Menanggapi kondisi itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Methodius Kossay, SH, M.Hum, CMP, CT, mengatakan bahwa seluruh kantor pelayanan publik tak terkecuali KPU harus terbuka dan transparan demi kepentingan masyaraka
“Sementara kita tidak menggunakan dana cadangan. Sebab kita bisa menggunakan itu apabila ada persetujuan dari DPR Papua, jika DPRP tidak setuju masak kita memaksakan. Namun ada mekanisme lain,” kata Ramses.
Mendagri mengatakan, Pilkada 2024 meskipun sebagian besar daerah telah melaksanakan, namun masih banyak Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang mengganggu kelancaran tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karenanya, dia berhara
Ketua Relawan Koteka Bersatu, Temin Wenda, mengatakan bahwa dukungan terhadap pasangan BTM-CK sudah diberikan sejak Pilkada sebelumnya. Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan digelarny
Selain itu mereka juga membahas terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Pada kesempatan ini pula pihak Bawaslu juga meminta dukungan anggaran kepada Pemerintah Kot
Dalam kunjungan itu hadir diantaranya Pdt. Yusak Hamadi, perwakilan umat Hindu Kabupaten Keerom Ketut Wiranata, Ondo Afi wilayah Seven 42 dan Elseng Enos Waskai, Jhon Yeos, serta perwakilan paguyuban Ikawangi Keerom, Rud
Ia menyampaikan bahwa jajaran Korem 172 telah mulai menyiapkan pasukan untuk pengamanan sejak dini. Pasukan-pasukan tersebut akan mulai bertugas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada. "Kita
Selain itu, ia menekankan pentingnya kajian regulasi untuk memastikan legalitas penggunaan dana cadangan bagi PSU. "Harus jelas apakah anggaran cadangan boleh dialokasikan untuk PSU. Di sinilah politik anggaran berpe
"Kita tetap akan memakai APBD Papua. Kita tidak bicara soal dana APBN karena sudah dijelaskan oleh Mendagri bahwa PSU menjadi tanggung jawab APBD Papua. Untuk dari mana yang digeser itu nanti makanya ini akan kami bahas
“Kami sangat meyakini seperti apa kondisi fiskal di masing-masing Kabupaten/Kota di Papua. Kami sadari itu, terlebih dalam melihat kondisi efisiensi anggaran ini. PSU tahun 2025 memang sudah hampir tidak ada anggaran yan
Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumasrwir menjelaskan bahwa tujuan audiens dengan pimpinan Kota Jayapura itu dalam rangka mensukseskan PSU Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua.
Penolakan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRP terkait pendapat fraksi-fraksi atas usulan raperdasi yang diajukan gubernur Papua untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun
Menurutnya, jarak waktu yang cukup lama antara waktu pertama pemilihan umum dilakukan dengan PSU itu tentunya menjadi alasan bagi masyarakat untuk bisa mempelajari kekurangan dan kelebihan dua paslon tersebut.
Dikatakan seluruh tahapan harus dipastikan berjalan sesuai dengan jadwal baik kampanye, persiapan surat suara dan kelengkapan lainnya. Karena itu diharapkan anggaran untuk PSU segera direalisasikan Pemkab setempat, ka
Dukungan ini merupakan kelanjutan dari konsistensi mereka yang sebelumnya telah memenangkan pasangan BTM–Yermias Bisai dalam Pilgub 2024. Kini, dukungan mereka semakin solid untuk pasangan BTM-CK yang dinilai sebagai f
Persiapan itu dikonfirmasikan oleh Ketua KPU Papua, Diana Dorthea Simbiak kepada Cenderawasih Pos pada pekan lalu, tepatnya Rabu (9/4). Dorthea mengatakan sejauh ini pihaknya telah melaksanakan berbagai persiapan untuk m
Rapat itu digelar guna mengevaluasi pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang 2025 di Kabupaten Boven Digoel, penyampaian isu-isu strategis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pa
Juru bicara koalisi partai pendukung BTM-CK, Ketua PKN Billy Sahureka, mengungkapkan alasan peralihan dukungan tersebut. Ia menyebut adanya berbagai bentuk kecurangan yang terjadi saat Pilgub 2024 menjadi pemicu utama.
Ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak mengatakan bahwa untuk DPT tidak berubah, tidak ada penambahan. Kalaupun ada yang kurang, kata Diana, pihaknya akan melakukan evaluasi mendalam lagi. Tetapi yang pasti tidak melak
Salah satu isu terbaru yang sempat mencuat adalah tudingan bahwa jika terpilih, BTM-CK akan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadikan Papua sebagai Kota Injil. Isu tersebut mencuat saat pasangan BTM-CK bers
Skeptisnya, jika tak ada PSU paling tidak uang tersebut masih bisa digunakan untuk perputaran uang di Papua. Terkait ini pemerintah Provinsi Papua, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Ag
Ketua Relawan Perempuan Noken Tabi-Saireri, Pdt. Tineke Sibri, mengungkapkan bahwa terdapat dua alasan utama di balik dukungan mereka kepada BTM-CK. Pertama, BTM-CK dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari rahim seor
Diakui Prof Julius Ary Mollet bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di Papua sebenarnya tidak berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Apalagi Papua saat ini masih mengandalkan dana transfer pusat.
Tak hanya itu, Divisi Hukum KPU Papua itu menyampaikan bahwa selain pengenalan pasangan calon, pihaknya juga akan memperkenalkan visi-misi dari pasangan calon. Untuk secara detail terkait dengan agenda sosialisasi KPU
Ia menegaskan bahwa dukungan ini adalah bentuk penghormatan kepada BTM sebagai anak asli Papua dan bagian dari pemilik tanah Papua. "Kami telah bertanya langsung kepada masyarakat Batak di Papua, dan sejak awal hingga
Menurut Benny, meskipun DPT tidak mengalami perubahan, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) akan disesuaikan dengan data terbaru. Perubahan pada DPTb meliputi pemilih yang pindah masuk ke Kota Jayapura serta pemilih yang pi
Victor menyoroti sejumlah permasalahan yang terjadi pada pemilihan sebelumnya, khususnya di Distrik Jayapura Selatan (Japsel), dimana ditemukan adanya pemilih siluman. Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut telah menced
Benhur Tomi Mano menegaskan bahwa acara ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai ajang untuk bertegur sapa, berbagi kisah, dan mendengarkan aspirasi para insan pers. "Momentum buka puasa ini kita untuk menyapa dan menguatkan ikatan hati dengan teman teman insan pers yang selalu membersamai saya," ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut Simbiak menyebutkan ada dua agenda utama yang ditetapkan pihaknya; pertama, pencanangan jadwal kampanye Pilgub Papua 2024 pasca putusan MK. Kedua, penetapan desain surat suara dan daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
Gubernur Ramses juga menginginkan tak ada lagi pemungutan suara ulang (PSU) lanjutan. Untuk itu, dirinya meminta bupati dan wakil bupati selalu mengingatkan bawahannya, karena kesalahan sekecil apa pun akan berdampak terhadap kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Gubernur Ramses juga mengiginkan tak ada lagi pemungutan suara ulang (PSU) lanjutan. Untuk itu, dirinya meminta bupati dan wakil bupati selalu mengingatkan bawahannya, karena kesalahan sekecil apa pun akan berdampak terhadap kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Dikatakan mencermati perkembangan menuju Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua pasca keputusan MK, maka ada beberapa hal yang disampaikan secara tegas yaitu pertama KPU Papua bekerja tidak sesuai dengan tahapan dalam putusan MK. Misalnya dalam penetapan nomor urut pasangan tidak serta merta nomor urut lama lalu dilanjutkan kembali dalam PSU.
