Tim Kolaborasi Pesta Babi menegaskan, Mama Yasinta merupakan sosok yang telah lama memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Malind dan komunitasnya, jauh sebelum proses produksi film dilakukan. Karena itu, tim meminta publik untuk tidak terbu
Dengan lantang, para pemuda ini meneriakkan slogan “Tolak PSN, Papua Bukan Tanah Kosong”. Seruan tersebut sempat menggema di dalam ruangan dan mendapat respons dari sebagian peserta yang hadir. Pamflet yang mereka bentangkan bertuliskan ant
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey, Pengamat Kebijakan Publik Methodius Kossay, Antropolog Universitas Cenderawasih Abner Krey, Ketua Marga Geb
Mama Sinta menegaskan keberangkatannya ke Jakarta dilakukan atas kemauan sendiri dan menggunakan biaya pribadi. Tujuannya datang ke ibu kota adalah untuk mencari keadilan, terkait penggunaan wajahnya tanpa izin dalam film dokumenter berjudu
Menanggapi hal itu, Anggota DPR Papua, Alberth Merauje menegaskan bahwa persoalan PSN tidak dapat serta-merta ditolak maupun diterima tanpa melalui dialog dan kajian menyeluruh yang melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Men
Beberapa poin tuntutan yang tertulis jelas pada poster-poster tersebut antara lain: Otsus Gagal - Cabut Otsus, Bubarkan BAPPERIDA (Papua Benteng Iklim Dunia), Menolak segala bentuk Program Transmigrasi Patriot dan Sejenisnya di Papua karena
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk, melainkan dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan perubahan positif terhadap kesejahteraan mereka. Paulus menilai
Juru Bicara TNPB-OPM, Sebby Sambom, menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim pembuat film dokumenter tersebut. Menurutnya, dokumenter Pesta Babi menjadi gambaran nyata mengenai kondisi Papua saat ini, terutama terkait persoalan kerusakan h
Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Papua Selatan Paino, ST, MT mengungkapkan, terkait dengan penolakan dari masyarakat adat terhadap Pulau Kimaam menjadi Program Strategis Nasional untuk pengembangan ternak Kerbau dan Sa
Direktur Eksekutif POHR, Thomas Ch. Syufi, menegaskan bahwa karya tersebut bukan sekadar dokumenter biasa, melainkan rekaman berbasis data atas persoalan sosial-ekologis di lapangan. Termasuk di antaranya dampak dari proyek lumbung pangan a
