PUPR berharap, kepada calon penerima harus memastikan lahan yang akan dibangun bukan lahan sengketa. "Untuk lahannya harus milik sendiri dibuktikan dengan dokumen pertanahan yang lengkap, sehingga setelah dibangun tid
Menanggapi kondisi beberapa bagian JPO yang mengalami kerusakan, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Robert Lukas N. Awi yang dikonfirmasi melalui Kepala Dinas Kominfo Papua Jeri Agus Yudianto menyampaikan bahwa peme
Longsor akibat hujan deras tersebut sempat menutup akses jalan Ringroad yang menghubungkan Distrik Abepura dan Jayapura Selatan. Namun, setelah dilakukan proses pembersihan, arus lalu lintas kini telah kembali normal.
Amos menyebut bahwa program-program dengan nilai di bawah Rp 1 miliar masih tetap ada, terutama yang bersifat spesifik dan menyentuh langsung kebutuhan publik. “Kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan akses kepentingan
Sejauh ini, baru pemkot Jayapura yang merespon keluhan itu. Melalui kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nofdy J.Rampi menyebut, masalah pokoknya ada pada longsoran tebing di tepi jalan itu. Dimana menurut Nofdi, masalah
‘’Ketika izin itu diberikan, masyarakat jangan menganggap bahwa ini tanah saya, saya boleh membangun sesuka hati tapi tidak memperhatikan aspek lingkungan sekitar. Karena kita ini hidup tidak sendiri tapi juga ada o
Rustan menekankan bahwa penyediaan air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat Jayapura, sehingga diperlukan kolaborasi dari semua pihak, termasuk masyarakat dan pemilik ulayat, untuk memastikan PTAMJ dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
"Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian PUPR yang memberikan perhatian ke pembinaan Papua Pegunungan sebagai DOB,"ungkapnya.
Menurut Amos, proyek perbaikan talud tersebut rencananya akan dimasukkan ke dalam program kerja induk. Namun, hingga saat ini DPA untuk proyek tersebut belum diterima oleh Dinas PUPR. Meskipun demikian, Amos berharap pekerjaan perbaikan dapat segera dilakukan mengingat lokasi longsor tersebut berada pada daerah vital.
Dalam hearing tersebut, Dinas PUPR Papua memaparkan bahwa meskipun terjadi refocusing anggaran pada tahun 2025, hal tersebut tidak akan memengaruhi sistem kerja mereka. Hanya saja, beberapa hal teknis mungkin tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana awal.
