Dimana Paslon saat menyampaikan visi misi saat kampanye dilarang keras menggunakan politik identitas terkait SARA, karena berkampanye menggunakan politik identitas SARA yang tidak terkendali bisa menyebabkan konflik SARA.
 Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura dan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura telah menyelenggarakan kegiatan pertemuan bersama dalam rangka menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Jayapura.
  Dia menjelaskan setelah tahapan deklarasi kampanye damai dilakukan beberapa waktu lalu, saat ini setiap pasangan calon kepala daerah sedang melakukan kegiatan kampanye, sejak 25 Oktober sampai 23 November 2024 nanti. Karena itu, saat ini pihaknya sedang dalam tahapan persiapan kelengkapan logistik Pilkada Papua.
 Dia mengatakan penyelenggara pemilu tidak boleh terkontaminasi dengan apapun yang dapat mencoreng demokrasi. Menurut dia, peserta pemilu juga harus menghargai apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan, termasuk UU Pemilu dan UU Pemilukada bahkan peraturan KPU yang mengatur pemilu, kampanye dan lainnya.
  Christian Sohilait kini berharap agar warga jangan terprovokasi dengan isu yang muncul jelang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang. Ia meminta agar warga harus memilah informasi yang muncul selama tahapan pilkada serentak.
Di mana pemasangan baliho calon kepala daerah itu diduga dilakukan oleh tim sukses masing-masing pasangan calon kepala daerah, baik untuk pemilihan kepala daerah tingkat Kota Jayapura maupun di tingkat provinsi dalam hal ini calon gubernur.
 Dikatakan dari hasil analisis, nantinya penerima kartu tani tersebut akan menerima bantuan berupa uang dengan nominal sekitar Rp 300 ribu. "Jadi dengan kartu ini, meski tanaman gagal panen, para petani tetap bisa membeli beras, ataupun kebutuhan lain dengan uang bantuan," jelasnya.
Hadir dalam rakor tersebut, Penjabat Bupati Puncak, Nenu Tabuni, Dandim 1717/Puncak, Letkol Inf Jonatan Nadio Aprimanda, serta perwakilan Polres Puncak dan Bawaslu Kabupaten Puncak. Hadir pul ketua tim sukses dari empat Paslon Bupati dan wakil Bupati Puncak.
 Yofrey mengatakan, KPU sudah menentukan zona pemasangan alat peraga kampanye. Karena itu, para Paslon maupun timnya harus melakukan pemasangan peraga kampanye pada tempatnya.
  Kombes Sugandi mengatakan Anggota Polri yang bertugas dalam rangkaian pengamanan Pilkada 2024 di mewajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan. Tak hanya kesiapan fisik itu, anggota yang bertugas untuk pengamanan pilkada juga memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup tentang pemilu.
