Karena itu, pihaknya mendorong agar segera dibentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengatur tata kelola pertambangan rakyat di wilayah hak ulayat. Aturan ini diharapkan menjadi dasar hukum yang jelas agar aktivi
Dijelaskannya, untuk guru SD baru ada satu orang. Padahal, seharusnya empat guru. Sedangkan untuk guru SMP, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Agama Kristen juga belum ada, padahal mayoritas siswa di sini beragama Krist
Asisten I Sekda Papua, Yohanes Walilo mengatakan, kehadiran Sekolah Rakyat bukan hanya sebagai ruang belajar, tetapi juga sebagai jalan keluar untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di tanah Papua.
Karena itu, untuk menelusuri dan menemukan penyelesaian kepemilikan tanah tersebut, Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze dan Wakil Bupati Fauzun Nihayah didampingi sejumlah pimpinan OPD melakukan pertemuan dengan Ketua
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarmi, Yance Ramandei, mengatakan pihaknya terus berupaya memperluas jangkauan sekolah tersebut agar anak-anak dari wilayah pedalaman juga memperoleh kesempatan yang sama dalam menempuh pend
Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 29 Jayapura saat ini memang masih menggunakan tempat sementara di Balai Diklat Sosial Tanah Hitam. Bangunan sekolah, masih dalam proses persiapan untuk pembangunannya. Namun begitu, ak
Kepada Cenderawasih Pos Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura Regional VI Papua, John H Mampioper menyebutkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi fasilitas
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan program pendidikan gratis dan berkualitas yang diinisiasi pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan, pelaksanaan kegiatan belajar di
Menurut Yenita, daya tarik utama sekolah ini terletak pada fasilitas yang disediakan. Selain pembelajaran formal, siswa juga mendapatkan makan dan minum secara gratis, seluruhnya ditanggung oleh negara. Sejumlah sarana p
Albert menegaskan, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera dengan penghasilan dibawah Rp500 ribu per bulan. Anak-anak tersebut ditampung, difasilitasi, dan seluruh kebutuhannya ditanggung
