Penunjukan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, yang diserahkan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai PDIP, Komarudin Watubun, dalam Rapat Kerja Daerah (Rakorda)
 Menurutnya, Rakorda adalah kawah candradimuka kaderisasi politik PDIP di Papua. Di forum ini, para kader ditempa bukan hanya dengan teori, melainkan juga dengan semangat, loyalitas, dan tanggung jawab. Ia menekankan ba
 Ia menyampaikan bahwa jajaran Korem 172 telah mulai menyiapkan pasukan untuk pengamanan sejak dini. Pasukan-pasukan tersebut akan mulai bertugas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada. "Kita
  Selain itu, ia menekankan pentingnya kajian regulasi untuk memastikan legalitas penggunaan dana cadangan bagi PSU. "Harus jelas apakah anggaran cadangan boleh dialokasikan untuk PSU. Di sinilah politik anggaran berpe
 Dari total 9 DPC yang ada atau 11 hal suara, 9 di antaranya hadir dan menyatakan dukungan penuh kepada Eko Ardiansyah untuk memimpin DPW PBB Papua lima tahun ke depan. Sementara dua DPC lainnya tidak hadir dalam forum
Gubernur Ramses juga mengiginkan tak ada lagi pemungutan suara ulang (PSU) lanjutan. Untuk itu, dirinya meminta bupati dan wakil bupati selalu mengingatkan bawahannya, karena kesalahan sekecil apa pun akan berdampak terhadap kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Dengan pitusan ini berlaku maka, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi mengacu pada jumlah kursi yang diusulkan partai politik dimana paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Namun setiap lartai politik punya hak yang sama artinya bisa mengusulkan kandidatnya tanpa harus berkoalisi dengan partai politik yang lain.
  Frans mengakui, terjun di dunia politik merupakan hal dan pengalaman baru baginya. Karena sebagian besar aktivitasnya selama ini bergelut dengan dunia birokrasi lebih dari 30 tahun. Untuk itu menjadi calon walikota Jayapura merupakan salah satu pengalaman berharga yang pernah dilalui, meskipun pada akhirnya keberhasilan itu masih tertunda.
 Tito menjelaskan, pihaknya akan bertemu dengan kementerian koordinator yang saat ini terbagi menjadi dua, yakni Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), serta Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
  Hal ini juga diakui Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir. Menurutnya, baliho-baliho milik pasangan calon kepala daerah di Kota jayapura banyak mengalami kerusakan seperti robek ataupun kayu penyangga patah. APK ini memang lebih banyak berada di kawasan-kawasan di luar zona yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura.
