Ketua PMKRI Cabang Merauke Kristianus YW Samkakai menjelaskan, kedatangan pihaknya dalam rangka RDP dengan MRP ini terkait dengan keresahan dan beban moril dengan berbagai hal yang terjadi di Provinsi Papua Selatan dalam
‘’Meski ada penolakan tapi PSN akan tetap jalan. PSN tetap berjalan. Kita tidak bergeming dengan adanya oknum yang melakukan penolakan itu. PSN tetap jalan dan food estate di Wanam akan tetap berjalan karena itu untuk ke
‘’Kita pasti berkomunikasi baik dengan masyarakat karena kita berpikir 10-20 tahun bahkan 100 tahun kedepan, sehingga komunikasi terus kita bangun supaya apa yang menjadi program besar dan harapan pemerintah pusat untuk
Massa menuding PSN hanya menguntungkan segelintir elit dan pemodal, serta melanggar konstitusi karena tidak melibatkan masyarakat lokal. Mereka mendesak pemerintah segera menjalankan reformasi agraria sejati. Selain itu
Kepala Sekretariat Komnas HAM RI di Papua, Frits Ramandey menyabut bahwa ini momentum bagi Gibran menyediakan waktu selama satu jam untuk bisa bertemu dengan aktor kunci di Papua. Aktor kunci yang dimaksudkan Komnas HAM
Ambrosius Nit saat menyampaikan orasi mengatakan, program PSN Merauke merupakan kepentingan para elit-elit kapitalis untuk menguasai sumber daya alam masyarakat adat tanpa memikirkan keberlangsungan hidup masyarakat pemi
‘’Sobat singkatan dari sinergi, optimis, berhasil, adiktif dan tepat. Saya akan berbuat terbaik di wilayah Papua Selatan bersama dengan gubernur, pak bupati dan forkopimda. Mudah-mudahan kami menjadi berkat di Papua Sela
Dimintai tanggapanannya sehubungan dengan sorotan dari Tokoh Adat Marind Merauke tersebut, Wabup Fauzun Nihayah mengatakan bahwa pro kontra sudah pasti dan itu hal biasa. Namun yang paling penting adalah dengan hadirnya
"Hutan kini dibabat. Kita terancam kehilangan jati diri kita, karena atribut yang kita pakai semuanya berasal dan tersimpan di dalam hutan. Kami pesan, jangan semuanya dihabiskan hutan-hutan. Ada hutan sakral, ada hutan
Dalam arahannya, Fatoni membahas berbagai langkah strategis dalam pelaksanaan pemerintahan Provinsi Papua. Di antaranya terkait dengan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 6 Agustus mend
