Hanya selama ini harus diakui jika sosok laki – laki selalu mendominasi dan perempuan kerap hanya dijadikan pelengkap. Padahal menurut anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Nusi seharusnya perempuan diberikan yang baik dengan melihat trek record yang sudah tersaji selama ini.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura Raymond Mandibondibo mengatakan, belakangan ini pihaknya gencar melakukan pelayanan perekaman KTP elektronik terutama sebelum Pilkada. Selain melakukan perekaman, pihaknya juga melakukan pencetakan terhadap KTP elektronik masyarakat di kota Jayapura.
Dimana masyarakat adat Tabi-Saireri meminta agar pemimpin di Papua Induk harus diisi oleh orang asli Papua berwilayah adat Tabi Saireri. Pun demikian diberbagai wilayah adat lain di tanah Papua juga menuntut hak yang sama, bahwa pemimpin dserah harus diisi oleh anak asli dari wilayah adat setempat.
Ia melihat eskalasi bisa lebih meningkat karena masing – masing akan memberikan dukungan dan bisa saja antar satu keluarga atau satu organisasi memiliki pilihan yang berbeda. Nah ketika ini diketahui maka jika tidak bisa menerima kelebihan dan kekurangan maka bisa saja akan terjadi keributan.
Hal itu merujuk Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota. Disebutkan bahwa masa jabatan Pj gubernur adalah satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.
“Yang pertama, saya masih Kapolda dan masih mengatur terkait pola pengamanan untuk masuk pada Pilkada nanti. Saya harus menyiapkan baik dan belajar pada Pileg kemarin untuk kemudian dievaluasi sebelum Pilkada nanti,” kata Fakhiri di kediamannya pekan kemarin.
Untuk posisi walikota dikatakan perlu diproteksi dan diberikan penghargaan bagi pemilik negeri bahwa sosok yang menjabat nanti harusnya asli Port Numbay. Sedangkan untuk wakilnya lebih fleksibel.
Manager PT. PLN (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan ) UP3 Jayapura, Yakomina M. W. Senandi menjelaskan, kesiapan yang dilakukan mulai dari menyiapkan personel di lapangan, petugas yang siap dikantor, bahkan para anggota yang selalu proaktif menerima laporan serta pengaduan konsumen.
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur, mengatakan kehadiran Kemendagri untuk melakukan pemantauan dan fasilitasi tentang penyediaan anggaran Pilkada serentak tahun 2024. Sesuai ketentuan, Pilkada Serentak dijadwalkan berlangsung pada 27 November mendatang.
Steve menyebut angka minimal NPHD sudah dipenuhi oleh masing masing Pemda. “Memang ada beberapa kabupaten yang didalam salah satu point dalam NPHD disebutkan apabila dikemudian hari kekurangan dana, maka Pemda siap membantu,” ujarnya.
