Ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional dengan tingkat lalu lintas yang cukup tinggi. Jalur ini tidak hanya menjadi penghubung utama antarwilayah di Kota Jayapura, tetapi juga kerap dilalui rombongan tamu penting se
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan rencana pengerjaan infrastruktur yang telah dianggarkan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jayapura. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota didampingi Kepala Dinas PU serta
Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Asep Akbar M. Khalid, menjelaskan bahwa rencana pembangunan dua jalur tersebut membentang dari SMP 8 Koya hingga pertigaan jalur Arso–Wamena.
Abisai menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), harus menjalankan program yang telah dianggarkan secara optimal dan bertanggung jawab.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jayapura, Asep Khaled, menjelaskan bahwa perencanaan perbaikan jalan tersebut sebenarnya telah diusulkan ke pemerintah pusat pada tahun 2025 lalu. Namun, usulan
Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Asep Khaled, menegaskan bahwa pada prinsipnya pembangunan di kawasan rawan risiko tidak dibenarkan dan telah diatur secara jelas dalam regulasi yang berlaku.
Proyek pelebaran jalan di beberapa titik di wilayah kota Timika masih terkendala kepemilikan dan pembebasan lahan. Padahal, kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, a
Pemberian nama jalan ini pun menjadi sorotan beberapa pihak lantaran dianggap harus dilakukan sesuai mekanisme yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, Yoga menyebutkan bahwa hal ini erat kaitannya dengan nama jalan seb
Kondisi ini dapat ditemukan di hampir seluruh ruas jalan di wilayah kota bahkan di wilayah pinggiran Mimika Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Inosensius Yoga Pribadi mengatakan bahwa kondisi ini terja
Menurut Alberth, penggabungan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permuk
