Salah satu persoalan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota adalah kondisi infrastruktur pasar yang sangat minim khususnya jalan. Pasar ini juga kerap menjadi bulan-bulanan banjir, sehingga membuat kondisi jalan di dalam pasar tersebut becek dan berlumpur.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Amos Wenda mengatakan, alat berat yang diturunkan sembari melihat volume pekerjaan ke depan. Sebab dikhwatirkan, terjadi kerusakan yang lebih parah.
“Sembari menunggu proses pekerjaan dilakukan, PU menurunkan armada untuk membersihkan material yang berada di lokasi tersebut. Sehingga tidak menganggu pengendara yang melintas,” kata Amos kepada Cenderawasih Pos.
Atas pemalangan itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Amos Wenda mengaku pihaknya bersama inspektorat sudah meninjau lokasi tersebut, termasuk sudah menggelar rapat. Hanya saja, tidak membuahkan hasil.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan Ramses Kambuaya ditemui media ini di ruang kerjanya mengaku bahwa anggaran untuk pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun ini habis dipangkas.
“Pemotongan TKD berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 baru saja diterima, dengan dana sektor infrastruktur mengalami pengurangan signifikan,” terang Kapisa. Selain itu, lanjut Kapisa, dana otonomi khusus (Otsus) Papua juga mengalami pemotongan sekitar Rp19 miliar.
Renovasi GOR yang menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 8,4 Miliar tersebut hingga kini belum bisa digunakan dengan semestinya. Sebab, renovasi bagian dalam dari bangunan GOR itu masih jauh dari kata layak.
"Akibat pemalangan ini, pekerjaan kontraktor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua terhenti selama beberapa minggu. Hingga saat ini, pekerjaan belum bisa dilanjutkan dikarenakan belum bisa memenuhi tuntutan pemilik hak ulayat dengan nominal yang belum terpenuhi," ungkap Direktur Utama PT. Air Minum Jayapura Dr. Entis Sutisna
Kondisi ini pun menimbulkan berbagai pertanyaan dari kalangan masyarakat tak terkecuali anggota DPR. Melalui telepon seluler kepada Cenderawasih Pos, anggota DPRP Papua Albert Merauje, mengatakan yang bertanggung jawab atas ruas jalan Ring Road itu adalah Dinas PUPR Provinsi Papua.
Untuk 32 unit bangun total, satu unit senilai Rp 285 juta dengan tipe 40, sedangkan untuk bantuan berupa bahan bangunan, karena banyak permintaan, makanya PUPR memutuskan untuk mengurangi angkanya dibandingkan tahun 2024 yang nilainya Rp 30 juta untuk satu unit.
"Dari semua ruas jalan di Kota Jayapura, memang masih banyak yang belum maksimal penerangannya, namun pada prinsipnya semua akan kita akomodir secara bertahap termasuk di ruas jalan pantai dok 2," ujar Nofdi J Rampi saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di ruangan kerjanya, Selasa (07/01/2015).
