Ia menyoroti bahwa hampir dua tahun terakhir, pemerintahan di Provinsi Papua berjalan tanpa kepastian karena hanya dipimpin oleh Penjabat Gubernur. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam membuat program baru karena dibat
Kepala Divisi Hukum KPU Papua, Yohannes Fajar Irianto Kambon menjelaskan, setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan mengungah C hasil yang kemudian dilakukan rekap
Ia juga mengajak masyarakat Papua tetap mempertahankan situasi yang kondusif di lingkungan masing-masing. “Siapa pun yang terpilih, itulah yang sudah Tuhan tentukan. Jika sudah ketentuan Tuhan, maka kita semua harus mene
Adapun Dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut berada di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi. Anggota Bawaslu Papua, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Yofrey Piryamta Kebelen saat dikonfermasi membe
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) harusnya bisa bersikap, terlebih mantan Pj Gubernur Papua Tengah itu sedang berada di Papua dalam rangka pemantauan PSU.
Yang terlihat di lapangan justru masih banyak pelanggaran baik yang tak kasat mata hingga terang-terangan. Satu lembaga yang langsung berbicara adalah Komnas HAM Papua. Mereka tak menampik terjadi banyak pelanggaran bahk
“Kami tidak hadir langsung, namun dalam pertemuan sebelumnya kami sudah melakukan penguatan kelembagaan untuk memberikan pendampingan. Termasuk mengarahkan teman-teman di Bawaslu untuk berkoordinasi melakukan penertiban
Pj Gubernur juga mengingatkan bahwa proses PSU adalah momen penting untuk memperkuat demokrasi di Tanah Papua. Karena itu, seluruh pihak diminta menjaga suasana kondusif yang selama ini sudah terjaga.
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi, Ardin, mengatakan bahwa mobilisasi masyarakat ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran PSU di wilayah-wilayah yang sec
