Koordinator Penghubung KY Wilayah Papua, Methodius Kossay mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk untuk memberikan pemahaman publik soal peran strategis Penghubung KY dalam mewujudkan peradilan bersih. Selain itu ju
Aksi vandalisme atau corat-coret di tempat umum yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab akhir-akhir ini marak terjadi di Kota Jayapura. Parahnya lagi, tidak hanya menyasar tembok kosong atau fasilitas publik, t
Menanggapi itu Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura Deli Lusyana Watak mengatakan kegiatan Vandalisme yang dilakukan oleh oknum pemuda atau remaja di tempat publik harus ditertibkan segera.
Cahaya temaram di halaman kediaman Indonesia Art Movement (IAM), Entrop, Jayapura Selatan, memantul ke layar putih yang dibentang. Di depannya, ratusan mata menyimak diam-diam, beberapa duduk di tikar, lainnya berdiri di
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru menjelaskan, Perda Terkait RTRW ini sudah lama maka perlu dilakukan adanya perubahan lewat konsultasi publik. Perda ini mengatur berbagai aspek terkait RT dan RW, termasuk pembentuka
"Pertama, 12,6 persen menyatakan banyak kasus korupsi yang terungkap. Jadi, kinerja pengungkapan kasus-kasus korupsi pada akhir-akhir ini memberikan sentimen positif terhadap pemerintahan Prabowo,” ujarnya.
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan kegiatan ini menjadi penting dalam proses perencanaan pembangunan sebagai sarana diskusi untuk mendapatkan satu kesepakatan dalam melaksanakanpembangunan sesua
"Seluruh pelayanan administrasi yang memang sudah gratis tidak ada pungutan liar lagi yang dibebankan kepada masyarakat. Kita bekerja fokus untuk melayani masyarakat," ujar Bupati dalam kesempatan pertemuan dengan para A
Menurutnya, setiap instansi publik juga tentunya sudah mengetahui kategori informasi publik yang perlu dipublikasikan dan yang tidak perlu dipublikasikan. Termasuk kantor Ombudsman yang dipimpinnya itu juga tentu tidak semua informasi bisa dipublikasikan untuk kepentingan umum.
Jika menilik dari hasil survei tersebut, posisi aparat kepolisian menempati posisi ketiga, lembaga yang tidak dipercaya publik di bawah politisi dan pejabat atau kementerian. Disitu korps seragam coklat ini mengantongi 41 persen sama seperti pejabat dan kementerian yang juga mengantongi presentase 41 persen.