Untuk itu, Ramses menekankan bahwa hal kecil yang tidak diperhatikan dapat berdampak besar terhadap jalannya PSU. Ramses mencontohkan pengalamannya saat menghadiri pleno penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
Merespon isu terkait pergantian itu, Divisi Hukum KPU Papua, Yohanes Fajar Irianto Kambon buka suara. Ia menyampaikan bahwa pergantian tersebut merupakan hal yang biasa, sebagai bentuk penyegaran, sekaligus sebagai upaya untuk memperkuat sinergitas kerja antar divisi di internal KPU.
Adapun durasi masa kampanye dalam pemungutan suara ulang (PSU) sebanyak 130 hari atau 4 bulan lamanya. "Iya dalam jadwal kitakan 130 hari. Sementara untuk mulainya kampanye dalam PKPU berlaku tiga hari setelah penetapan nomor urut. Artinya mulai, Selasa (26/3)," kata Diana kepada Cenderawasih Pos, Minggu (24/3).
‘’Kami akan memohon petunjuk gubernur untuk PSU di Boven Digoel segera dapat dilakukan. Tapi, untuk kebutuhan anggaran PSU, saya belum bisa pastikan karena kita ketahui saat ini dalam tahap efisiensi. Sisa-sisa yang ada pada kita itu yang akan kita alokasikan untuk membiayai PSU ini,’’ jelas bupati Boven Digoel Hengki Yaluwo.
Tak hanya itu saja, ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak menyebutkan bahwa rapat pleno tersebut juga sebagai tindak lanjut KPU Provinsi Papua telah menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.
Pengamanan ini, kata Kapolres tidak hanya pada saat pemungtan dan penghitungan suara nanti namun mulai dari tahapan proses PSU tersebut sampai pada penetapan calon terpilih nanti.
Dalam sambutannya, Sekretaris GP Ansor Papua, M. Yusuf Golam, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk relawan bernama Relawan SORBAN. Relawan ini dibentuk khusus untuk mendukung perjuangan pasangan BTM-CK dalam PSU Pilkada Papua 2025. "Relawan SORBAN ini kami bentuk untuk mendukung BTM-CK," tegas Yusuf yang juga menjabat sebagai Ketua Relawan SORBAN.
“Terkait dugaan adanya keterlibatan ASN, kita tidak bisa berandai-andai karena semua harus berdasarkan bukti dan data. Jika ada yang melaporkan, pasti akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” bebernya.
Sebagaimaa diketahui Paulus Waterpauw sempat masuk dalam bursa pemilihan namun ia yang ketika itu disebut-sebut berpasangan dengan Toni Wanggai gagal mendapatkan partai. Partai Golkar yang sempat diincar justru menjatuhkan pilihan kepada Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen.
Kehadiran Tim Pansus Verifikasi MRP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Cyrilus Moman disambut langsung oleh Constant Karma beserta keluarga besar. Suasana akrab tercipta selama proses verifikasi, dimana tim Pansus melakukan serangkaian wawancara dan pengecekan terhadap sejumlah faktor, seperti penguasaan bahasa daerah dan silsilah keluarga Karma.
‘’Kami Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan Bawaslu Provinsi Papua Selatan sudah siap untuk melakukan pengawasan dalam proses PSU ini. Untuk pengawasan sama seperti fokus pengawasan pada Pilkada kemarin mulai dari tahapan awal dimana calon yang diskualifikasi ini dan dilakukan proses pendaftaran mulai dari tahapan awal pendaftaran sampai penetapan nanti tentunya pengawasan pada semua tahapan ini menjadi fokus kita,’’ tandas Keua Bawaslu Papua Selatan Marman, di Merauke, Rabu (12/3).
“KPU kan masih ada SILPA dari anggaran Pilkada Tahun 2024, saya minta mereka bersurat agar langsung menggunakan sisa anggaran tersebut. Terlebih tahapannya sudah mulai pendaftaran sejak 9 Maret kemarin,” ungkapnya.
