Selain itu, juga disepakati hasil sosialisasi ini akan ditindaklanjuti dalam penantanganan nota kesepahaman antara masyarakat dan pemerintah, dimana masyarakat akan diberikan ruang yang sebesar-besarnya, mulai dari penyusunan dokumen kerja
Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Merna Cinthia, didampingi hakim anggota Irfan Amos Sampe dan Ad'jdan Riyange Zulfachmi ini, memasuki agenda krusial yaitu pembuktian pertama dari para pihak yang bersengketa. Dalam persidangan
Aksi spiritual yang diikuti oleh sekira 80 peserta ini berpusat di Lapangan Cigombong, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Kegiatan dikoordinir Ev. Meilani Aronggear dimulai dengan longmarch dari Cigombong ke Lingkaran Abepura. Dalam pawai ters
Tim Kolaborasi Pesta Babi menegaskan, Mama Yasinta merupakan sosok yang telah lama memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Malind dan komunitasnya, jauh sebelum proses produksi film dilakukan. Karena itu, tim meminta publik untuk tidak terbu
Dengan lantang, para pemuda ini meneriakkan slogan “Tolak PSN, Papua Bukan Tanah Kosong”. Seruan tersebut sempat menggema di dalam ruangan dan mendapat respons dari sebagian peserta yang hadir. Pamflet yang mereka bentangkan bertuliskan ant
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey, Pengamat Kebijakan Publik Methodius Kossay, Antropolog Universitas Cenderawasih Abner Krey, Ketua Marga Geb
Mama Sinta menegaskan keberangkatannya ke Jakarta dilakukan atas kemauan sendiri dan menggunakan biaya pribadi. Tujuannya datang ke ibu kota adalah untuk mencari keadilan, terkait penggunaan wajahnya tanpa izin dalam film dokumenter berjudu
Menanggapi hal itu, Anggota DPR Papua, Alberth Merauje menegaskan bahwa persoalan PSN tidak dapat serta-merta ditolak maupun diterima tanpa melalui dialog dan kajian menyeluruh yang melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Men
Beberapa poin tuntutan yang tertulis jelas pada poster-poster tersebut antara lain: Otsus Gagal - Cabut Otsus, Bubarkan BAPPERIDA (Papua Benteng Iklim Dunia), Menolak segala bentuk Program Transmigrasi Patriot dan Sejenisnya di Papua karena
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk, melainkan dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan perubahan positif terhadap kesejahteraan mereka. Paulus menilai
