Terkait dengan pleno verifikasi semua dokumen dari para calon, Steve mengatakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Termasuk pengumuman hasil kesehatan yang sudah diterima KPU dari pihak RSUD Jayapura empat hari lalu.
Personel Polisi Wanita (Polwan) Polres Biak Numfor diminta untuk aktif untuk tergerak menjadi srikandi-srikandi yang turut proaktif dalam kegiatan yang mampu membawa harum nama bhayangkara dan Polri, dengan turut mendukung pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada Serentak di Biak 2024.
Abdullah menjelaskan tahapan verifikasi aktual ini dilakukan mulai 6-8 September kemarin, adapun proses di dalamnya meliputi, perbaikan data identitas ataupun syarat berkas adminitrasi yang diinput Paslon kedalam aplikasi Silon.
Hal ini diungkapkan Pj Bupati lantaran beredar isu di tengah-tengah masyarakat bahwa kehadirannya di Mimika adalah sebagai titipan dari orang-orang tertentu untuk memenangkan salah satu Bacalon.
"Daerah yang pelaksanaan Pilkadanya hanya terdiri dari satu pasang calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen, secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni tahun 2025," katanya.
Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan George Ausi menyatakan tanggungjawab dalam demokrasi adalah tanggungjawab seluruh anak bangsa, dalam proses pengawasan bawaslu harus bersama seluruh stekholder, karena tanggungjawab penyelenggaraan pilkada bukan hanya kepada penyelenggara semata dalam hal ini KPU dan Bawaslu saja namun semua memiliki tanggungjawab yang sama untuk mensukseskan pesta demokrasi
Sekretaris KPU Provinsi Pappua Selatan Jimmy Winata saat membuka rapat koordinasi penyelesaian data ganda, invalid dan anomali tersebut menyatakan bahwa daftar pemilih sementara telah ditetapkan beberapa waktu lalu. Nah, dalam proses ini juga ditemukan data-data yang belum valid 100 persen dan ada juga yang ganda.
Dalam keterangannya, Bripka Rosma menegaskan bahwa Polda Papua telah mengambil tindakan proaktif untuk memperkuat pengamanan di kantor Bawaslu, yang berperan penting dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu.
Gubernur juga ingatkan soal pengkotak-kotakan di lingkungan organisasi. “Suatu organisasi jika sudah terjadi pengkotak-kotakan di unit terkecil, saya yakin organisasi itu tidak akan jalan, akibatnya tidak membawa impact pada pelayanan kita ke masyarakat,” ucapnya.
Kemudian untuk syarat kedua adalah pendaftaran calon, yakni Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura masing masing harus menyerahkan rekam jejak kehidupan maupun kekayaan harta bendanya dan ini dilaporkan kepada KPK, semua harus ditanda tangani termasuk rekening pribadi harus dilaporkan.
