Ini seperti yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Pdt Klemens Taran, S.Ag., yang mengingatkan semua komponen masyarakat di Papua terutama Kota Jayapura dan sekitarnya untuk menghindari politisasi agama pada Pilkada serentak 2024. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mewujudkan Pemilukada yang aman dan nyaman dengan berdoa namun jangan dibungkus pesan politik tertentu.
Dari pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang menjadi penegasan DPRD kepada KPU dan Bawaslu. Diantaranya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah Pemilukada kepada Pemerintah Kota Jayapura dan juga kepada DPRD Kota Jayapura. Dan pembagian alat peraga kampanye (APK) kepada masing-masing pasangan calon.
“Mereka (ASN-red) tidak boleh aktif mendukung melalui simbol-simbol dalam bentuk apapun, atau ikut serta dalam suatu kegiatan kampanye yang bisa berdampak pada ketidaknetralannya,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos.
Kartu pencari kerja, akan diberikan kepada anak muda lulusan sekolah baik tingkat SMA/MA, maupun sarjana yang ber KTP Provinsi Papua. Kartu tersebut berfungsi untuk memudahkan generasi muda dalam mengakses lapangan kerja dan balai pelatihan kerja milik pemerintah atau diklat-diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Seperti yang diungkapkan, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Tommy Andreas menjelaskan triwulan 4 tahun 2024, didalamnya termasuk pelaksanaan Pilkada dan Nataru.
Sementara untuk carter berarti sebatas layanan khusus, sehingga itu pihaknya berusaha semaksimal mungkin mengarahkan calon penumpang untuk membeli tiket reguler saja. Menurutnya, jika reguler biaya tiketnya jauh lebih murah. Sebab menghitung seat yang tersedia, namun jika carter akan dikenakan harga khusus yang jauh lebih mahal.
AKBP Christian, mengatakan saat ini kondisi di kabupaten Kerom cukup kondusif dimana, setiap pasangan calon (Paslon) selalu memberitahu kepada pihak kepolisian sebelum melakukan kampanye.
Nerlince menjelaskan bahwa sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua, MRP memiliki tugas dan wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama.
Hal lainnya, Polres Jayapura juga telah melakukan koordinasi, komunikasi dengan baik kepada lima Paslon serta meminta Paslon kepada masing masing Tim sukses/pemenangnya bisa ikut membantu menjaga Kamtibmas selama kampanye jangan sampai melakukan hal yang bisa menimbulkan gesek dan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan.
Dikatakan kenaikan TPP sebagai langkah untuk mendorong peningkatan kinerja pegawai dilingkungan Provinsi Papua. Yang tentunya akan dilakukam secara bertahap. "Kita akan lakukan kajian, mulai dari jam masuk kerja, dia buat apa, itu akan dibuat supaya tidak melakukan korupsi dan lain-lain demi meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.