Dikatakan, kekeliruan yang dimaksudkan disini bukan karena sengaja, tetapi tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah, tersebut. Misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum cocok dengan keinginan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
Dosen Ilmu pemerintahan Uncen, Dr. Renida Jozelina Toroby, menilai kedua calon memiliki peluang yang sama untuk menang atau kalah. Namun hal itu tergantung strategi politik yang dibangun parpol koalisi. Kata Renida, menyeberangnya CK, sang politisi senior Golkar ke kubu BTM dan langsung menjadi pemain utama, tentunya ada plus minusnya bagi kedua calon gubernur itu.
Yerimias menilai figur Constan Karma layak mendampingi BTM karena dia anak adat dari Saireri. Ia juga menepis isu soal hubungannya dengan BTM sudah retak dan akan pindah mendukung pihak sebelah.
Apa alasan BTM menyetujui menggandeng sang maestro birokrasi ini. Pasalnya, bisa dibilang masa keemasan Constant Karma sudah lewat cukup jauh dan apakah bisa menjalankan roda pemerintahan di usia yang tak lagi muda dengan tantangan yang tentu berbeda dengan masanya.
Anthon menilai anggaran Rp 189 miliar merupakan nilai yang fantastis di PSU Pilkada Gubernur Papua. Untuk itu, Anthon meminta perlu dilakukan pengawasan yang ketat.
“Jangan sampai anggaran yang besar tidak menghasilkan proses demokrasi yang berjalan sebagaimana yang diharapkan rakyat,” tegasnya.
Menariknya pada pendaftaran Constant Karma ke KPU Provinsi Papua sempat terhambat selama kurang lebih 20 menit. Pasalnya KPU Provinsi Papua harus lebih dulu memastikan Constant Karma benar-benar mendapatkan dukungan PDI Perjuangan sebagai partai pengusung. Selain itu KPU Papua juga memastikan pada pendaftaran ini harus dihadiri oleh Ketua dan Sekretraris DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua.
"Pergantian wakil gubernur ini adalah rencana Tuhan agar PDIP keluar sebagai pemenang dan dari puluhan nama akhirnya muncul satu nama yang disepakati yakni Pak Constant Karma," ujar Komarudin Watubun kepada wartawan. Sebelumnya, sejumlah nama telah diusulkan oleh BTM kepada partai politik pendukungnya. Namun, setelah melalui proses evaluasi, PDIP dan PKN akhirnya memilih Constant Karma sebagai pendamping.
“Pesan saya seluruh penyelenggara dan ASN Pemprov harus netral, hilangkan kepentingan pribadi dan kelompok yang merusak jalanya demokrasi di Papua,” kata Ramses dalam arahannya.
Dia mengatakan, harus ada keseimbangan untuk posisi gubernur dan wakilnya yang mewakili dua wilayah itu. Jika partai pengusung mengambil wakilnya dari Tabi, itu justru akan menyulitkan proses selanjutnya. BTM sudah mewakili Tabi, karena itu wakilnya harus berasal dari Saireri.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, pembiayaan PSU tetap mengacu pada aturan yang berlaku, yakni bersumber dari APBD. Untuk itu, Pemprov Papua melakukan review terhadap proposal anggaran yang diajukan guna memastikan efisiensi penggunaan dana.
Ketua Tim Sukses Pemenangan Petromas (untuk pasangan nomor urut 3 Petrus Omba-Marlinus) Jhon Kuad saat dihubungi lewat telpon selulernya ke Boven Digoel, mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada nama pengganti dari Petrus Omba tersebut.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo kepada wartawan mengungkapkan, rapat terkait dengan PSU Boven Digoel ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Pada prinsipnya, kata mantan Rektor Uncen ini bahwa Pemprov Papua Selatan siap mendukung pelaksanaan PSU di Boven Digoel tersebut.
