Wakil Komandan Kodaeral XI, Laksma TNI Wawan T. Atmaja, turut mendampingi meninjau langsung lahan ketahanan pangan yang menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam
Aksi demo damai besar-besaran ini, lanjut Aloysius Dumatubun terkait dengan proses hukum terhadap pengurus Gapoktan Unit Usaha Pelayanan Jasa Alsintan, SP 8 Kampung Amunkay, Distri Tanah Miring Merauke terkait dengan BBM subsidi baik Bio So
Dimana pihak perusahaan telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah pusat. Tinggal langkah terakhir yaitu meminta izin pengakuan masyarakat adat.
Masyarakat Kimaam yang datang tersebut diterima unsur pimpinan DPRK dan sejumlah anggot
’’Besok kalau sudah secara maksimal bisa sampai 20.000 orang yang dipekerjakan apabila pabrik sudah operasional,’’ kata gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo sehubungan dengan kehadiran PSN Tebu untuk gula dan bioethanol di Merauke itu. Man
Petrus Assem menjelaskan, penanaman tebu di Merauke tersebut untuk industry gula dengan produk turunannya bioethanol untuk menggerakan mesin listrik dengan kapasitas yang diperkirakan 300 MW. "Dari 300 MW itu, direncanak
Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan, pemerintah baru bisa mengambil keputusan apabila sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, semua aktivitas te
Pemerintah Provinsi Papua bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pertanahan. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk mempe
Laporan bertajuk Status Deforestasi Indonesia (STADI) 2025 yang dirilis oleh lembaga pemantau lingkungan, Auriga Nusantara, mengungkap fakta yang mencengangkan. Luas hutan yang hilang tercatat mencapai 433.751 hektare. U
Informasi ini diungkapkan setelah diteliti oleh masyarakat adat dimana proyek pembangunan jalan itu telah dimulai sejak September 2024, sementara izin kelayakan lingkungan hidup baru diterbitkan pada September 2025. Meli
Sejumlah pihak menyebut kondisi ini terjadi karena adanya dinamika perubahan sosial, politik, ekonomi, dan tata kelola pembangunan di Tanah Papua mengalami perubahan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir.
