Pihaknya berharap seleksi ini dapat berjalan di tingkat Polres, dalam artian Polres dapat menyaring calon-calon siswa yang nantinya akan mengikuti pendidikan menjadi anggota Polri. Dan bagi mereka yang dinyatakan belum lolos dari verifikasi kata Kapolres perlu menjadi evaluasi agar lebih mempersiapkan diri pada pendaftaran selanjutnya.
Adanya arus balik pasca libur lebaran dan pendaftaran penerimaan calon (Casis) Bintara Polri membuat warga yang mengurus Adminduk dengan melakukan legalisir KK dan lainnya mengalami peningkatan.
Kabag SDM Polres Merauke, Kompol Nuryanty mengungkapkan bahwa antusias peserta cukup tinggi dan dari jumlah ini panitia mengingatkan untuk semua peserta bisa menjaga kesehatan, berlatih kesamaptaan dan terus berdoa.
Dikatakan Kabag SDM Polres Merauke bahwa kegiatan Rikmin awal ini meliputi Pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, pemeriksaan keabsahan KTP, KARTU Kartu Keluarga, akta lahir dan domisili dari Dinas Dukcapil Kabupaten Merauke.
Kapolres Jayawijaya melalui Kabag SDM Kompol Poltak Sihombing, S.Sos menyatakan bahwa untuk tahun anggaran 2024 ini Polri telah membuka jalur penerimaan meliputi Akpol, Bintara PTU, Bakomsus Nakes, Bakomsus Kehumasan, Bakomsus Hukum, Bakomsus Pariwisata, Barekpro Affirmative, Barekpro Talent Scouting, Barekpro Penghargaan, Barekpro Disabilitas dan Tantama.
Kapolres Merauke AKBP I Ketut Suarnaya, SH, SIK melalui Kabag Sumber Daya Manusia Polres Merauke Kompol Nuryanty, SH,MH dan anggotanya yang melakukan pendataan pendaftar Polri secara online dan verifikasi, mengatakan, pelaksanaan pendaftaran online dan verifikasi penerimaan Bintara Polri dan Tamtama Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2024 Polres Merauke sudah mencapai ratusan peserta.
"Apakah legislatif dan eksekutif akan tetap memelihara keraguan dan membiarkan kondisi tumpang tindih, carut-marut ini berlanjut, atau bersedia mengambil langkah berani dengan merumuskan rencana aksi yang mencerminkan perubahan kebijakan atau keputusan politik?" kata Fahmi.
Fahmi yang juga dikenal sebagai pengamat militer itu mengatakan, pemerintah dan DPR harus mengambil keputusan apakah akan tetap memelihara keraguan dan membiarkan kondisi di Papua berlanjut. Atau sebaliknya, bersedia merumuskan rencana aksi yang mencerminkan perubahan kebijakan atau keputusan politik.
Pihaknya turut menjelaskan point-point penting kelengkapan yang harus dipersiapkan dengan baik serta aspek-aspek yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang dalam menentukan kelulusan dalam seleksi tersebut.
Ini berkaitan dengan penerimaan terpadu anggota Polri Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada siswa-siswi kelas XII tentang proses penerimaan anggota Polri serta persyaratan yang diperlukan.
