Kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga (KDRT) sering kali dianggap aib keluarga. Ironisnya perempuan dan anak yang sering menjadi korban, masih sulit untuk mendapatkan keadilan. Ujung-ujungnya, kasus kekerasan ini terus terbiar dan cenderung meningkat.
Dikatakan Nona, pemerintah tak boleh diam atau membiarkan perempuan dan anak mencari perlindungan sendiri di tengah konflik. Pasalnya, perempuan dan anak anak merupakan kaum rentan yang rawan jadi korban di tengah konflik.
“Air bersih di sana (Lapas Perempuan-red) memang tidak layak, cuman mereka juga bingung mau ambil dari mana. Sementara untuk beli satu kali pesan harus mengeluarkan Rp 800 ribu/tangki,” ucap Nona.
Gubernur menyebut, kunjungannya bersama TP PKK untuk memberi suport kepada para warga binaan. Bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat yang sedang menjalani kegiatannya, setelah itu akan kembali ke keluarganya masing-masing.
“Kasus ini justru meningkat seiring dengan pemerintah telah mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi undang undang melalui rapat paripurna,” ucap Nona kepada Cenderawasih Pos, Jumat (8/12).
Model pembangunan pertumbuhan ekonomi ini terus bertumpu pada eksploitasi sumberdaya alam dan manusia, sehingga makin banyak perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.
Sejak Januari sampai Juli, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga mencapai 15 kasus. Dimana 10 kasusnya dialami oleh kaum ibu atau perempuan sedangkan lima kasus lainnya menyasar anak-anak.
"Salah satunya melalui pemberian penghargaaan kepada para perempuan hebat berjasa dan berprestasi di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Papua," ucap Ridwan dalam sambutannya.
SENTANI- Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Papua menggelar Ngopi (ngobrol pintar) Bareng FJPI dengan mengambil tema "Perempuan Tanpa Kekerasan".
