Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay melalui Kabag Ops Polres Jayapura Kompol Septen P. Sianturi mengatakan, pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura pada bulan November 2024 dengan pemilihan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden RI di bulan Februari 2024 lalu ada yang berbeda.
Karena itulah pihaknya sangat berharap para bupati atau penjabat bupati segera menyalurkan dana hibah yang diperuntukkan ke KPU setempat agar pelaksanaan tahapan pilkada tidak mengalami hambatan, kata Steve Dumbon.
Karena itu dia berharap agar semua calon yang akan maju itu hendaknya saling mengadu ide dan gagasan untuk bagaimana memajukan kota Jayapura terutama dari sisi perekonomian, sumber daya manusia dan juga kesejahteraan masyarakatnya.
Pasalnya jika terjadi gangguan keaman yang menghambat Pilkada atau mengakibatkan pemungutan suara ulang (PSU) maka dana untuk pembangunan akan dialihkan untuk menyukseskan pemilu.
 Tidak hanya untuk TNI dan Polri, Hadi juga meminta Kejaksaan Agung untuk tidak merotasi jajarannya di seluruh wilayah. "Termasuk Kajati (tidak dirotasi) karena harus menangani Gakkumdu," kata Hadi dalam keterangannya.
Bakal calon bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze kepada wartawan di Sekretariat Pemenangan Yosfan, Jalan Ermasu Merauke, mengungkapkan salah satu fokus hal penting bagi pihaknya dengan slogan sejahtera untuk semua tersebut adalah sejahtera untuk semua bidang strata sosial yang ada sehingga menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini masyarakat Merauke juga perlu merasakan kesejahteraan yang merupakan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.
  Salah satunya, Luthfi naik pangkat menjadi jenderal bintang tiga atau komjen. Dalam acara itu, Luthfi juga menyerahkan jabatan Kapolda Jateng kepada Irjen Hari Ribut Prabowo.
Hanya dikatakan bahwa ia akan mundur dengan syarat apabila semua sudah sesuai dengan waktunya. Artinya jika akan melakukan pendaftaran di KPU maka persyaratan untuk pengunduran diri dipastikan sudah dikantongi.
  Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengatakan tujuh kepala daerah yang belum serahkan 100 persen NPHD-nya yakni Kabupaten Keerom, Mamberamo Raya, Kabupaten Jayapura, Yapen, Waropen, Biak,dan Kabupaten Supiori.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pertama pihaknya telah disurati oleh kementrian dalam negeri untuk mengingatkan para bupati di 8 kabupaten supaya menyelesaikan NPHD.
