Aksi ini dilakukan pasca-sidang lanjutan gugatan terhadap Bupati Merauke terkait rencana pembangunan jalan akses sepanjang 135 kilometer yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Pihak penggugat secara terbuka menyatakan kekecewaa
Ketua Marga Kahol, Esao Maguol Kahol, memberikan kesaksian emosional di hadapan majelis hakim. Ia menegaskan bahwa mega proyek yang digulirkan oleh pemerintah pusat tidak membawa kesejahteraan, melainkan kehancuran total bagi ekosistem da
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, secara administrasi kegiatan cetak sawah di Sota sebenarnya telah memasuki tahap pelaksanaan fisik. Namun, pekerjaan di lapangan belum dapat berjal
Dalam aksinya itu, pada pendemo membawa satu spanduk bertuliskan Tanah Papua Krisis Kemanusiaan, Stop PSN, Stop Militerisme, stop pembangunan PSN 135 Km yangh sedang digugat di PTUN Jayapua. Papua bukan tanah kosong karena ada manusianya, a
Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) Proyek Strategis Nasional (PSN) dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomi Mano (BTM
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan strategis yang akan dilalui rombongan tamu negara. Pada Jumat (12/6), Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama Pemerintah
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut amanat Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dal
Selain itu, juga disepakati hasil sosialisasi ini akan ditindaklanjuti dalam penantanganan nota kesepahaman antara masyarakat dan pemerintah, dimana masyarakat akan diberikan ruang yang sebesar-besarnya, mulai dari penyusunan dokumen kerja
Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Merna Cinthia, didampingi hakim anggota Irfan Amos Sampe dan Ad'jdan Riyange Zulfachmi ini, memasuki agenda krusial yaitu pembuktian pertama dari para pihak yang bersengketa. Dalam persidangan
Aksi spiritual yang diikuti oleh sekira 80 peserta ini berpusat di Lapangan Cigombong, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Kegiatan dikoordinir Ev. Meilani Aronggear dimulai dengan longmarch dari Cigombong ke Lingkaran Abepura. Dalam pawai ters
Tim Kolaborasi Pesta Babi menegaskan, Mama Yasinta merupakan sosok yang telah lama memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Malind dan komunitasnya, jauh sebelum proses produksi film dilakukan. Karena itu, tim meminta publik untuk tidak terbu
Dengan lantang, para pemuda ini meneriakkan slogan “Tolak PSN, Papua Bukan Tanah Kosong”. Seruan tersebut sempat menggema di dalam ruangan dan mendapat respons dari sebagian peserta yang hadir. Pamflet yang mereka bentangkan bertuliskan ant
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey, Pengamat Kebijakan Publik Methodius Kossay, Antropolog Universitas Cenderawasih Abner Krey, Ketua Marga Geb
Mama Sinta menegaskan keberangkatannya ke Jakarta dilakukan atas kemauan sendiri dan menggunakan biaya pribadi. Tujuannya datang ke ibu kota adalah untuk mencari keadilan, terkait penggunaan wajahnya tanpa izin dalam film dokumenter berjudu
Menanggapi hal itu, Anggota DPR Papua, Alberth Merauje menegaskan bahwa persoalan PSN tidak dapat serta-merta ditolak maupun diterima tanpa melalui dialog dan kajian menyeluruh yang melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Men
Beberapa poin tuntutan yang tertulis jelas pada poster-poster tersebut antara lain: Otsus Gagal - Cabut Otsus, Bubarkan BAPPERIDA (Papua Benteng Iklim Dunia), Menolak segala bentuk Program Transmigrasi Patriot dan Sejenisnya di Papua karena
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk, melainkan dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan perubahan positif terhadap kesejahteraan mereka. Paulus menilai
Juru Bicara TNPB-OPM, Sebby Sambom, menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim pembuat film dokumenter tersebut. Menurutnya, dokumenter Pesta Babi menjadi gambaran nyata mengenai kondisi Papua saat ini, terutama terkait persoalan kerusakan h
Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Papua Selatan Paino, ST, MT mengungkapkan, terkait dengan penolakan dari masyarakat adat terhadap Pulau Kimaam menjadi Program Strategis Nasional untuk pengembangan ternak Kerbau dan Sa
Direktur Eksekutif POHR, Thomas Ch. Syufi, menegaskan bahwa karya tersebut bukan sekadar dokumenter biasa, melainkan rekaman berbasis data atas persoalan sosial-ekologis di lapangan. Termasuk di antaranya dampak dari proyek lumbung pangan a
Menurutnya, film Pesta Babi membuka ruang diskusi publik terkait persoalan besar yang selama ini dirasakan masyarakat Papua, khususnya menyangkut investasi skala besar dan masuknya kepentingan ekonomi nasional ke wilayah adat. “Kasus-kasus
Kamus menjelaskan bahwa masuknya investasi berskala raksasa dalam wujud Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti perkebunan tebu, sawit, food estate, dan pertambangan di Merauke serta wilayah Papua lainnya telah memicu perampasan ruang hidup
Wakil Komandan Kodaeral XI, Laksma TNI Wawan T. Atmaja, turut mendampingi meninjau langsung lahan ketahanan pangan yang menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam
Aksi demo damai besar-besaran ini, lanjut Aloysius Dumatubun terkait dengan proses hukum terhadap pengurus Gapoktan Unit Usaha Pelayanan Jasa Alsintan, SP 8 Kampung Amunkay, Distri Tanah Miring Merauke terkait dengan BBM subsidi baik Bio So
Dimana pihak perusahaan telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah pusat. Tinggal langkah terakhir yaitu meminta izin pengakuan masyarakat adat.
