Ia menyayangkan kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak melihat kebutuhan riil di lapangan. Bila memang anggaran pemeliharaan sudah dialokasikan, menurutnya yang harus segera diperbaiki justru jalan di depan pintu ger
Menurut Yuli, OPD tidak cukup hanya menyusun program di atas meja. Survei lapangan harus dilakukan untuk memastikan bahwa program prioritas yang diusulkan memang dibutuhkan masyarakat.
Asisten II Setda Provinsi Papua Pegunungan Elay Giban mengaku jika Sebagaimana diketahui bersama, Provinsi Papua Pegunungan dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2022, dengan kedudukan ibu kota Provinsi di Wa
Adapun pekerjaan utama meliputi pembentukan ulang tebing dan pengalihan aliran air di atasnya. Air yang sebelumnya menggerus tebing menjadi salah satu penyebab kerusakan di jalur Ring Road. "Setelah pekerjaan penggalian
Jika sebelumnya, Kejaksaan Negeri Merauke telah menetapkan 2 tersangka dugaan korupsi pembangunan Sana Air Bersih di Kampung Firiwage, Distrik Firiwage, Kabupaten Boven Digoel yang merugikan negara sebesar Rp 2,8 miliar,
“Sekarang alirannya yang kami telusuri, apakah “orang-orang yang punya kewenangan untuk itu”. Nah, kita akan cari dan kita telusuri itu,” sambungnya. Disinggung ada potensi uang tersebut lari ke Pemilu, Nixon mengaku bel
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan fisik yang perlu mendapat perhatian serius, agar dapat rampung sesuai jadwal. Menurutnya, penyelesaian program ini penting u
Dua unit excavator dikerahkan di lokasi, satu digunakan untuk membersihkan material tanah yang menutupi badan jalan, sementara satu lainnya menggali area tebing yang longsor. Proyek pembangunan terap ini dikerjakan oleh
Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua menyebut para pelaku berasal dari pokja dan juga ASN di Mimika. Para tersangka tersebut berinisial DJ selaku Ketua Pokja Pengadaan II, M, HW dan RJ masing-masing berstatus sebagai anggota.
Pertama, mengenai lambatnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mimika menurut Johannes bersifat situasional lantaran permasalahan hukum yang menimpa Kepala Dinas PUPR yang saat itu dijabat oleh Dominggus Robert Mayau
