Kepala BSNPG Syahmud Basri Ngabalin mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis Golkar dalam menghadapi Pilkada. Sebab masalah mendasar yang dihadapi Partai Politik adalah memastikan suara di TPS.
"Alutsista milik TNI-Polri siap dikerahkan bila penyelenggara pemilu membutuhkan untuk mengirim logistik ke berbagai wilayah di Tanah Papua," kata Menko Polhukam Hadi Tjahjanto kepada ANTARA seusai memberikan pengarahan kepada TNI-Polri menjelang pilkada 2024 di Tanah Papua , di Jayapura, Kamis.
“Kami juga sangat berharap agar para peserta Pemilukada melalui partai politik pengusung nantinya juga dapat menjaga kestabilan keamanan dan mengkondisikan para pendukungnya agar tidak bertindak diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rumasukun.
Pengurangan ini disebabkan, jumlah pemilih pada Pemilu serentak 14 Februari 2024 lalu maksimal 300 pemilihm namun pada Pilkada serentak 2024 jumlah pemilih disetiap TPS bertambah antara 400-600 orang.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, dalam arahannya di rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Papua, yang diselenggarakan di Hotel Aston, Jayapura, Rabu (29/5) kemarin.
Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun mengingatkan seluruh KPU dan Bawaslu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk bekerja sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang ada. Sehingga potensi kerawanan konflik horizontal bisa diminimalisir saat Pemilukada nanti.
Karena menurutnya penunjukan penjabat walikota bukan kewenangan legislatif, namun ada pada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga pihaknya tidak merasa kecewa atas putusan tersebut.
Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Badan Intelkam Polri 2024 di Jakarta, Selasa, Hadi mengingatkan kerawanan selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dapat meningkat hingga ke tingkat sedang dan tinggi sehingga butuh perencanaan yang matang dan tajam demi mengantisipasi potensi gangguan tersebut.
Dia menerangkan, tiga hal itu yang pertama adalah, tugas yang pertama itu adalah memastikan apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan oleh PJ Walikota sebelumnya, seluruh proses pembangunan itu harus berjalan seperti biasa. Kemudian yang kedua memastikan kota Jayapura ini aman.
Menurut Raflus, jika melihat visi dan misi nya (BTM red), berkomitmen menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Papua baik dari bidang, pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat, BTM cukup konsen membawa perubahan untuk bidang-bidang tersebut.
