Rapat tersebut berlangsung di Ruang Banggar DPRP dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRP, Herlin Beatrix Monim, didampingi Wakil Ketua II, Mukri M. Hamadai. Agenda utama dalam pertemuan ini adalah membahas reloka
BTM mengajak generasi muda, khususnya kaum perempuan Papua, untuk tidak menyerah mengejar cita-cita. Menurutnya, ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan kesetaraan gender di Papua. "Perempuan-perempuan hebat Pap
Menurut Herry, dukungan terhadap BTM-CK merupakan aspirasi murni dari akar rumput Partai NasDem yang muncul dalam rapat konsolidasi selama dua hari, 29–30 April 2025. Ia mengungkapkan bahwa keinginan dari basis penduku
Terkait dengan persiapan PSU ini, banyak sorotan yang ditujukan ke KPU Kota Jayapura yang dituding melakukan manuver politik. Sebagai contoh KPU Kota Jayapura belakang ini menjadi sorotan publik. Hal itu terjadi karena
Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa penunjukan Penjabat gubernur merupakan kewenangan presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dengan masa jabatan paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya,
“Kita belum bahas itu, namun semaksimal mungkin kita tidak membuat utang. Untuk itu, kita akan koordinasikan dan diskusikan lagi dengan DPR Papua untuk mencari solusi yang terbaik,” kata Ramses usai melantik Pj Sekda Pap
Ketua Asnepa Kota Jayapura, De Fretes Numberi, mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk komitmen dan keyakinan mereka terhadap pasangan BTM-CK menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua y
Menanggapi kondisi itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Methodius Kossay, SH, M.Hum, CMP, CT, mengatakan bahwa seluruh kantor pelayanan publik tak terkecuali KPU harus terbuka dan transparan demi kepentingan masyaraka
“Sementara kita tidak menggunakan dana cadangan. Sebab kita bisa menggunakan itu apabila ada persetujuan dari DPR Papua, jika DPRP tidak setuju masak kita memaksakan. Namun ada mekanisme lain,” kata Ramses.
Mendagri mengatakan, Pilkada 2024 meskipun sebagian besar daerah telah melaksanakan, namun masih banyak Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang mengganggu kelancaran tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karenanya, dia berhara