Karena itu, dia berharap agar proses dan tahapan tersebut harus segera dilakukan. Karena anggaran yang dikelola oleh daerah itu harus digelontorkan melalui program dan kegiatan kepada masyarakat. Sehingga jangan sampai hal ini yang betul-betul menghambat jalannya pembangunan di Papua.
Proses ini sendiri dilakukan dalam tahapan awal jelang pendaftaran yang dilakukan oleh KPU. Karenanya banyak yang menganggap jika PSU terjadi karena perbuatan KPU yang bekerja tak sesuai aturan main. Kondisi ini lantas ditanggapi Adam Arisoy. Mantan Ketua KPU Papua periode 2015-2020 ini mengatakan bahwa dieranya ia menghandle 29 kabupaten dan 1 kota dan semua berjalan lancar tanpa ada PSU.
Terkait penetapan nomor urut paslon, akan berlaku nomor sesuai hasil penetapan Pilkada kemarin. Dengan demikian, Benhur Tomi Mano bersama calon wakil barunya akan tetap menggunakan nomor urut 01, sementara Pasangan Calon (Paslon) Mathius D. Fakhiri (Mari-Yo) tetap menggunakan nomor urut 02. "Jadi, nomornya tetap sama karena dalam keputusan MK kemarin tidak ada perintah soal pergantian nomor urut paslon," jelas Idham.
“Mengenai kekurangan anggaran yang dibutuhkan KPU Papua akan dibicaraka lebih lanjut, dalam konteks efisiensi. Akan dibahas kembali setelah dilakukan pencermatan, sehingga benar-benar maksimal,” terangnya.
Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut, KPU Papua mengajukan anggaran sebesar Rp 168 miliar. Angka ini lebih besar dibanding anggaran Pilkada pada November 2024 sebesar Rp 155 miliar. Kemudian Bawaslu Papua mengajukan sebesar Rp 151 miliar atau hampir 200 persen lebih.
Deny menyatakan bahwa hingga saat ini, baik KPU Papua maupun Bawaslu belum melaporkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRP. Oleh karena itu, Pansus dibentuk untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. "Karena dana hibah itu jumlahnya bukan sedikit, ada Rp. 155 miliar, sehingga penting bagi kami mengetahui penggunaannya," ujar Denny di ruang kerjanya, Senin (3/3).
Diakuinya, Tugas MRP salah satunya memberikan rekomendasi kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan verivikasi faktual tersebut, MRP telah membentuk Pansus. "Pansus yang kami bentuk terdiri dari empat kelompok, telah melaksanakan tugas dan tugas itu kami serahkan kepada kewenangan penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Papua, kami berharap, awal yang baik, akan selesai dengan baik pula, tetapi ternyata putusan MK adalah PSU," katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (3/3) kemarin.
Dari postur APBD sebesar Rp 2,7 triliun, terpangkas Rp 291 miliar akibat efisiensi. Untuk itu, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong meminta pelaksanaan PSU Pilkada Papua harus dilakukan secara efisien. Pihaknya pun mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Putusannya sendiri telah dibacakan pada Senin (24/2) dimana salah satunya adalah mendiskualifikasi calon wakil gubernur, Yermias Bisai dari kepesertaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Selanjutnya proses pemilihan sudah harus dilakukan dengan waktu yang diberikan 180 hari. Tomi Mano sendiri menerima putusan ini dan menganggap ini adalah keputusan yang bijak.
Menurutnya, kedua lembaga tersebut seharusnya bekerja berdasarkan aturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, mereka dinilai lebih banyak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, Pilkada Papua diwarnai berbagai persoalan yang berujung pada kerugian negara dan terutama rakyat, karena harus dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Papua.
Namun secara internal pihaknya telah memetakan melakukan rapat koordinasi, terkait proses pengamanan guna memetahkan titik-titik yang diindikasi rentan terjadinya konflik saat PSU itu berlangsung.
