"Sampai hari ini, kami di Banggar tidak tahu dari mana saja asal dana PSU ini. Memang ada informasi di media bahwa dana itu diambil dari APBD, tapi tidak ada penjelasan rinci secara resmi," ujar Giovano kepada wartawan,
Bawaslu memastikan akan terus memantau pergerakan badan Ad Hoc ini. Hal itu dikatakan untuk mengantisipasi adanya oknum-oknum tertentu yang berafiliasi dengan partai politik kemudian bermain di dalamnya.
Ketua KPU Papua, Diana Dorthea Simbiak mengatakan kegiatan rapat koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka mensukseskan PSU 2025 dan pentingnya sinergi semua pihak. Rapat koordinasi tersebut dilakukan demi terwujudnya
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Abdul H. Toffir mengatakan, Kesbangpol memiliki peran dalam mensukseskan PSU di Kabupaten Jayapura, sesuai dengan surat keputusan dan di KPU Provinsi Nomor 16 tahun 2025 serta
Ondo Folo Kampung Putali, Nulce Oktovianus Monim, menyampaikan bahwa masyarakat setempat sejak lama telah bersepakat mendukung BTM sebagai calon gubernur, mengingat rekam jejaknya dan identitasnya sebagai anak asli Tabi.
Setelah dilakukan rasonalisasi anggaran pada, 28 April 2025, dan ditetapkan pemerintah Provinsi Papua pada, Kamis (15/5), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua mendapatkan anggaran sebesar Rp 93 miliar untuk pelaksa
Menurut Tan Wie Long, dengan telah disiapkannya dana dari APBD, para penyelenggara diharapkan bekerja secara profesional agar seluruh tahapan PSU dapat berjalan lancar dan akuntabel.
Komitmen masyarakat adat untuk pasangan BTM-CK, tidak hanya sebatas lisan, tetapi juga diwujudkan dalam satu prosesi adat Fi Helai Mbai Nembainye atau Papeda Satu Sempe (makan bersama dari satu wadah).
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alex Kapisa mengatakan dari sisi dukunagn anggaran, penyelenggaraan PSU bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
NPHD PSU ini turun drastis dari pengajuan awal dari penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu dan TNI-Polri yang total keseluruhannya Rp 392,4 miliar. Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong menerangkan bahwa usulan awal kebutuha
