“Kami sudah koordinasi dengan UPBU saat itu kenapa tidak jalan? Karena tidak ada operator yang mau ikut pelelangan untuk subsidi penerbangan perintis. Akhirnya anggaran untuk penerbangan perintis dipotong dari pusat Pak
Kelompok yang mengatasnamakan 47 kampung di 4 distrik dataran tinggi Mimika itu melakukan unjuk rasa dalam rangka menunutut dibuka kembali akses penerbangan ke wilayah tersebut.
‘’Sebenarnya masyarakat itu sudah tahu kalau barang itu dilindungi dan tidak boleh dikirim keluar atau sesuatu barang yang bisa dikirim keluar Merauke tapi harus dengan izin. Tapi, mereka terus mencoba siapa tahu bisa l
Kepala Otoritas Bandara (Otban) X Rasburhany kepada wartawan sesuai melakukan rapat dengan gubernur Papua Selatan di Kantor Sementara Gubernur Papua Selatan mengatakan bahwa awalnya untuk penerbangan perintis tersebut
Sales Manager Trigana Air Jayapura, Budiono mengaku okupansi Trigana masih stabil dan tidak terpengaruh oleh efisiensi anggaran yang sedang berlangsung. Bahkan, pihaknya masih menerima banyak reservasi.
Sales Manager Trigana Air, Budiono menjelaskan, sampai dengan saat ini penerbangan ke Yahukimo tetap dilakukan. "Kami tidak pernah menghentikan penerbangan ke Yahukimo, malah penerbangan selalu kami layani sesuai jadwal
Adapun daerah yang mendapat subsidi penerbangan perintis dari pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tua Kokonao di Distrik Mimika Barat, Distrik Jita, Kampung Tsinga dan Aroanop di Distrik Tembagapura.
Manager Operasi PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Biak, Darma Dwilaksono, mewakili GM PT AP Indonesia, mengungkapkan bahwa trafik penerbangan pada musim mudik tahun ini diprediksi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024.
Dia menjelaskan, selama periode peak season Lebaran, Garuda Indonesia Group akan menambah jadwal penerbangan atau extra flight sebanyak 341 penerbangan. Terdiri dari 315 penerbangan Garuda Indonesia dan 26 penerbangan Citilink.
“Sebenarnya sudah ada surat pernyataan dari masyarakat terkait (Distrik) Hoya, tapi kami tidak bisa memaksa operator (Penerbangan) dengan surat pernyataan itu karena kalau ada apa-apa tentunya kami juga tidak bisa bertanggung jawab terkait keamanan di sana,” kata Jania saat ditemui di lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika
