Dalam aksinya itu, pada pendemo membawa satu spanduk bertuliskan Tanah Papua Krisis Kemanusiaan, Stop PSN, Stop Militerisme, stop pembangunan PSN 135 Km yangh sedang digugat di PTUN Jayapua. Papua bukan tanah kosong karena ada manusianya, a
Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) Proyek Strategis Nasional (PSN) dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomi Mano (BTM
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan strategis yang akan dilalui rombongan tamu negara. Pada Jumat (12/6), Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama Pemerintah
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut amanat Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dal
Selain itu, juga disepakati hasil sosialisasi ini akan ditindaklanjuti dalam penantanganan nota kesepahaman antara masyarakat dan pemerintah, dimana masyarakat akan diberikan ruang yang sebesar-besarnya, mulai dari penyusunan dokumen kerja
Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Merna Cinthia, didampingi hakim anggota Irfan Amos Sampe dan Ad'jdan Riyange Zulfachmi ini, memasuki agenda krusial yaitu pembuktian pertama dari para pihak yang bersengketa. Dalam persidangan
Aksi spiritual yang diikuti oleh sekira 80 peserta ini berpusat di Lapangan Cigombong, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Kegiatan dikoordinir Ev. Meilani Aronggear dimulai dengan longmarch dari Cigombong ke Lingkaran Abepura. Dalam pawai ters
Tim Kolaborasi Pesta Babi menegaskan, Mama Yasinta merupakan sosok yang telah lama memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Malind dan komunitasnya, jauh sebelum proses produksi film dilakukan. Karena itu, tim meminta publik untuk tidak terbu
Dengan lantang, para pemuda ini meneriakkan slogan “Tolak PSN, Papua Bukan Tanah Kosong”. Seruan tersebut sempat menggema di dalam ruangan dan mendapat respons dari sebagian peserta yang hadir. Pamflet yang mereka bentangkan bertuliskan ant
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey, Pengamat Kebijakan Publik Methodius Kossay, Antropolog Universitas Cenderawasih Abner Krey, Ketua Marga Geb