Masyarakat Kimaam yang datang tersebut diterima unsur pimpinan DPRK dan sejumlah anggot
’’Besok kalau sudah secara maksimal bisa sampai 20.000 orang yang dipekerjakan apabila pabrik sudah operasional,’’ kata gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo sehubungan dengan kehadiran PSN Tebu untuk gula dan bioethanol di Merauke itu. Man
Petrus Assem menjelaskan, penanaman tebu di Merauke tersebut untuk industry gula dengan produk turunannya bioethanol untuk menggerakan mesin listrik dengan kapasitas yang diperkirakan 300 MW. "Dari 300 MW itu, direncanak
Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan, pemerintah baru bisa mengambil keputusan apabila sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, semua aktivitas te
Pemerintah Provinsi Papua bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pertanahan. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk mempe
Laporan bertajuk Status Deforestasi Indonesia (STADI) 2025 yang dirilis oleh lembaga pemantau lingkungan, Auriga Nusantara, mengungkap fakta yang mencengangkan. Luas hutan yang hilang tercatat mencapai 433.751 hektare. U
Informasi ini diungkapkan setelah diteliti oleh masyarakat adat dimana proyek pembangunan jalan itu telah dimulai sejak September 2024, sementara izin kelayakan lingkungan hidup baru diterbitkan pada September 2025. Meli
Sejumlah pihak menyebut kondisi ini terjadi karena adanya dinamika perubahan sosial, politik, ekonomi, dan tata kelola pembangunan di Tanah Papua mengalami perubahan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir.
‘’Untuk saat ini, hutan yang berpotensi untuk itu semuanya sudah digunakan oleh negara. Untuk program-program nasional seperti PSN, tebu maupun agrinas. Tidak ada hutan lagi tersisa. Sudah dipetakan-petakan untuk kepenti
Aryoko Rumaropen menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jayapura, dinas teknis, serta para petani penerima manfaat program tersebut. Ia menegaskan bahwa program cetak sawah sejalan dengan kebijakan Presiden Republ
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menjelaskan bahwa lahan yang telah disiapkan dalam program tersebut seluas 100 hektare. Dari total luas sawah tersebut, sekitar 25 hektare telah ditanami padi, sementara sisanya akan dil
Menurut Nerlince, sebagai lembaga representasi kultural masyarakat adat Papua, MRP memiliki komitmen kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk menjaga hutan adat dari berbagai aktivitas eksploitasi yang mer
Pertemuan di Hambalang dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretari
“Untuk Kabupaten Jayapura, lokasinya berada di wilayah Swentab. Sementara di Kabupaten Sarmi berada di perbatasan Sarmi dan Jayapura, tepatnya Distrik Bonggo. Sedangkan di Kabupaten Keerom dilakukan di wilayah Arso,” jel
‘’Tapi yang terjadi saat ini, ada lompatan tahapan yang menyebabkan rakyat kecewa bahwa hak-hak mereka dilanggar. Pemerintah terkesan hanya merebut hak rakyat tapi tidak memberikan sesuatu yang berimbang yang mendukung k
Dari pertemuan itu juga diberikan sejumlah uang dalam konteks tali asih. Bantuan tersebut diberikan untuk mempererat hubungan, menunjukkan perhatian, dan mendukung pembangunan kesejahteraan serta keamanan dengan melibatk
‘’Kalau kami dari dewan melihat bahwa aksi pemalangan itu terjadi karena pemerintah kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat kususnya yang akan terdampak program itu. Seharusnya sebelum program itu dilaksanakan, p
Agenda ini juga diisi dengan dialog dan tatap muka bersama masyarakat, khususnya para tua adat dan perwakilan marga. Disini Sjafrie menegaskan bahwa PSN cetak sawah merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam m
Menurutnya, sejumlah sektor strategis di Papua memiliki peluang besar untuk dikembangkan, antara lain perikanan, pariwisata, dan pertanian. Di Kabupaten Biak Numfor, potensi perikanan dinilai sangat menjanjikan, sementar
