Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Umum KONI Papua, George Weyasu, menyusul belum adanya penyerahan dana dari Pemerintah Papua. Sementara batas penyerahan kontribusi kontingen tinggal menghitung hari.
Hal ini menurut Anthon bentuk kelemahan aparat penegak hukum dalam memberantas kasus korupsi. Padahal Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime karena dilakukan secara sistemik, kompleks dan terencana oleh para penyelenggara negara. Dengan status ini, aparat penegak hukum mestinya memperlakukan korupsi dengan sangat serius karena sangat berbahaya, selain itu daya rusaknya yang besar.
Yang terakhir dana abadi ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan beasiswa atau dana pendidikan ratusan mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Dan yang terbaru adalah dana ini kemungkinan akan kembali digunakan untuk membiayai tim Papua dalam PON nanti.
"Prestasi non akademik yang diraih merupakan bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Untuk itu kami memberikan apresiasi kepada semua pemain dan juga perangkat pelatih," katanya.
Budi menjelaskan, bahwa pada PON XXI Aceh-Sumut, pihaknya akan mengikuti 9 kelas dengan 2 atlet yakni dirinya sendiri dan Hafidz yang merupakan anak kandung sendiri. Dari 9 kelas yang akan diikuti tersebut, satu kelas diantaranya merupakan kelas baru yang akan dipertandingkan di pekan olahraga nasional yakni kelas Tandom dengan 2 penumpang yakni pilot dan navigator.
KONI Papua memastikan tak bisa memboyong seluruh atlet pada iven nasional empat tahunan itu. Mengingat keterbatasan anggaran. Dimana, KONI Papua hanya disokong anggaran Rp 35 miliar untuk mengikuti PON XXI.
Sekretaris KONI Provinsi Papua Selatan Antonio Liberto Ohoitimur menjelaskan, dalam rangka keikutsertaan Provinsi Papua Selatan melalui KONI Papua Selatan pada pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut, pihaknya tidak pernah mematok perolehan media apalagi untuk medali emas.
Sekretaris Umum KONI Papua Selatan Antonio Liberto Ohoitimur kepada media ini mengungkapkan bahwa dari usulan anggaran sebesar Rp 60 miliar ke Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah disetujui sebesar Rp 14,5 miliar.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan dari rapat Banggar tersebut DPR ingin memastikan pihak eksekutif dan KONI telah menyiapkan anggaran untuk PON. “Kami DPR Papua, kami ingin semua atlet bisa ikut PON. Jangan hanya ikut saat jadi tuan rumah, lalu ketika provinsi lain menjadi tuan rumah malah kita tidak berangkat,” kata Jhony usai rapat.
DPR Papua sendiri, kata Jhon, mendukung PON bisa dilaksanakan dan Papua bisa ikut berpartisipasi dalam PON. “Soal pembiayaan, kami DPR Papua sudah dapat surat edaran Mendagri yang kedua, setelah sebelumnya juga mendapat surat edaran yang pertama,” kata Jhon.
