Abisai menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terhenti, terutama dalam kondisi darurat. “Selama libur panjang, layanan kesehatan harus tetap berjalan. Kami minta Dinkes memastikan
Proyek strategis yang sempat tertunda, yakni Puskesmas Perintis, dipastikan segera memasuki tahap konstruksi fisik. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra, mengungkapkan bahwa seluruh tahapan administratif
Menurut keterangan saksi, Luter Matuan (40), Kepala Desa Kurima, kedua pelaku sempat menyiramkan solar di sekitar ban belakang dua unit ambulans yang masing-masing berjenis Triton warna putih dan Arena APV putih bernomor
‘’Kalau antara puskesmas dengan kampung-kampung bisa dihubungkan dengan jalan darat maka kita berikan mobil ambulance. Sementara puskesmas yang lebih banyak bisa dihubungkan dengan transportasi air, kita berikan ambulanc
Mantan Direktur RSUD Merauke ini mengungkapkan, kelima puskesmas yang belum prototipe tersebut adalah Puskesmas di SP 7 Distrik Tanah Miring. Lalu Puskesmas Kimaam di Distrik KImaam. Sedangkan puskesmas dalam kota yakni
Pihaknya juga akan melakukan rapat dalam waktu dekat ini, dengan melibatkan semua sektor layanan baik itu internal pemerintah maupun, eksternal lingkungan swasta yang ikut beroperasi dalam program kesehatan gratis terseb
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Selatan, dr. Benedicta Herlina Rahangiar mengungkapkan, ada 9 ketenagaan yang harus ada di setiap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
 Dengan melihat itu Pemerintah kota (Pemkot) Jayapura memperpanjang jam operasional Puskesmas di Kota Jayapura, dari pukul 08.00 hingga 22.00 WIT. Perpanjangan jam operasional ini bertujuan untuk meningkatkan akses masy
  "Sebenarnya dari ketentuan ada penyakit yang bisa ditangani habis di Puskesmas, dan mana yang bisa dirujuk ke rumah sakit, itu ada berita acara dari Dinas Kesehatan Kota Jayapura dengan BPJS, memang ada Permenkes yang harus melayani sebagai dokter umum, contohnya begitu," kata dr.Evalina D. Malau
  Kepada Cenderawasih Pos, Lusyana mengatakan bahwa, masyarakat pemilik hak Ulayat tersebut melakukan pemalangan itu sebagai bentuk kekesalan dan kekecewaan mereka terhadap Pemkot Jayapura yang selama ini tidak pernah mendengarkan apa yang mereka inginkan.