Aksi penanaman salib merah oleh masyarakat adat dilaksanankan di beberapa titik yang telah digusur paksa dan diserobot oleh perusahaan untuk pembangunan jalan sepanjang 13 Kilometer, cetak sawah baru, pembangunan pelabuh
Direktur Eksekutif Walhi Daerah Papua, Maikel Peuki menyebut, monokultur seperti sawit dan tebu justru mengancam keanekaragaman hayati, ekosistem hutan, dan ketahanan pangan tradisional masyarakat adat Papua. Disatu sisi
Direktur LBH Papua Merauke, Johnny Teddy Wakum mengatakan, yang dilakukan aparat adalah bentuk tindakan sewenang-wenang dan diduga merupakan bagian dari upaya pembungkaman ruang demokrasi bagi suara kaum Awam Kalotik di
Menurutnya, PSN di Papua, termasuk di Merauke, dibangun untuk memenuhi kebutuhan beras daerah. Dalam prosesnya, pemerintah mengutamakan keterlibatan masyarakat lokal. Ia menambahkan bahwa peralatan pertanian seperti trak
Mentan menegaskan bahwa pembukaan lahan sawah baru merupakan upaya pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas stok beras, khususnya di Tanah Papua. "Cetak sawah ini dilakukan untuk memastikan stok beras kita tetap stabil.
Proyek negara yang kabarnya untuk menjawab tantangan ketahanan pangan. Ada jutaan hektar lahan dibabat dan ada ribuan kayu gelondongan yang juga dibabat habis. Kondisi hutan seperti itu jika ditambah dengan itentitas huj
Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke Cendana Murti Nuryana Sri Hapsara, S.ST ditemui media ini mengungkapkan, besarnya anggaran insfrastruktur yang mengalir ke Papua Selatan dalam rangka mendukung PSN tersebut
Tak tanggung-tanggung, anggaran yang disiapkan melewati APBD Papua. Pemerintah nampaknya tetap berkomitmen untuk mensukseskan agenda ini meski riak-riak dari masyarakat adat termasuk NGO lingkungan masih melakukan penola
‘’Yang paling penting yang menjadi saya konsen tapi saya belum cek soal prosentase penerimaan pegawai yakni 80:20. Artinya 80 persen orang asli Papua (OAP). Mengapa, karena kita harus menolong. Karena saudara-saudara kit
Wakil Ketua III DPRK Merauke Dominikus Cambu menjelaskan, pada tanggal 6 November 2025 masyarakat di Kampung Nakias dan Salamepe melakukan pemalangan terhadap jalan agar PT Johnlin tidak melakukan aktivitas pembongkaran
Pantauan media ini, massa yang jumlahnya mencapai ratusan orang itu mendatangi kantor DPRK Mimika dan langsung melakukan orasi. Mereka datang dengan membawa berbagai atribut, mulai dari spanduk hingga potongan karton den
Kemudian, Tolak PSN di tanah Papua. Ketiga, Hentikan ekspolitasi SDA diseluruh tanah Papua. Serta, Negara diminta hentikan oprasi Militer di Kabupaten Nduga, Puncak, Yahukimo, Maybrat, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Lan
Menurutnya, Dewan Adat memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan dan kedamaian di tengah masyarakat. Ia mengingatkan agar semua pihak menghindari konflik, karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga. “Tidak
Adapun proyek-proyek yang menjadi sasaran pemantauan meliputi rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kurik sepanjang 23,7 kilometer dan 21,7 kilometer, rehabilitasi tambahan Irigasi Rawa Kurik, serta pembangunan sumur bor untu
Ketua PMKRI Cabang Merauke Kristianus YW Samkakai menjelaskan, kedatangan pihaknya dalam rangka RDP dengan MRP ini terkait dengan keresahan dan beban moril dengan berbagai hal yang terjadi di Provinsi Papua Selatan dalam
‘’Meski ada penolakan tapi PSN akan tetap jalan. PSN tetap berjalan. Kita tidak bergeming dengan adanya oknum yang melakukan penolakan itu. PSN tetap jalan dan food estate di Wanam akan tetap berjalan karena itu untuk ke
