Direktur UT Jayapura, Mujadi, mengatakan kegiatan pameran dan lomba menyanyi solo itu perdana dilakukan oleh mahasiswa UT, dengan tujuan menunjukkan eksistensi diri serta semangat mahasiwa UT kepada masyarakat yang ada di Papua.
Dia menjelaskan, mulai dari tahun 2023 anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 15 miliar, kemudian di tahun 2024 sebesar Rp 25,5 miliar, tahun 2025 sebesar Rp 21,67 miliar dan tahun 2026 senila Rp 18,423 miliar. Jumlah ini akan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun mengingat ada mahasiswa dan mahasiswi yang menyelesaikan masa studinya setiap tahun.
Plt Kadis Pendidikan Kota Jayapura, Abdul Majid mengatakan, Festival Bahasa Ibu, Bahasa Tobati merupakan ajang bergengsi, yang terstruktur dari daerah sampai di tingkat nasional. Ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman, dan apresiasi terhadap bahasa daerah dalam hal ini Bahasa Daerah Tobati.
Dia mengatakan, mengenai aturan seragam sekolah dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah ini sebenarnya sudah diatur dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2022 tentang petunjuk teknis seragam bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah. Di situ semua sudah diatur secara jelas dan terperinci.
Hal ini pun sudah ditegaskan oleh pejabat Wali Kota Jayapura melalui edaran yang dikeluarkan untuk sekolah-sekolah di kota Jayapura beberapa waktu lalu. Penegasan ini disampaikan kembali mengingat saat ini sekolah-sekolah sudah melaksanakan ujian terutama jenjang SMA sementara SD dan SMP sebentar lagi akan mengadakan ujian akhir sekolah.
Karena itu pelaksanaan kegiatan pembangunan sejumlah fasilitas pendukung di sekolah itu akan dilaksanakan di 2024 ini seperti membangun fasilitas jamban, rehabilitasi ruang kelas dan sejumlah kebutuhan lainnya sudah diprogramkan.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan kemarin pihaknya sudah lakukan koordinasi dengan Menendagri lewat Zoom meating, dan untuk pemda Jayawijaya diarahkan untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua pegunungan terkait penanganan anak –anak dari Pengungsi Nduga yang ada disini.
Ia mengatakan, mulai tahun akademik 2024 biaya pendidikan mahasiswa program Papua Unggul dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota. Menurut dia, sampai 2026 program Papua unggul, lanjut dia, yang telah membiayai kurang lebih 1.000 mahasiswa asli Papua kuliah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan di luar negeri.
Ratusan guru ini mulai kumpul satu persatu di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke sekitar pukul 08.00 WIT, sambil membentangkan 4 spanduk yang isinya sama yang menyatakan dengan tegas menolak keputusan bupati Merauke Nomor 100.3.2.2/75/tahun 2024 tentang penetapan TPP ASN di lingkungan Pemkab Merauke. Para guru ini kompak menggunakan pakaian seragam PGRI, batik putih bunga-bunga.
”Rata-rata selisih quick count Poltracking hanya 0,10 persen dari hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Direktur Utama Intra Publik Mauli Fikr dalam keterangan tertulisnya.
