Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya, mengatakan sesuai dengan ketentuan yang diatur. Baik ASN atau pejabat aktif seperti kepala daerah maupun kepala dinas dan pejabat eselon dua, sebelum ikut dalam konsestasi Pilkada maka diwajibkan baginya untuk mundur dari jabatannya.
Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi, mengatakan Pilkada ini menjadi tantangan bagi Kepala Daerah terpilih, bagaimana agar dia bisa membangun Papua meski tanpa didukung dengan sumber daya alam (SDM) yang cukup.
Tim ini dibentuk untuk membantu para calon kepala daerah baik gubernur, maupun Bupati/Walikota, apabila selama proses pilkada ini berlangsung terjadi permasalahan hukum yang menimpa calon kepala daerah yang ada.
“Petunjuk PKPU 7 No 23 Tentang Pemutkhiran Data Pemilih maka saat ini kita melantik 427 Pantarlih dan tersebar diselurh Distrik di Kabupaten Biak Numfor. Sebanyak 380 petugas di wilayah Dataran Pulau Biak, sisanya 47 orang petugas di Pulau Numfor, dan dilantik secara bersamaan,” ungkap Joey Lawalata.
Ketua PPD Distrik Merauke Daniel Taraneno menjelaskan bahwa sebelum petugas Pantarlih tersebut turun lapangan melakukan pemutakiran data pemilih maka mereka terlebih dahulu dilatih dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
Ketua Panitia Tabligh Akbar, Kapolresta KBP Victor Mackbon mengatakan sejauh ini persiapan pihaknya dalam menggelar giat tersebut sudah mencapai 90%. Selanjutnya tinggal pelaksanaan dan pemantapan di lokasi kegiatan.
Plh Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Naftali Emanuel Pawika menyatakan hari ini secara nasional KPU RI, Provinsi dan Kabupaten meluncurkan E- Coklit sesuai dengan PKPU No 7 tahun 2024 bahwa kerja Pantarlih akan dilakukan selama sebulan sejak 24 Juni dan akan berakhir pada 25 Juli mendatang.
Khususnya kebutuhan baliho akan meningkat, kebutuhan baju, attribut kampanye dan sebagainya. Hal ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Papua.
Ketua KPU Jayawijaya Silas Hubby menyatakan terkait dengan peluncuran pilkada di Kabupaten Jayawijaya yang hari ini dilakukan dengan harapan tahapan yang saat ini dilakukan bisa diketahui oleh masyarakat seperti pembentukan badan adhoc seperti PPD dan PPS,
Pemutahiran data pemilih sementara, ini kata dia menjadi penting, karena penetapan TPS, akan mengacu pada jumlah pemilih. "Semua akan kami awasi sehingga proses Pilkada di Kota Jayapura berjalan lancar," tegasnya.