‘’Kita pasti berkomunikasi baik dengan masyarakat karena kita berpikir 10-20 tahun bahkan 100 tahun kedepan, sehingga komunikasi terus kita bangun supaya apa yang menjadi program besar dan harapan pemerintah pusat untuk
Massa menuding PSN hanya menguntungkan segelintir elit dan pemodal, serta melanggar konstitusi karena tidak melibatkan masyarakat lokal. Mereka mendesak pemerintah segera menjalankan reformasi agraria sejati. Selain itu
Kepala Sekretariat Komnas HAM RI di Papua, Frits Ramandey menyabut bahwa ini momentum bagi Gibran menyediakan waktu selama satu jam untuk bisa bertemu dengan aktor kunci di Papua. Aktor kunci yang dimaksudkan Komnas HAM
Ambrosius Nit saat menyampaikan orasi mengatakan, program PSN Merauke merupakan kepentingan para elit-elit kapitalis untuk menguasai sumber daya alam masyarakat adat tanpa memikirkan keberlangsungan hidup masyarakat pemi
‘’Sobat singkatan dari sinergi, optimis, berhasil, adiktif dan tepat. Saya akan berbuat terbaik di wilayah Papua Selatan bersama dengan gubernur, pak bupati dan forkopimda. Mudah-mudahan kami menjadi berkat di Papua Sela
Dimintai tanggapanannya sehubungan dengan sorotan dari Tokoh Adat Marind Merauke tersebut, Wabup Fauzun Nihayah mengatakan bahwa pro kontra sudah pasti dan itu hal biasa. Namun yang paling penting adalah dengan hadirnya
"Hutan kini dibabat. Kita terancam kehilangan jati diri kita, karena atribut yang kita pakai semuanya berasal dan tersimpan di dalam hutan. Kami pesan, jangan semuanya dihabiskan hutan-hutan. Ada hutan sakral, ada hutan
Dalam arahannya, Fatoni membahas berbagai langkah strategis dalam pelaksanaan pemerintahan Provinsi Papua. Di antaranya terkait dengan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 6 Agustus mend
‘’Kami sadar betul bahwa dengan optimalisasi lahan saja, kita sudah berproduksi beras yang optimal. Artinya cetak sawah dan program-program pemerintah yang lain yang mendukung lumbung pangan nasional yang harus kita kede
Bupati Yoseph Bladib Gebze menilai forum yang dilaksanakan tersebut sangat penting. Pasalnya menurut dia, 10-15 tahun lalu, pemerintah Kabupaten Merauke mati-matian untuk bagaimana mengelola apa yang menjadi keunggulan k
Hal ini dibuktikan dengan pembangunan beberapa jaringan kelistrikan yang dilakukan di sekitar lokasi seiring dengan pembangunan proyek yang terus berjalan. Meninjau langsung lokasi tersebut, General Manager PT PLN (Perse
RDP diawali dengan paparan dari Kasatgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani tentang progress dari pembangunan PSN tersebut. Dimana PSN ini tidak hanya mencakup soal pangan, namun juga termasuk untuk gula dan bioet
Peninjauan yang dilkaukan in untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau langsung perkembangan proyek dan memastikan bahwa semua aspek pembangunan
GM PT Pelindo Regional 4 Merauke Muhammad Rasul Irmadani ditemui media ini mengungkapkan bahwa secara year on year di tahun 2024 dan 2025 pada periode yang sama yakni Januari-April, mengalami peningkatan sekitar 9
Penolakan itu kata Paskalis Imadawa karena akan menggusur hutan dan tanah adat orang asli Papua di Papua Selatan. Apalagi program ini masuk tanpa permisi dan izin dari para pemilik hak ulayat.
‘’Walupun ini program strategis pemerintah, tapi saya secara pribadi, sebagai anggota DPRP Papua Selatan menyatakan tidak setuju dan berharap pemerintah bisa meninjau ulang rencana tersebut. Kalau ini tetap dilaksanaka
Diskusi tersebut membahas tentang pengawasan proyek strategi nasional (PSN) terutama pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan dan MRP Papua Selatan.
‘’Saya mau jelaskan pertama bahwa yang bapak ibu kerjakan disini dengan menanam padi itu adalah salah satu contoh untuk memenuhi hak asasi manusia. Jadi tanpa sadar bapak ibu sekalian, tanpa sadar bapoak ibu menjalankan hak asasi manusia. Karena apa? Karena pangan adalah hak asasi manusia,’’ tandas Wamen HAM Mugiyanto.
