buka puasa, biasanya satu minggu tiga kali di hari Selasa, Rabu dan kamis," kata Sefnat.
Pemerintah Kota Jayapura telah mengeluarkan isntruksi walikota nomor 2 tahun 2024 tentang pembatasan dan larangan dan mengkonsusmsi minunam beralkohol selama bulan suci ramadan 1445 H, di Kota Jayapura.
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura, Sefnat Kambuaya mengatakan, penyitaan terhadap ratusan botol minuman keras berbagai merek selama masa pemilihan umum 14 Februari 2024 itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2024 tentang pembatasan penjualan minuman keras selama masa pemilihan umum.
Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura yang rutin melakukan razia mendapat informasi dari masyarakat dan melakukan pengintaian. Benar saja, saat petugas mengintai pelaku SB asik bertransaksi di pinggir jalan tepatnya di depan Toko Tiga Jaya Kota Jayapura.
Pelaksana tugas harian Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura, Sefnat Kambuaya menerangkan, paska aturan tersebut dikeluarkan oleh Pemkot Jayapura pihaknya mulai melakukan upaya penertiban namun, di awal-awal kegiatan itu pihaknya masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang terkait di dalam edaran itu.
"Kami akan melakukan operasi gabungan mulai dari tanggal 15 Desember 2023, untuk menindaklanjuti instruksi walikota Jayapura," kata Plh. Satpol PP kota Jayapura, Sefnat Kambuaya, Rabu (13/12).
Dari hasil penertiban hari pertama Satpol PP berhasil tertibkan 45 baliho para caleg, yang dipasang di median jalan protokol di wilayah Abepura dan Distrik Heram.
"Sesungguhnya kalau Satpol PP mau jalan sendiri pakai Perda tata kota, boleh, tanpa kita. Kalau mau menggunakan diskresi itu, silahkan. Tapi ini kan masih dalam suasana kampanye, suasana pemilu yang mungkin lebih elok kalau bersama-sama dengan Bawaslu," jelasnya.
Hermes Felle menegaskan, Pemkab Jayapura harus secepatnya melakukan evaluasi terhadap kinerja Satpol PP Kabupaten Jayapura. Selama ini apa saja kendala yang dihadapi, supaya mereka dalam bekerja juga bisa lebih optimal dan punya rasa tanggung jawab penuh dalam menjaga sistim keamanan di lingkungan Kantor Pemkab Jayapura.
Kasiter Kasrem 174/ATW, Kolonel Inf Lambert J. Mailoa sata membuka pembekalan tersebut mengatakan, tujuan yang mulia yakni membina dan membentuk generasi muda bangsa Indonesia yang berkepribadian, berakhlak mulia, disiplin, terampil dan memiliki semangat dan kesadaran bela negara, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.
Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan, SIK melalui Kasat Reskrim AKP Haris Baltasar Nasution, STK, SIK didmapingi Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Ipda Maria Ndun mengungkapkan bahwa pemanggilan terhadap yang bersangkutan akan dijadwal ulang setelah pemanggilan pertama manggir.
Kegiatan simulasi SISPAMKOTA latihan pengamanan tahapan Pemilu Operasi Mantap Brata Cartens 2023-2024 di gelar dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja ( Sat Pol PP ) dan perwakilan PPS di Kabpaten Supiori.
