“Selama ini memang tidak saya jelaskan karena masing – masing paslon memiliki strategi. Saya coba jabarkan bahwa postur APBD Kota Jayapura adalah Rp 1,6 triliun dan UU Otsus perubahan kedua menyatakan harus 35 persen untuk pendidikan. Kami menggunakan data dapodik di kementerian dan sudah kami rincikan,” kata Jhony Banua Rouw
Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan devisi Hukum Ansar S menyatakan untuk debat publik ini dilakukan tiga kali, sehingga KPU Papua Pegunungan melakukan debat Publik Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan untuk yang ke tiga kalinya di Wamena.
Calon Gubernur Nomor Urut 1 Dr. (HC) Jhon Tabo, M.BA menyatakan usai pihaknya melakukan kampanye ke 8 Kabupaten se Papua Pegunungan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU, sudah dilihat hati seluruh masyarakat ada di pasangan 01 Jones yang memimpin Provinsi yang baru ini, oleh karena itu pihaknya yakin dan percaya 27 November pilihan rakyat adalah Jones.
Dia mengatakan, dari lima calon bupati Jayapura itu, dirinya mengaku sudah sangat mengenal betul sosok Jan Jap Ormuseray (JJO), sejak sebelumnya yang bersangkutan bekerja di Dishut Papua. Dimana program program kerja penyelamatan hutan yang dilakukan selama ini dianggap selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh mantan gubenur Papua itu.
Debat yang berlangsung cukup sengit namun tetap tertib ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi sebagai panelis, di antaranya Prof. Dr. Frans Reumi dan Dr. Suriel Semuel Mofu. Materi debat kali ini mengusung tema "Membangun Sinergitas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, serta Penguatan Nasionalisme dalam Memperkokoh NKRI".
Hal ini dilakukan karena jangan sampai mendekat hari pencoblosan ada hal yang dapat menganggu Kamtibmas, sehingga hal ini nanti bisa mempengaruhi kelancaran Pilkada Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.
Dia juga berharap masyarakat yang menemukan pelanggaran Pemilu agar segera membuat laporan ke Bawaslu Keerom. “Harapan kami setiap masyarakat kalau menemukan pelanggaran Pemilu datang dan laporkan ke Bawaslu,” ujarnya.
Dijelaskan, memang KPU Kabupaten Jayapura rencananya dalam debat publik kedua mau dilaksanakan di stadium Lukas Enembe Sentani. Namun karena ada masalah teknis di sana sehingga tidak bisa dilakukan. Dan KPU Kabupaten Jayapura juga mau melaksanakan debat kedua di salah satu hotel di Kabupaten Jayapura tapi ternyata juga tidak bisa karena ditakutkan terkendala masalah jaringan internet.
Terkait debat terakhir Jhony menyebut ada beberapa paslon meminta dirinya diperiksa di Bawaslu karena menggunakan isu program pusat. “Saya jelaskan soal persoalan rehab rumah, sanitasi, listrik gratis, penyambungan PDAM dan itu kami dibantu setelah dilakukan reses, kunker. Semua berdasar jaring aspirasi,” kata Jhony di Kotaraja
Diketahui, Bawaslu Papua telah melayangkan rekomendasi ke BKN terkait dugaan kasus tersebut. Rekomendasi itu berdasarkan hasil kajian atas laporan dugaan netralitas Pj Wali Kota Jayapura yang telah dilakukan Bawaslu Papua.
