Saturday, December 13, 2025
33.7 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

Perda

Hasil Mubes IV: Perda Perlindungan Masyarakat Adat Segera Disahkan

Dalam pemaparannya, Bupati menekankan bahwa pelayanan pemerintahan tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus selaras dengan penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya setempat. Oleh karena itu, Musyawarah Adat

Satpol PP Sarmi Dorong Revisi Perda Hewan Ternak

Kasi Linmas Satpol PP Kabupaten Sarmi, Bernad Insyaf, menjelaskan bahwa dalam beberapa kali kegiatan penertiban, pihaknya masih menemukan banyak ternak yang dilepas bebas di area publik.

Anggaran Terbatas, Bupati-Wabup Belum Bisa Akomodir Visi dan Misi di Tahun I

Menyadari keterbatasan tersebut, Bupati John memusatkan perhatian pada reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Keterbatasan ini lantas mendorong Johannes Rettob dan Emanuel Kemong untuk fokus pada

Dorong Perda Untuk Perkuat Pernyataan Sikap Masyarakat Adat

Pernyataan sikap dari masyarakat adat ini telah diserahkan kepada Wali Kota Jayapura pada giat Turun Kampung di 14 Kampung di Kota Jayapura. "Sebagai Wali Kota saya berterima kasih kepada masyarakat adat di 14 kampung ya

Kab. Sarmi Jadi yang Pertama Evaluasi Perubahan APBD 2025

Sekretaris Daerah Sarmi selaku Ketua Tim Anggaran bersama Ketua DPRK dan Badan Anggaran hadir dalam evaluasi tersebut. Kehadiran kedua lembaga ini dinilai sebagai bukti soliditas eksekutif dan legislatif dalam menuntaska

Dorong Perda Hasil Bumi, Prioritaskan Lapangan Kerja untuk Putra Daerah

“Tujuan utama Perda ini adalah bagaimana hasil kayu, tambang, dan lainnya bisa menyerap tenaga kerja lokal. Kalau ada rumah industri atau smelter dibuka di sini, otomatis masyarakat Sarmi yang mendapat lapangan pekerjaan

DPRK Mimika Dorong Pembentukan Perda Inisiatif Pro Masyarakat

Ketua Bapemperda DPRK Mimika, Iwan Anwar, mengatakan Perda inisiatif ini bertujuan sebagai upaya dalam melindungi kepentingan masyarakat umum. Beberapa waktu lalu, DPRK telah berdiskusi serta berkoordinasi dengan Kantor

Perda yang Diusulkan Pemerintah dan DPRP Jadi Kebutuhan Dasar Daerah

Wakil Gubernur Papua Pegunungan Dr. Ones Pahabol, SE, MM menyatakanuntuk prodak hukum yang telah ditetapkan ini sangat spesifik sekali karena ini mengatur tentang aspirasi masyarakat dari bawah sehingga perlu untuk dijad

Seharusnya Perda Tentang Sampah Disempurnakan

Sebab, dalam Perda tersebut telah tercantum seluruh kebijakan mulai dari pengelolaan sampah, regulasi waktu pembuangan, lokasi pembuangan sampah hingga sanksi bagi pelanggar.

Pemprov Bahas Perda Pajak Alat Berat

“Kami rapat bersama Sekda terkait pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah, dan salah satu subjek pajak yang didorong adalah pajak kepemilikan alat berat,” kata Robert Awi kepada wartawan.

Latest news

- Advertisement -spot_img